alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Pengesahan APBD Perubahan Molor

PAMEKASAN – Jabatan ketua DPRD Pamekasan definitif terisi. Tetapi, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2019 belum disahkan. Padahal, draf keuangan itu sudah dievaluasi gubernur beberapa waktu lalu.

Aktivis GMNI Pamekasan Humaidi mengatakan, draf APBD perubahan 2019 tinggal pengesahan. Seluruh rentetan pembahasan hingga evaluasi gubernur tuntas. Seharusnya dengan adanya ketua dewan definitif, draf tersebut langsung disahkan.

Pengesahan APBD perubahan sangat molor. Idealnya, dokumen keuangan itu disahkan September. Dengan demikian, ada banyak waktu untuk merealisasikan proyek yang ada. Khususnya, proyek fisik.

Sementara di Pamekasan, hingga memasuki akhir Oktober belum ada kepastian. Kinerja dewan sangat lamban.”Sungguh kinerja dewan sangat mengecewakan,” ungkap Humaidi kemarin (24/10).

Menanggapi itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengakui APBD perubahan belum disahkan. Alasannya, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) belum selesai. Sementara pengesahan baru bisa dilakukan jika badan anggaran (banggar) terbentuk.

Baca Juga :  Pendaftar PPS Membeludak, KPU Kewalahan

Dengan demikian, untuk sementara bakal fokus pada pembentukan AKD. Sejumlah fraksi belum menyetor secara lengkap nama-nama kader yang akan didistribusikan ke alat kelengkapan. Di antaranya, Fraksi PKS, Fraksi Madani, dan Fraksi PKB.

Pimpinan dewan mendorong agar pengusulan itu segera tuntas. Dengan demikian, bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Yakni, pemilihan pimpinan AKD. ”Memang harus secepatnya disahkan (APBD perubahan) itu,” janjinya.

Fathor berjanji dalam waktu dekat AKD terbentuk. Bahkan, jika dinilai perlu, pengesahan alat kelengkapan digelar malam hari. Dengan demikian, keesokan harinya bisa dilanjutkan dengan pengesahan dokumen anggaran.

Terkait waktu realisasi mepet, politikus PPP optimistis APBD perubahan bisa terealisasi secara optimal. Dia menilai masih ada cukup waktu. Hanya, untuk proyek fisik memang butuh kajian terlebih dahulu.

Baca Juga :  Kapolsekta Pamekasan Tak Melanggar Pemilu

Dewan akan berkoordinasi dengan eksekutif. Jika tidak memungkinkan terealisasi tahun ini, bisa dianggarkan kembali tahun depan. ”Tapi saya optimistis bisa terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Catatan RadarMadura.id realisasi APBD perubahan telat bukan kali pertama. Tahun lalu perubahan anggaran juga telat dikerjakan. Akibatnya, banyak proyek fisik tidak terlaksana lantaran waktu sangat mepet.

Sisa lebih pembiayaan dan anggaran (silpa) mencapai Rp 300 miliar. Jika tahun ini banyak pekerjaan fisik yang tidak terlaksana, silpa dimungkinkan lebih besar dari tahun anggaran 2018 lalu. 

 

- Advertisement -

PAMEKASAN – Jabatan ketua DPRD Pamekasan definitif terisi. Tetapi, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2019 belum disahkan. Padahal, draf keuangan itu sudah dievaluasi gubernur beberapa waktu lalu.

Aktivis GMNI Pamekasan Humaidi mengatakan, draf APBD perubahan 2019 tinggal pengesahan. Seluruh rentetan pembahasan hingga evaluasi gubernur tuntas. Seharusnya dengan adanya ketua dewan definitif, draf tersebut langsung disahkan.

Pengesahan APBD perubahan sangat molor. Idealnya, dokumen keuangan itu disahkan September. Dengan demikian, ada banyak waktu untuk merealisasikan proyek yang ada. Khususnya, proyek fisik.


Sementara di Pamekasan, hingga memasuki akhir Oktober belum ada kepastian. Kinerja dewan sangat lamban.”Sungguh kinerja dewan sangat mengecewakan,” ungkap Humaidi kemarin (24/10).

Menanggapi itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengakui APBD perubahan belum disahkan. Alasannya, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) belum selesai. Sementara pengesahan baru bisa dilakukan jika badan anggaran (banggar) terbentuk.

Baca Juga :  Ini Nama Calon Sekkab Sekkab yang Memenuhi Syarat

Dengan demikian, untuk sementara bakal fokus pada pembentukan AKD. Sejumlah fraksi belum menyetor secara lengkap nama-nama kader yang akan didistribusikan ke alat kelengkapan. Di antaranya, Fraksi PKS, Fraksi Madani, dan Fraksi PKB.

Pimpinan dewan mendorong agar pengusulan itu segera tuntas. Dengan demikian, bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Yakni, pemilihan pimpinan AKD. ”Memang harus secepatnya disahkan (APBD perubahan) itu,” janjinya.

Fathor berjanji dalam waktu dekat AKD terbentuk. Bahkan, jika dinilai perlu, pengesahan alat kelengkapan digelar malam hari. Dengan demikian, keesokan harinya bisa dilanjutkan dengan pengesahan dokumen anggaran.

Terkait waktu realisasi mepet, politikus PPP optimistis APBD perubahan bisa terealisasi secara optimal. Dia menilai masih ada cukup waktu. Hanya, untuk proyek fisik memang butuh kajian terlebih dahulu.

Baca Juga :  Parjuga, Rajja, dan Bajjra Bersama Ra Baddrut

Dewan akan berkoordinasi dengan eksekutif. Jika tidak memungkinkan terealisasi tahun ini, bisa dianggarkan kembali tahun depan. ”Tapi saya optimistis bisa terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Catatan RadarMadura.id realisasi APBD perubahan telat bukan kali pertama. Tahun lalu perubahan anggaran juga telat dikerjakan. Akibatnya, banyak proyek fisik tidak terlaksana lantaran waktu sangat mepet.

Sisa lebih pembiayaan dan anggaran (silpa) mencapai Rp 300 miliar. Jika tahun ini banyak pekerjaan fisik yang tidak terlaksana, silpa dimungkinkan lebih besar dari tahun anggaran 2018 lalu. 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/