alexametrics
21.9 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Sepuluh Raperda Tertahan di Pemprov

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan sebenarnya telah menuntaskan pembahasan belasan rancangan peraturan daerah (raperda) 2017. Tetapi sampai hari ini belum diundangkan. Itu lantaran evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) belum kelar.

Kabag Hukum Setkab Pamekasan Nur Aini mengatakan, saat ini ada 12 raperda yang belum diundangkan. Sepuluh di antaranya belum tuntas dievaluasi oleh Pemprov Jatim. Sedangkan dua lainnya tinggal menunggu penetapan di DPRD Pamekasan.

”Seingat saya, ada sekitar 12 raperda yang belum ditetapkan,” kata Nur Aini kemarin (29/1). ”Sebab, kami mengajukannya ke gubernur itu akhir Desember 2017 dan awal Januari 2018,” imbuh dia.

Dari 12 raperda itu, 2 di antaranya selesai dievaluasi. Yakni, raperda tentang perubahan perda pajak bumi dan bangunan dan perda perubahan atas perda pajak daerah. ”Untuk raperda PBB sudah ada nomor registernya. Sedangkan perda pajak daerah masih perlu menunggu nomor register,” jelasnya.

Baca Juga :  Pembentukan Bapemperda Baru Dibahas Pekan Ini

Selain dua raperda yang selesai dievaluasi, ada dua raperda lagi yang masih di meja gubernur. Dua raperda tersebut tinggal menunggu persetujuan Gubernur Pemprov Jatim. ”Kalau delapan raperda sisanya belum sama sekali,” akunya.

Dijelaskan, bahwa untuk evaluasi raperda di pemprov membutuhkan waktu maksimal 15 hari per satu raperda. Artinya, jika dilakukan secara maraton, 10 raperda bisa menghabiskan waktu sekitar 150 hari alias sekitar lima bulan. Tapi menurut Aini, dalam satu kali pertemuan biasanya langsung membahas dua raperda sekaligus.

Pihaknya tidak bisa memaksa pemprov mempercepat pembahasan evaluasi raperda yang sudah diserahkan oleh pemkab Pamekasan. Sebab, yang dilayani pemprov tidak hanya Pamekasan. ”Kabupaten lain kan juga mengusulkan,” tegasnya.

Baca Juga :  DPC Hanura Rahasiakan Satu Pendaftar

Sementara itu, Ketua Bapemperda Andi Suparto berjanji akan konsultasi ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait raperda yang belum dievaluasi. Dia berharap raperda yang tuntas dibahas pada 2017 segera disetujui agar bisa diundangkan. ”Rencananya kami akan menemui gubernur,” ucapnya singkat.

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan sebenarnya telah menuntaskan pembahasan belasan rancangan peraturan daerah (raperda) 2017. Tetapi sampai hari ini belum diundangkan. Itu lantaran evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) belum kelar.

Kabag Hukum Setkab Pamekasan Nur Aini mengatakan, saat ini ada 12 raperda yang belum diundangkan. Sepuluh di antaranya belum tuntas dievaluasi oleh Pemprov Jatim. Sedangkan dua lainnya tinggal menunggu penetapan di DPRD Pamekasan.

”Seingat saya, ada sekitar 12 raperda yang belum ditetapkan,” kata Nur Aini kemarin (29/1). ”Sebab, kami mengajukannya ke gubernur itu akhir Desember 2017 dan awal Januari 2018,” imbuh dia.


Dari 12 raperda itu, 2 di antaranya selesai dievaluasi. Yakni, raperda tentang perubahan perda pajak bumi dan bangunan dan perda perubahan atas perda pajak daerah. ”Untuk raperda PBB sudah ada nomor registernya. Sedangkan perda pajak daerah masih perlu menunggu nomor register,” jelasnya.

Baca Juga :  Gakkumdu Siap Awasi Pelaksanaan Pilkada

Selain dua raperda yang selesai dievaluasi, ada dua raperda lagi yang masih di meja gubernur. Dua raperda tersebut tinggal menunggu persetujuan Gubernur Pemprov Jatim. ”Kalau delapan raperda sisanya belum sama sekali,” akunya.

Dijelaskan, bahwa untuk evaluasi raperda di pemprov membutuhkan waktu maksimal 15 hari per satu raperda. Artinya, jika dilakukan secara maraton, 10 raperda bisa menghabiskan waktu sekitar 150 hari alias sekitar lima bulan. Tapi menurut Aini, dalam satu kali pertemuan biasanya langsung membahas dua raperda sekaligus.

Pihaknya tidak bisa memaksa pemprov mempercepat pembahasan evaluasi raperda yang sudah diserahkan oleh pemkab Pamekasan. Sebab, yang dilayani pemprov tidak hanya Pamekasan. ”Kabupaten lain kan juga mengusulkan,” tegasnya.

Baca Juga :  DPC Hanura Rahasiakan Satu Pendaftar

Sementara itu, Ketua Bapemperda Andi Suparto berjanji akan konsultasi ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait raperda yang belum dievaluasi. Dia berharap raperda yang tuntas dibahas pada 2017 segera disetujui agar bisa diundangkan. ”Rencananya kami akan menemui gubernur,” ucapnya singkat.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/