alexametrics
29.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Pergantian Ketua DPRD Terancam Gagal

SUMENEP – Upaya Fraksi PKB mengganti pucuk pimpinan DPRD Sumenep dari Herman Dali Kusuma menjadi Dulsiam menemui jalan terjal. Ada indikasi mayoritas anggota dewan tidak menghendaki pergantian. Itu dilihat dari tidak hadirnya mayoritas wakil rakyat dalam rapat paripurna internal DPRD pada Rabu malam (28/11).

Pimpinan DPRD telah menjadwalkan paripurna internal terkait hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Sumenep 2019 Rabu malam (28/11). Paripurna internal itu dijadwalkan dari pukul 19.00. Namun hingga pukul 22.00, mayoritas wakil rakyat tidak datang ke kantor DPRD yang terletak di Jalan Trunojoyo itu.

Informasi yang dihimpun RadarMadura.id, wakil rakyat yang hadir hanya 13 orang. Sementara 37 anggota dewan lainnya tidak datang pada rapat paripurna tersebut. Boikot wakil rakyat itu membuat peserta rapat tidak kuorum. Rapat paripurna gagal dan otomatis surat pergantian pimpinan DPRD gagal dibacakan.

Gagal terlaksananya rapat paripurna membuat Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir kecewa. Pihaknya menyebut ada semacam manuver dari para koleganya untuk menggagalkan pergantian ketua DPRD. Tapi, dia tidak bersedia mengatakan siapa yang menjadi dalang di balik tidak hadirnya mayoritas wakil rakyat ke rapat paripurna tersebut.

Menurut dia, secara prinsip, tidak terlaksananya sidang paripurna menjadi indikasi bahwa pimpinan DPRD Sumenep gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Dia tidak menyebut satu orang pimpinan, melainkan seluruh pimpinan yang ada di DPRD.

”Ini bukti bahwa mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPRD. Semestinya pimpinan itu bisa menghadirkan anggota pada sidang paripurna,” katanya Kamis (29/11).

Baca Juga :  Saudara Kembar Jadi Wakil Rakyat Termuda

Dia menyadari bahwa DPRD merupakan lembaga politik. Tapi, dia meminta agar pimpinan DPRD profesional dalam bekerja. Hal-hal yang seharusnya dilaksanakan hendaknya dikerjakan secara prosedural.

”Kami sudah mengajukan surat pergantian ketua DPRD. Kewajiban pimpinan DPRD membacakannya,” paparnya. ”Kami berharap pimpinan DPRD segera menjadwalkan paripurna lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku sudah berupaya menggelar rapat paripurna secara maksimal. Surat kepada seluruh wakil rakyat telah dikirimkan. Namun, pihaknya tidak bisa menekan mereka untuk hadir. ”Kami sudah undang semua anggota DPRD. Tapi ternyata yang hadir 13 orang,” katanya.

Ditanya bagaimana nasib evaluasi Raperda APBD Sumenep 2019? Pihaknya telah mempersiapkan jawaban untuk dikirim ke gubernur Jawa Timur. Jawaban itu diambil berdasarkan hasil keputusan pimpinan DPRD setelah sebelumnya banggar dan timgar melakukan rapat internal.

Karena itulah, meski tidak ada paripurna penyelarasan Raperda APBD 2019, menurutnya tidaklah masalah. Sebab, ada regulasi yang mengatur penyelarasan itu bisa melalui keputusan pimpinan. Empat pimpinan DPRD Sumenep telah menggelar rapat pimpinan mengenai jawaban itu.

”Itu ada regulasinya yang mengatur dan diperbolehkan. Jadi, APBD 2019 sudah selesai,” tegas politikus PKB itu.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Fraksi PPP M. Syukri mengaku tidak hadir dalam sidang paripurna. Namun, bukan berarti dia hendak menggagalkan pergantian ketua DPRD. Tapi, pada Rabu malam dia sedang ada acara partai yang tidak bisa ditinggalkan.

Baca Juga :  Gus Acing dan Mas Kiai Ajarkan Politik Santun

Terkait pergantian ketua DPRD, pihaknya mengaku tidak mau ikut campur. Sebab hal itu murni menjadi urusan rumah tangga Fraksi PKB. Fraksi PPP dalam hal ini lebih mengedepankan kepentingan rumah tangga DPRD secara umum. ”Mungkin alangkah lebih baiknya jika Fraksi PKB kembali mengajak duduk bersama seluruh fraksi yang ada di DPRD Sumenep,” saran Syukri.

Sekretaris Fraksi PDIP Darul Hasyim Fath juga tidak menghadiri undangan rapat paripurna. Dia mengaku saat ini sedang berada di Pulau Masalembu. Karenanya dia tidak bisa mengikuti acara DPRD.

”Saya di pulau, tidak update situasi terkini. Urusan dinamika politik langsung dengan ketua fraksi,” katanya. ”Saya tidak mendapat perintah untuk mengomentari apa pun yang terjadi di kantor DPRD,” tambahnya.

Anggota Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi II DPRD Nurus Salam mengaku tidak bisa hadir ke rapat paripurna karena sedang berada di Bali mengawal pertandingan Perssu melawan PS Badung. Agenda itu tidak bisa ditinggalkan. Apalagi jadwal pertandingan sudah diatur sebelum pimpinan DPRD menjadwalkan paripurna. ”Ini sudah mulai pertandingannya,” ucapnya kemudian menutup sambungan telepon.

Untuk diingat, pergantian ketua DPRD sudah diusulkan sejak 22 Oktober 2018. Saat itu, Fraksi PKB mengirimkan Surat Keputusan (SK) DPP PKB terkait reposisi Ketua DPRD Sumenep. Sesuai SK di surat tersebut, Herman Dali Kusuma diturunkan jabatannya menjadi anggota biasa dan digantikan oleh Dulsiam yang saat ini menjadi Sekretaris DPC PKB Sumenep.

SUMENEP – Upaya Fraksi PKB mengganti pucuk pimpinan DPRD Sumenep dari Herman Dali Kusuma menjadi Dulsiam menemui jalan terjal. Ada indikasi mayoritas anggota dewan tidak menghendaki pergantian. Itu dilihat dari tidak hadirnya mayoritas wakil rakyat dalam rapat paripurna internal DPRD pada Rabu malam (28/11).

Pimpinan DPRD telah menjadwalkan paripurna internal terkait hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Sumenep 2019 Rabu malam (28/11). Paripurna internal itu dijadwalkan dari pukul 19.00. Namun hingga pukul 22.00, mayoritas wakil rakyat tidak datang ke kantor DPRD yang terletak di Jalan Trunojoyo itu.

Informasi yang dihimpun RadarMadura.id, wakil rakyat yang hadir hanya 13 orang. Sementara 37 anggota dewan lainnya tidak datang pada rapat paripurna tersebut. Boikot wakil rakyat itu membuat peserta rapat tidak kuorum. Rapat paripurna gagal dan otomatis surat pergantian pimpinan DPRD gagal dibacakan.


Gagal terlaksananya rapat paripurna membuat Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir kecewa. Pihaknya menyebut ada semacam manuver dari para koleganya untuk menggagalkan pergantian ketua DPRD. Tapi, dia tidak bersedia mengatakan siapa yang menjadi dalang di balik tidak hadirnya mayoritas wakil rakyat ke rapat paripurna tersebut.

Menurut dia, secara prinsip, tidak terlaksananya sidang paripurna menjadi indikasi bahwa pimpinan DPRD Sumenep gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Dia tidak menyebut satu orang pimpinan, melainkan seluruh pimpinan yang ada di DPRD.

”Ini bukti bahwa mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPRD. Semestinya pimpinan itu bisa menghadirkan anggota pada sidang paripurna,” katanya Kamis (29/11).

Baca Juga :  Penetapan Bupati Terhambat Gugatan ke MK

Dia menyadari bahwa DPRD merupakan lembaga politik. Tapi, dia meminta agar pimpinan DPRD profesional dalam bekerja. Hal-hal yang seharusnya dilaksanakan hendaknya dikerjakan secara prosedural.

”Kami sudah mengajukan surat pergantian ketua DPRD. Kewajiban pimpinan DPRD membacakannya,” paparnya. ”Kami berharap pimpinan DPRD segera menjadwalkan paripurna lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku sudah berupaya menggelar rapat paripurna secara maksimal. Surat kepada seluruh wakil rakyat telah dikirimkan. Namun, pihaknya tidak bisa menekan mereka untuk hadir. ”Kami sudah undang semua anggota DPRD. Tapi ternyata yang hadir 13 orang,” katanya.

Ditanya bagaimana nasib evaluasi Raperda APBD Sumenep 2019? Pihaknya telah mempersiapkan jawaban untuk dikirim ke gubernur Jawa Timur. Jawaban itu diambil berdasarkan hasil keputusan pimpinan DPRD setelah sebelumnya banggar dan timgar melakukan rapat internal.

Karena itulah, meski tidak ada paripurna penyelarasan Raperda APBD 2019, menurutnya tidaklah masalah. Sebab, ada regulasi yang mengatur penyelarasan itu bisa melalui keputusan pimpinan. Empat pimpinan DPRD Sumenep telah menggelar rapat pimpinan mengenai jawaban itu.

”Itu ada regulasinya yang mengatur dan diperbolehkan. Jadi, APBD 2019 sudah selesai,” tegas politikus PKB itu.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Fraksi PPP M. Syukri mengaku tidak hadir dalam sidang paripurna. Namun, bukan berarti dia hendak menggagalkan pergantian ketua DPRD. Tapi, pada Rabu malam dia sedang ada acara partai yang tidak bisa ditinggalkan.

Baca Juga :  Laporkan Hasil PSU ke MK Hari Ini

Terkait pergantian ketua DPRD, pihaknya mengaku tidak mau ikut campur. Sebab hal itu murni menjadi urusan rumah tangga Fraksi PKB. Fraksi PPP dalam hal ini lebih mengedepankan kepentingan rumah tangga DPRD secara umum. ”Mungkin alangkah lebih baiknya jika Fraksi PKB kembali mengajak duduk bersama seluruh fraksi yang ada di DPRD Sumenep,” saran Syukri.

Sekretaris Fraksi PDIP Darul Hasyim Fath juga tidak menghadiri undangan rapat paripurna. Dia mengaku saat ini sedang berada di Pulau Masalembu. Karenanya dia tidak bisa mengikuti acara DPRD.

”Saya di pulau, tidak update situasi terkini. Urusan dinamika politik langsung dengan ketua fraksi,” katanya. ”Saya tidak mendapat perintah untuk mengomentari apa pun yang terjadi di kantor DPRD,” tambahnya.

Anggota Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi II DPRD Nurus Salam mengaku tidak bisa hadir ke rapat paripurna karena sedang berada di Bali mengawal pertandingan Perssu melawan PS Badung. Agenda itu tidak bisa ditinggalkan. Apalagi jadwal pertandingan sudah diatur sebelum pimpinan DPRD menjadwalkan paripurna. ”Ini sudah mulai pertandingannya,” ucapnya kemudian menutup sambungan telepon.

Untuk diingat, pergantian ketua DPRD sudah diusulkan sejak 22 Oktober 2018. Saat itu, Fraksi PKB mengirimkan Surat Keputusan (SK) DPP PKB terkait reposisi Ketua DPRD Sumenep. Sesuai SK di surat tersebut, Herman Dali Kusuma diturunkan jabatannya menjadi anggota biasa dan digantikan oleh Dulsiam yang saat ini menjadi Sekretaris DPC PKB Sumenep.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/