Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Riak-Riak Pesta Demokrasi Tingkat Desa, Balon Kades Setor Ijazah Madin

17 Agustus 2017, 18: 51: 40 WIB | editor : Abdul Basri

DICEK: Panitia Pilkades Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, bersama forpimka saat memverifikasi ijazah salah satu balon kades di Kankemenag Sumenep Rabu (16/8).

DICEK: Panitia Pilkades Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, bersama forpimka saat memverifikasi ijazah salah satu balon kades di Kankemenag Sumenep Rabu (16/8). (HEWI FOR Radar Madura/JawaPos.com)

Share this      

PAMEKASAN – Suhu politik di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, memanas. Salah satu bakal calon (balon) kepala desa (Kades) terancam dicoret panitia. Penyebabnya, ijazah yang disetor dikeluarkan oleh lembaga pendidikan nonformal.

Ketua Panitia Pilkades Palengaan Laok Ahmad Fadoli mengatakan, pendaftaran balon Kades ditutup Rabu (9/8). Tiga orang menyetor berkas pendaftaran. Persyaratan mereka dinyatakan lengkap.

Hanya, panitia belum menetapkan calon Kades. Sesuai regulasi, panitia diberi kewajiban memverifikasi terhadap seluruh persyaratan administrasi balon Kades itu. Setelah diverifikasi, ijazah madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA) milik salah satu balon Kades berinisial AS dikeluarkan madrasah diniyah (madin) di Sumenep.

Panitia bersama anggota forum pimpinan kecamatan (forpimka) melakukan verifikasi ke lembaga tersebut. Bahkan, balon Kades yang bersangkutan juga diundang. Pihak lembaga menyatakan, bahwa ijazah itu dikeluarkan lembaga nonformal.

Lalu, panitia juga klarifikasi ke Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep. Hasilnya sama. Dari hasil verifikasi itu sudah jelas ijazah tersebut nonformal. Selanjutnya panitia bakal meminta masukan kepada forpimka. ”Apakah akan dicoret atau bagaimana nanti kami meminta masukan forpimka dan pemerintah daerah,” katanya kemarin (16/8).

Fadoli mengatakan, sebenarnya, tanpa meminta masukan dari forpimka dan pemerintah daerah, panitia menolak sebagai calon Kades. Aturan itu tertuang dalam Perbup 10/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 5/2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. ”Aturannya jelas, ijazah dari tingkat dasar sampai akhir harus formal,” katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya bakal menetapkan calon Kades. Penetapan itu akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan forpimka dan pemerintah. ”Maksimal 20 hari setelah pendaftaran ditutup,” jelasnya.

Camat Palengaan Sukrisno mengatakan, panitia harus mengacu pada aturan. Jika mengambil kebijakan tidak sesuai aturan, akan berdampak hukum di kemudian hari. ”Harus sesuai aturan,” katanya.

Dia berharap, Palengaaan Laok tetap aman dan kondusif. Jika ada salah satu balon Kades yang dicoret, panitia harus menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Kasubbag TU Kankemenag Sumenep Mukh. Anif menjelaskan, secara kasatmata ijazah itu bisa diketahui formal atau nonformal dari yang menandatangani. Nah, ijazah yang diverifikasi itu ditandatangani seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren (PD dan Potren).

Kalau ijazah dikeluarkan lembaga formal, yang tanda tangan itu seksi pendidikan madrasah (pendma). ”Sudah kami beri penjelasan kepada panitia pilkades dan forpimka,” katanya.

(mr/pen/luq/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia