alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

KPU Waspadai Anggota Tim Kampanye Ikut Mendaftar

SAMPANG – Untuk Pemilu 2019, KPU Sampang membutuhkan 25.844 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Jumlah tersebut dua kali lebih dibandingkan pada Pilkada Sampang 2018 yang hanya 10.150 anggota KPPS.

Komisioner KPU Sampang Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Miftahur Rozaq mengatakan, petugas KPPS untuk pemilu serentak 2019 disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Di setiap TPS akan ditempatkan tujuh petugas KPPS.

”Jumlah TPS di Sampang meningkat dari 1.450 menjadi 3.692. Karena itu, perlu penambahan petugas KPPS,” kata Rozaq dalam rapat koordinasi (rakor) orientasi dan evaluasi badan ad hoc pemilu Rabu (26/12).

Proses rekrutmen petugas KPPS dibuka pada Maret 2019. Syaratnya, pemohon harus tercatat sebagai warga negara Indonesia, usia minimal 17 tahun, dan ijazah terakhir SMA atau sederajat. Syarat lainnya yakni berdomisili di wilayah kerja, sehat jasmani, dan mempunyai integritas kuat dalam menjalankan tugas.

Baca Juga :  H-61, KPU Sampang Akui Surat Suara DPD dan Pilpres Belum Datang

Syarat yang juga penting, petugas KPPS belum pernah menjabat sebagai anggota panitia pemungutan suara (PPS) atau PPK selama dua periode dan bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik (parpol). Pendaftaran bisa dilakukan melalui PPS atau PPK di tiap wilayah.

”Kalau pemohon tidak mempunyai ijazah SMA, harus dibuktikan dengan surat penyataan bahwa dia bisa baca tulis dan hitung (calistung),” terang Rozaq. Selain itu, peserta rekrutmen KPPS belum pernah terlibat menjadi tim kampanye. Baik di tingkat  desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Hal itu berdasar PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu. Proses rekrutmen petugas KPPS akan diperketat.

Baca Juga :  Pendaftar PPS Membeludak, KPU Kewalahan

KPU, kata Rozaq, sudah memiliki data daftar nama tim kampanye Pilkada Sampang 2018. Data tersebut menjadi acuan dalam proses rekrutmen petugas KPPS. Dengan data itu, klaim dia, kecil kemungkinan anggota tim kampanye lolos menjadi petugas KPPS.

”Data anggota parpol akan dilihat melalui aplikasi sistem informasi partai politik (sipol). Panwas juga memiliki data daftar tim kampanye dan anggota parpol di Sampang,” ujarnya.

Rozaq berharap, warga yang memenuhi persyaratan bisa  mendaftar menjadi anggota KPPS. Terutama, kalangan pemilih pemula atau mahasiswa sehingga petugas KPPS sesuai kebutuhan. Apalagi Pemilu 2019 cukup kompleks karena ada lima macam surat suara yang akan diberikan kepada pemilih.

”Kami akan aktif menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi semua penyelenggara pemilu. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal,” tukasnya.

SAMPANG – Untuk Pemilu 2019, KPU Sampang membutuhkan 25.844 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Jumlah tersebut dua kali lebih dibandingkan pada Pilkada Sampang 2018 yang hanya 10.150 anggota KPPS.

Komisioner KPU Sampang Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Miftahur Rozaq mengatakan, petugas KPPS untuk pemilu serentak 2019 disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Di setiap TPS akan ditempatkan tujuh petugas KPPS.

”Jumlah TPS di Sampang meningkat dari 1.450 menjadi 3.692. Karena itu, perlu penambahan petugas KPPS,” kata Rozaq dalam rapat koordinasi (rakor) orientasi dan evaluasi badan ad hoc pemilu Rabu (26/12).


Proses rekrutmen petugas KPPS dibuka pada Maret 2019. Syaratnya, pemohon harus tercatat sebagai warga negara Indonesia, usia minimal 17 tahun, dan ijazah terakhir SMA atau sederajat. Syarat lainnya yakni berdomisili di wilayah kerja, sehat jasmani, dan mempunyai integritas kuat dalam menjalankan tugas.

Baca Juga :  Pemilu 2019 Sukses, Pilkada Sumenep dalam Proses

Syarat yang juga penting, petugas KPPS belum pernah menjabat sebagai anggota panitia pemungutan suara (PPS) atau PPK selama dua periode dan bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik (parpol). Pendaftaran bisa dilakukan melalui PPS atau PPK di tiap wilayah.

”Kalau pemohon tidak mempunyai ijazah SMA, harus dibuktikan dengan surat penyataan bahwa dia bisa baca tulis dan hitung (calistung),” terang Rozaq. Selain itu, peserta rekrutmen KPPS belum pernah terlibat menjadi tim kampanye. Baik di tingkat  desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Hal itu berdasar PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu. Proses rekrutmen petugas KPPS akan diperketat.

Baca Juga :  Hisbullah Dekat dengan Masyarakat, Sering Tahlil Bersama Warga

KPU, kata Rozaq, sudah memiliki data daftar nama tim kampanye Pilkada Sampang 2018. Data tersebut menjadi acuan dalam proses rekrutmen petugas KPPS. Dengan data itu, klaim dia, kecil kemungkinan anggota tim kampanye lolos menjadi petugas KPPS.

”Data anggota parpol akan dilihat melalui aplikasi sistem informasi partai politik (sipol). Panwas juga memiliki data daftar tim kampanye dan anggota parpol di Sampang,” ujarnya.

Rozaq berharap, warga yang memenuhi persyaratan bisa  mendaftar menjadi anggota KPPS. Terutama, kalangan pemilih pemula atau mahasiswa sehingga petugas KPPS sesuai kebutuhan. Apalagi Pemilu 2019 cukup kompleks karena ada lima macam surat suara yang akan diberikan kepada pemilih.

”Kami akan aktif menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi semua penyelenggara pemilu. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/