Minggu, 22 Jul 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Jika Terbukti Jadi Timses, Kades Diproses Secara Hukum

Jumat, 12 Jan 2018 04:27 | editor : Abdul Basri

Jika Terbukti Jadi Timses, Kades Diproses Secara Hukum

PAMEKASAN – Pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2018 tinggal hitungan bulan. Berbagai cara dilakukan calon peserta pilkada agar mendapatkan dukungan masyarakat. Tidak terkecuali melibatkan kepala desa (Kades) menjadi tim sukses (timses). Sebab, Kades dianggap memiliki basis massa yang jelas.

Anggota Panwaslu Pamekasan Suryadi mewanti-wanti agar pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN),  Kades, dan lurah tidak menjadi timses calon peserta pilkada. Dia meminta Kades dan pejabat negara lainnya harus netral. ”Mereka dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” kata Suryadi.

Dia menjelaskan, larangan Kades dan ASN terlibat menjadi timses diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

”Kepala desa atau pejabat negara dilarang terlibat menjadi timses atau kampanye. Jika ada yang melanggar, itu merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang,” tegasnya. Hukuman bagi Kades dan ASN yang melanggar pasal tersebut yaitu dipidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama  24 bulan atau denda paling sedikit  Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar.

Panwaslu akan melakukan pengawasan. Jika masyarakat menemukan bukti ada ASN atau Kades terlibat dalam timses calon, hendaknya dilaporkan ke panwaslu. ”Silakan laporkan kepada kami, pasti kami proses,” kata Suryadi.

Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Mohamad Alwi juga menegaskan, ASN, lurah, dan Kades dilarang terlibat dalam timses calon peserta pilkada. Berkenaan dengan itu, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Komisi ASN dan gubernur.

”Berkaitan dengan larangan ASN, sudah daitur di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil. Isinya, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah,” tegasnya.

Apabila terdapat ASN yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi. Bisa berupa surat teguran, sanksi hukuman disiplin yang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Selain itu, ASN juga bisa dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan. ”Bisa juga diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN,” pungkasnya.

(mr/sin/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia