alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Serapan Rendah, DPRD Sebut Tak Perlu PAK

BANGKALAN – Rendahnya serapan anggaran dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) sangat berdampak terhadap pembangunan. Dua instansi ini dinilai jadi penentu terwujudnya infrastruktur yang bagus. Dewan berpendapat tidak perlu dilakukan perubahan anggaran keuangan (PKA) untuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu.

Komisi C DPRD Bangkalan berang melihat kondisi serapan dua OPD tersebut yang di bawah 30 persen. Komisi pembangunan ini akan memanggil dua pimpinan dinas PUPR dan dinas PRKP.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengaku sudah lama tidak menggelar rapat evaluasi dengan PUPR dan PRKP. Hal itu bukan karena komisi tidak mau menjalankan fungsi kontrol. Selama ini dua OPD tersebut selalu mokong ketika dipanggil.

”Pokoknya ada saja alasan ketika kami mau panggil. Dengan kondisi seperti ini, kami perlu memanggil kembali. Sebab, serapannya sudah sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada JPRM Kamis (21/9).

Baca Juga :  Narkoba Musuh Bersama

Menurut Suyitno, jika serapan anggaran masih di bawah 30 persen, itu menunjukkan kinerja dua OPD tersebut sangat lamban. Padahal, dinas PUPR dan PRKP itu kunci dari pembangunan. ”Terus terang kami kecewa dengan kinerja dua OPD mitra kami. Mau kerja atau tidak?” ucapnya kesal.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto. Dia mengatakan, pada triwulan ketiga idealnya di atas 50 persen. ”Kesannya kurang serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana anggaran,” jelasnya.

Menurut Antok, sudah dua tahun dua OPD tersebut tidak bekerja maksimal. Tahun ini termasuk tahun yang sangat parah. Karena itu, khusus dua OPD ini tidak akan ada PAK.

”Secara umum ada PAK. Tapi, khusus dua OPD ini tidak akan ada PAK. Percuma juga ada perubahan, yang ada saja tidak dikerjakan dengan maksimal,” tuturnya.

Baca Juga :  Lima Jabatan Struktural Masih Kosong

Komisi C akan memberikan rekomendasi kepada badan anggaran (banggar) untuk tidak ada penggeseran kegiatan khusus dua OPD ini. ”Dikembalikan ke kasda saja agar jadi silpa sekalian seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan Ach. Fauzan mengklaim serapan anggaran sudah maksimal. Realisasi anggaran baru bisa kelihatan akhir tahun. ”Kalau realisasi keuangan memang terlihat rendah. Tapi, dilihat dari realisasi fisik, kami sudah 50 persen ke atas,” klaimnya.

Kepala Dinas PUPR Bangkalan Roosli Soeliharjono belum bisa dimintai keterangan. Berkali-kali dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespons. ”Kalau global kami tidak tahu. Tapi, untuk di bidang saya masih dalam proses pelaksanaan,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Yudistiro. 

- Advertisement -

BANGKALAN – Rendahnya serapan anggaran dinas PU dan penataan ruang (PUPR) serta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) sangat berdampak terhadap pembangunan. Dua instansi ini dinilai jadi penentu terwujudnya infrastruktur yang bagus. Dewan berpendapat tidak perlu dilakukan perubahan anggaran keuangan (PKA) untuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu.

Komisi C DPRD Bangkalan berang melihat kondisi serapan dua OPD tersebut yang di bawah 30 persen. Komisi pembangunan ini akan memanggil dua pimpinan dinas PUPR dan dinas PRKP.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno mengaku sudah lama tidak menggelar rapat evaluasi dengan PUPR dan PRKP. Hal itu bukan karena komisi tidak mau menjalankan fungsi kontrol. Selama ini dua OPD tersebut selalu mokong ketika dipanggil.


”Pokoknya ada saja alasan ketika kami mau panggil. Dengan kondisi seperti ini, kami perlu memanggil kembali. Sebab, serapannya sudah sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada JPRM Kamis (21/9).

Baca Juga :  Mutasi Ratusan Pejabat Tak Efektif Percepat Pembangunan

Menurut Suyitno, jika serapan anggaran masih di bawah 30 persen, itu menunjukkan kinerja dua OPD tersebut sangat lamban. Padahal, dinas PUPR dan PRKP itu kunci dari pembangunan. ”Terus terang kami kecewa dengan kinerja dua OPD mitra kami. Mau kerja atau tidak?” ucapnya kesal.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Ach. Hariyanto. Dia mengatakan, pada triwulan ketiga idealnya di atas 50 persen. ”Kesannya kurang serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana anggaran,” jelasnya.

Menurut Antok, sudah dua tahun dua OPD tersebut tidak bekerja maksimal. Tahun ini termasuk tahun yang sangat parah. Karena itu, khusus dua OPD ini tidak akan ada PAK.

”Secara umum ada PAK. Tapi, khusus dua OPD ini tidak akan ada PAK. Percuma juga ada perubahan, yang ada saja tidak dikerjakan dengan maksimal,” tuturnya.

Baca Juga :  Calon Independen Harus Kumpulkan Minimal 51.055 KTP

Komisi C akan memberikan rekomendasi kepada badan anggaran (banggar) untuk tidak ada penggeseran kegiatan khusus dua OPD ini. ”Dikembalikan ke kasda saja agar jadi silpa sekalian seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan Ach. Fauzan mengklaim serapan anggaran sudah maksimal. Realisasi anggaran baru bisa kelihatan akhir tahun. ”Kalau realisasi keuangan memang terlihat rendah. Tapi, dilihat dari realisasi fisik, kami sudah 50 persen ke atas,” klaimnya.

Kepala Dinas PUPR Bangkalan Roosli Soeliharjono belum bisa dimintai keterangan. Berkali-kali dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespons. ”Kalau global kami tidak tahu. Tapi, untuk di bidang saya masih dalam proses pelaksanaan,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Yudistiro. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/