
SUMENEP, RadarMadura.id – Calon anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Akhmad Suhaimi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep Senin (4/3).
Politikus Partai Demokrat itu melaporkan dugaan pelanggaran etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Guluk-Guluk.
Suhaimi datang bersama timnya sekitar pukul 13.30. Mereka diterima Ketua Bawaslu Sumenep Ahmad Zubaidi.
Suhaimi dipersilakan masuk ke ruang khusus dengan membawa sejumlah berkas yang ditengarai sebagai bukti atas laporan yang disampaikan.
”Saya melapor ke Bawaslu terkait dua hal. Pertama tentang penghilangan suara milik saya di Kecamatan Guluk-Guluk dan kedua terkait pelanggaran transaksi suara oleh oknum anggota PPK,” katanya.
Suhaimi menyebut PPK Guluk-Guluk sengaja dan terang-terangan mengurangi suaranya.
Sebagian dipindah ke calon internal partainya, tetapi juga banyak yang dialirkan ke calon luar partai.
”Saya melihat ini sebagai adu domba agar kami di partai itu tidak solid,” tambahnya.
Suhaimi menyebut laporan yang disampaikannya berdasar pada formulir C hasil dan dokumen D hasil yang dipegangnya.
Suara yang tertera di C hasil tidak sama dengan D hasil yang dikeluarkan PPK. ”Di sana juga ada calon lain yang suaranya sedikit justru melonjak di D hasil yang dikeluarkan PPK,” ungkapnya.
Suhaimi juga melaporkan oknum anggota PPK yang diduga melakukan transaksi penjualan suara. Dia menyebut memiliki bukti chat WhatsApp.
”Saya waktu itu juga menjadi target dari oknum ini. Saya ditawari membeli suara di sana,” jelasnya.
Akan tetapi, Suhaimi enggan menyebutkan nama oknum PPK yang dia maksud itu. Dia memilih pasrah pada proses hukum yang akan dilaksanakan Bawaslu Sumenep.
”Saya percaya Bawaslu akan berintegritas untuk memproses laporan yang saya sampaikan,” tegasnya.
Ahmad Zubaidi menyatakan, laporan dugaan pelanggaran etik yang disampaikan Suhaimi sudah terdaftar.
Dia memastikan, laporan tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur. ”Kami masih perlu mengkaji dan melihat bukti-buktinya. Jika jelas ada pelanggaran, kami tindak,” janjinya.
Sementara itu, Ketua PPK Guluk-Guluk Syafi’i Arby mengatakan, sebagai penyelenggara, pihaknya sudah melaksanakan tugasnya.
Rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Syafi’i mengakui kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil rekap tersebut.
Dia mempersilakan untuk menempuh jalur hukum. ”Yang jelas, kami sudah melaksanakan tugas sesuai aturan,” katanya.
Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Rafiqi tidak mempermasalahkan soal laporan Suhaimi kepada Bawaslu.
Laporan itu merupakan hak dari orang-orang yang merasa dirugikan dalam kontestasi Pemilu 2024.
”Semua keran proses hukum terbuka. Selagi masih prosedural, kami menghargai mereka,” katanya. (di/luq)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




