Jumat, 20 Jul 2018
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Bantuan Balai Desa Diduga Bermasalah

Jumat, 12 Jan 2018 04:28 | editor : Abdul Basri

PATUT DIUSUT: Komisi A DPRD Bangkalan melakukan sidak ke sejumlah desa di Kecamatan Kwanyar dan Blega Kamis (11/1).

PATUT DIUSUT: Komisi A DPRD Bangkalan melakukan sidak ke sejumlah desa di Kecamatan Kwanyar dan Blega Kamis (11/1). (DAFIR/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Janji Komisi A DPRD Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bukan gertak sambal belaka. Kamis (11/1), para wakil rakyat mengecek pelaksanaan pembangunan balai desa di Kecamatan Blega dan Kwanyar. Hasilnya cukup mengejutkan, anggota dewan menemukan banyak kejanggalan.

Di Kecamatan Kwanyar terdapat 16 desa yang mendapatkan dana untuk pembangunan balai desa. Namun, yang mencairkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan hanya sembilan desa.

Sementara di Kecamatan Blega, dari 19 desa, semua mengajukan pencairan dana pembangunan balai desa. Akan tetapi, banyak desa yang belum selesai membangun balai. Bahkan, ada yang sama sekali tidak membangun balai desa. Padahal, dana sudah cair 100 persen.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura, di Kecamatan Kwanyar terdapat tiga desa yang didatangi Komisi A. Yakni, Desa Karang Entang, Desa Pandanan, dan Desa Duwek Buter. Di tiga desa ini pembangunan balai desa cukup bagus.

Bangunan sudah berbentuk balai desa. Namun, ada beberapa bagian yang belum dikerjakan. Alasannya, anggaran yang dikucurkan dari APBD Bangkalan ke APBDes masing-masing hanya digunakan 60 persen.

”Ada sembilan desa yang mengajukan pencairan dana. Tapi, dari anggaran Rp 230 juta, yang digunakan hanya 60 persen,” ujar Camat Kwanyar Iwan Setyawan. Untuk desa yang lain, imbuhnya, terkendala lahan. Sebab, pembangunan balai desa harus dilakukan di tanah percaton atau tanah kas desa.

Usai sidak di Kecamatan Kwanyar, Komisi A lanjut ke Kecamatan Blega. Terdapat lima desa yang didatangi. Semua pembangunan balai di lima desa itu belum selesai. Bahkan, ada yang baru membuat fondasi. Padahal anggaran Rp 230 juta sudah dicairkan 100 persen.

Pertama di Desa Blega Oloh. Di desa tersebut, Komisi A dibuat berang. Sebab, pembangunan balai desa baru selesai fondasi. Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu menelepon Kepala Desa (Kades) Blega Oloh Hartono.

Dalam percakapan telepon itu, Hartono mengatakan, pembangunan balai desa lamban karena dana dicairkan akhir tahun. Kasmu menanyakan status tanah. Hartono menjawab lokasi balai desa yang dibangun itu tanah hibah. Mendengar pernyataan Kades itu, Kasmu sedikit naik pitam.

Sebab, pembangunan balai desa harus dilaksanakan di tanah percaton, bukan tanah hibah yang statusnya belum jelas. Terlebih, kata dia, ketika diusut, tanah itu semula merupakan tanah pribadi.

”Tanah hibah prosesnya sangat panjang. Tidak tiba-tiba jadi tanah hibah. Apalagi tanah ini diberikan pada Februari 2017. Ini bisa saja dibangun di tanah pribadi,” katanya.

Kasmu menuding tim verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan tidak bekerja. ”Pak Soni, ini tanah pribadi dan kata Kades dihibahkan ke desa. Kok bisa begini. Gimana proses verifikasinya. Semestinya balai desa dibangun di tanah percaton,” ujar Kasmu kepada Kabid Pemdes DPMD Bangkalan Soni yang kebetulan ikut sidak.

Berikutnya, Komisi A mendatangi lokasi pembangunan balai Desa Panjalinan. Di lokasi tersebut, Komisi A dibuat kaget. Sebab, tidak ada proses pengerjaan atau bukti fisik pembangunan. Hanya terdapat tumpukan batu yang letaknya di pinggir jalan dekat sawah.

Ketika ditanya ke Kades Panjalinan Muhlisin, alasannya, dana dicairkan akhir tahun. Kades juga beralasan sering hujan dan tidak menemukan tukang bangunan. Padahal dana Rp 230 juta untuk desa tersebut cair 100 persen. ”Dana dicairkan 24 Desember 2017. Jadi, tidak nututi. Juga karena sering hujan,” kata Muhlisin.

Selanjutnya, sidak menuju Desa Pangeran Gedungan, Desa Kampao, dan Desa Gigir. Pembangunan balai di tiga desa tersebut sudah terbentuk dan sedang dikerjakan. Tinggal melanjutkan dinding gedung dan pemasangan genting.

Kasmu menyatakan, sidak kali ini untuk mengetahui seberapa jauh realisasi pembangunan balai desa. Hasilnya cukup memprihatinkan. Bahkan, bisa jadi temuan dan berurusan dengan hukum. ”Sembilan desa di Kecamatan Kwanyar sudah cukup bagus karena sudah ada bangunan. Di samping itu, memang menggunakan anggaran 60 persen,” katanya.

Tapi, untuk di Kecamatan Blega, Kasmu cukup menyesalkan. Pembangunan balai di Desa Blega Oloh dan Desa Panjalinan bisa jadi temuan. Pengerjaan tidak 100 persen. Malah, di Desa Blega Oloh, balai dibangun di tanah pribadi. ”DPMD tidak jeli dan tidak kerja. Kok bisa lolos dan dana dicairkan,” sesalnya.

Kemudian, di Desa Panjalinan, hingga kemarin pembangunan balai belum dikerjakan. Hanya ada tumpukan batu di lokasi pembangunan balai. ”DPMD gembar-gembor beres dan tidak ada persoalan. Ini buktinya tidak dikerjakan,” ungkapnya.

Komisi A sebenarnya ingin sidak semua desa di Kecamatan Kwanyar dan Blega. Namun waktu mepet, sehingga hanya sebagian desa yang disidak. ”Tidak menutup kemungkinan di desa yang lain sama. Akan sidak ke kecamatan lain. Informasi dari masyarakat, banyak pembangunan balai desa yang belum selesai dan bermasalah,” ucapnya.

Kabid Pemdes DPMD Bangkalan Soni mengaku semua yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan balai desa merupakan tanah percaton. ”Tim verifikasi memang tidak turun ke bawah karena sifatnya hanya menerima laporan dari bawah,” dalihnya.

Untuk desa yang belum menyelesaikan pembangunan balai, menurut Soni menjadi urusan pemerintah desa. ”Sebab, dana dari kabupaten sudah dicairkan 100 persen. Mestinya dilihat kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan balai,” ujar dia.

(mr/daf/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia