alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Mutasi Ratusan Pejabat Tak Efektif Percepat Pembangunan

SAMPANG – Tiga kali mutasi ratusan pejabat yang dilakukan Pemkab Sampang diharapkan meningkatkan kinerja eksekutif. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mempercepat pembangunan. Hingga saat ini realisasi APBD di semua organisasi perangkat daerah (OPD) baru 46,78 persen.

Dari anggaran Rp 1.757.214.896.271 baru terealisasi Rp 822.072.382.983. Dengan demikian masih tersisa Rp 935.142.513.288. Apabila dikerucutkan lagi, jumlah anggaran dari belanja langsung Rp 804.802.849.599 baru terealisasi Rp 238.074.905.056. Terdapat sisa anggaran Rp 566.727.944.543. Apabila dipersentasekan, rasionya hanya 29,58 persen.

Sementara belanja tidak langsung lumayan banyak terserap. Belanja tidak langsung berkaitan dengan gaji pegawai. Dari anggaran Rp 952.412.046.672 baru terealisasi Rp 583.997.477.927. Sisa anggaran Rp 368.414.568.745 dengan rasio 61,32 persen.

Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima menyebut eksekutif sudah tidak memiliki komitmen. Padahal, saat pengesahan APBD 2017, eksekutif menjalin MoU dengan legislatif dan berjanji semua perencanaan program akan dilaksanakan awal tahun. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan kegiatan akan dimulai Maret–April.

Dia meminta kepada eksekutif tidak selalu menyajikan alasan klasik atas rendahnya serapan anggaran kepada publik. Setelah dilakukan pengesahan, semua OPD sudah harus melaksanakan perencanaan Januari 2017. ”Apalagi APBD disahkan di 2016. Bahkan bukan hanya disahkan, itu ada MoU-nya. Perjanjian bahwa eksekutif akan bekerja maksimal,” tandasnya.

Karena itu, dia meminta kepada Bupati Fadhilah Budiono segera menggenjot kinerja bawahannya. Seharusnya, setelah dilantik pada Mei lalu, Fadhilah bisa melakukan perubahan. Terutama dalam hal capaian kinerja. ”Ternyata mutasi kemarin-kemarin itu tidak berdampak sama sekali. Sama saja, capaian kinerja OPD jauh dari ideal,” terangnya.

Baca Juga :  Paslon Berani Bangkit Turba hingga Pelosok

Dia meminta Fadhilah tidak beralasan hanya meneruskan jabatan bupati sebelumnya. Pasca Fadhilah dilantik oleh gubernur, bupati harus bekerja dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan dengan baik. ”Kami minta bupati segera mengumpulkan kepala OPD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Minimnya serapan anggaran ini persoalan serius,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Sampang Fadhilah Budiono tidak menampik serapan anggaran masih minim. Dia mengklaim rutin menggelar coffee morning dengan pejabat di setiap OPD. Pertemuan itu  membahas permasalahan eksekutif selama sebulan terakhir. ”Anggaran yang banyak tidak terserap itu terutama di proyek fisik. Kadang-kadang teman-teman (OPD) ini menunggu. Pihak ketiga juga begitu, ada yang tidak lekas menggarap pekerjaannya,” katanya.

Fadhilah mengaku, selama ini pihaknya sudah sering mengingatkan OPD untuk menyerap anggaran demi mendorong percepatan pembangunan. Dia mengklaim, OPD sudah melaksanakan petunjuk tersebut. Yang menjadi kendala lain, pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan kadang ikut-ikutan menghambat penyerapan anggaran.

”Kami mengimbau kepada rekanan untuk segera melaksanakan kegiatan. Nah, program di setiap OPD yang belum terlaksana segera dilakukan,” tandasnya. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengumpulkan pejabat di setiap OPD untuk membahas terkait minimnya serapan anggaran. ”Kami akan bahas itu nanti dengan semua OPD,” singkatnya.

Sekretaris Jaka Jatim Tamsul menilai mutasi ratusan pejabat yang dilakukan bupati tidak memiliki korelasi positif dengan target kinerja pemkab. Menurut Tamsul, dengan adanya mutasi tersebut, semestinya bupati bisa mendorong OPD agar kinerja pemerintah bisa sesuai dengan harapan. ”Terutama memenuhi target serapan anggaran maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang diinginkan pemkab,” jelasnya.

Baca Juga :  Dua Kepala OPD Diisi Plt, Plh Bupati Klaim Tak Ganggung Kinerja

Minimnya serapan anggaran bagi Tamsul bukan karena OPD berhati-hati dalam melaksanakan program kegiatan. Sebaliknya, semua instansi pemkab memang tidak memiliki kinerja yang bagus untuk memenuhi target serapan. ”Tinggal tiga bulan lagi, apakah memungkinkan sisa anggaran bisa terserap? Ini lagi-lagi persoalan kinerja,” jelasnya.

Tamsul menyatakan, lelang kegiatan fisik bisa dilelang Juni atau semester pertama agar serapan anggaran bisa maksimal. Melihat persentase saat ini, pihaknya pesimistis APBD 2017 bisa terserap di atas 80 persen. ”Anggaran banyak tapi tidak terserap, kan eman-eman. Nanti larinya ke silpa lagi. Ini sangat berbahaya dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Padahal, bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup besar. Sebab, dana perimbangan saja Rp 1,2 triliun. Namun, Pemkab Sampang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. ”Ini tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Karena itu, Tamsul menyebut mutasi ratusan pejabat itu sangat tidak efektif untuk meningkatkan kinerja eksekutif. Menurut dia, mutasi pejabat tidak ada kaitannya dengan mendongkrak kinerja pejabat di setiap OPD. ”Mutasi itu kan hanya untuk jaminan tua Pak Bupati. Ini triwulan ketiga, seharusnya serapan anggaran sudah di angka 75 persen,” tandasnya.

SAMPANG – Tiga kali mutasi ratusan pejabat yang dilakukan Pemkab Sampang diharapkan meningkatkan kinerja eksekutif. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil mempercepat pembangunan. Hingga saat ini realisasi APBD di semua organisasi perangkat daerah (OPD) baru 46,78 persen.

Dari anggaran Rp 1.757.214.896.271 baru terealisasi Rp 822.072.382.983. Dengan demikian masih tersisa Rp 935.142.513.288. Apabila dikerucutkan lagi, jumlah anggaran dari belanja langsung Rp 804.802.849.599 baru terealisasi Rp 238.074.905.056. Terdapat sisa anggaran Rp 566.727.944.543. Apabila dipersentasekan, rasionya hanya 29,58 persen.

Sementara belanja tidak langsung lumayan banyak terserap. Belanja tidak langsung berkaitan dengan gaji pegawai. Dari anggaran Rp 952.412.046.672 baru terealisasi Rp 583.997.477.927. Sisa anggaran Rp 368.414.568.745 dengan rasio 61,32 persen.


Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima menyebut eksekutif sudah tidak memiliki komitmen. Padahal, saat pengesahan APBD 2017, eksekutif menjalin MoU dengan legislatif dan berjanji semua perencanaan program akan dilaksanakan awal tahun. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan kegiatan akan dimulai Maret–April.

Dia meminta kepada eksekutif tidak selalu menyajikan alasan klasik atas rendahnya serapan anggaran kepada publik. Setelah dilakukan pengesahan, semua OPD sudah harus melaksanakan perencanaan Januari 2017. ”Apalagi APBD disahkan di 2016. Bahkan bukan hanya disahkan, itu ada MoU-nya. Perjanjian bahwa eksekutif akan bekerja maksimal,” tandasnya.

Karena itu, dia meminta kepada Bupati Fadhilah Budiono segera menggenjot kinerja bawahannya. Seharusnya, setelah dilantik pada Mei lalu, Fadhilah bisa melakukan perubahan. Terutama dalam hal capaian kinerja. ”Ternyata mutasi kemarin-kemarin itu tidak berdampak sama sekali. Sama saja, capaian kinerja OPD jauh dari ideal,” terangnya.

Baca Juga :  Suara Paling Buncit, Ra Imam Bangga. Ini Alasannya

Dia meminta Fadhilah tidak beralasan hanya meneruskan jabatan bupati sebelumnya. Pasca Fadhilah dilantik oleh gubernur, bupati harus bekerja dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan dengan baik. ”Kami minta bupati segera mengumpulkan kepala OPD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Minimnya serapan anggaran ini persoalan serius,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Sampang Fadhilah Budiono tidak menampik serapan anggaran masih minim. Dia mengklaim rutin menggelar coffee morning dengan pejabat di setiap OPD. Pertemuan itu  membahas permasalahan eksekutif selama sebulan terakhir. ”Anggaran yang banyak tidak terserap itu terutama di proyek fisik. Kadang-kadang teman-teman (OPD) ini menunggu. Pihak ketiga juga begitu, ada yang tidak lekas menggarap pekerjaannya,” katanya.

Fadhilah mengaku, selama ini pihaknya sudah sering mengingatkan OPD untuk menyerap anggaran demi mendorong percepatan pembangunan. Dia mengklaim, OPD sudah melaksanakan petunjuk tersebut. Yang menjadi kendala lain, pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan kadang ikut-ikutan menghambat penyerapan anggaran.

”Kami mengimbau kepada rekanan untuk segera melaksanakan kegiatan. Nah, program di setiap OPD yang belum terlaksana segera dilakukan,” tandasnya. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengumpulkan pejabat di setiap OPD untuk membahas terkait minimnya serapan anggaran. ”Kami akan bahas itu nanti dengan semua OPD,” singkatnya.

Sekretaris Jaka Jatim Tamsul menilai mutasi ratusan pejabat yang dilakukan bupati tidak memiliki korelasi positif dengan target kinerja pemkab. Menurut Tamsul, dengan adanya mutasi tersebut, semestinya bupati bisa mendorong OPD agar kinerja pemerintah bisa sesuai dengan harapan. ”Terutama memenuhi target serapan anggaran maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang diinginkan pemkab,” jelasnya.

Baca Juga :  Suninto Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Minimnya serapan anggaran bagi Tamsul bukan karena OPD berhati-hati dalam melaksanakan program kegiatan. Sebaliknya, semua instansi pemkab memang tidak memiliki kinerja yang bagus untuk memenuhi target serapan. ”Tinggal tiga bulan lagi, apakah memungkinkan sisa anggaran bisa terserap? Ini lagi-lagi persoalan kinerja,” jelasnya.

Tamsul menyatakan, lelang kegiatan fisik bisa dilelang Juni atau semester pertama agar serapan anggaran bisa maksimal. Melihat persentase saat ini, pihaknya pesimistis APBD 2017 bisa terserap di atas 80 persen. ”Anggaran banyak tapi tidak terserap, kan eman-eman. Nanti larinya ke silpa lagi. Ini sangat berbahaya dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Padahal, bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup besar. Sebab, dana perimbangan saja Rp 1,2 triliun. Namun, Pemkab Sampang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. ”Ini tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Karena itu, Tamsul menyebut mutasi ratusan pejabat itu sangat tidak efektif untuk meningkatkan kinerja eksekutif. Menurut dia, mutasi pejabat tidak ada kaitannya dengan mendongkrak kinerja pejabat di setiap OPD. ”Mutasi itu kan hanya untuk jaminan tua Pak Bupati. Ini triwulan ketiga, seharusnya serapan anggaran sudah di angka 75 persen,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/