alexametrics
21.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

6 Parpol Butuh Kursi Bentuk Fraksi

BANGKALAN – Alat kelengkapan DPRD periode 2019–2024 Bangkalan pasti dirombak. Terutama, untuk fraksi dan pimpinan komisi. Sebab, perolehan kursi tiap partai politik (parpol) berubah.

Pimpinan komisi idealnya dipilih oleh anggota komisi. Namun, yang terjadi biasanya parpol perolehan suara tinggi yang dipilih sebagai ketua.

Sebut misalnya, periode 2014–2019. Dari empat komisi, masing-masing yang menjabat sebagai ketua dari partai pemenang. Komisi A dari Gerindra, Komisi B dari Demokrat, Komisi C dari PDIP, dan Komisi D dari PPP.

Tetapi, periode kali ini berbeda. Sebab, Partai Demokrat tidak lagi sebagai parpol dengan perolehan kursi tinggi. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya memperoleh lima kursi. Sementara periode sebelumnya enam kursi.

Adapun komposisi fraksi juga bakal berubah. Sebab, ada enam partai politik yang tidak mencapai satu fraksi. Sementara aturannya, dalam satu fraksi, minimal harus memperoleh 4 kursi.

Hanura hanya mendapat 3 kursi, PAN 3 kursi, Golkar 2 kursi, PKS 3 kursi, Berkarya 2 kursi, dan Perindo 1 kursi. Atas dasar itu, enam parol tersebut harus gabung untuk bisa membentuk fraksi. Namun, hingga kini belum ada satu parpol pun yang terang-terangan bergabung. Hanya, Partai Hanura dan PKS yang berpotensi satu fraksi.

Baca Juga :  Ketua Partai Demokrat Dicopot

Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin mengutarakan, perolehan kursi PKS kali ini tetap 3 kursi, tidak berubah seperti periode sebelumnya. Dengan demikian, mau tidak mau harus bergabung dengan parpol lain untuk menjadi satu kursi. Semula PKS bergabung dengan Partai Golkar.

”Kami sudah melakukan komunikasi politik dengan parpol lain yang tidak mencukupi satu fraksi. Kami jalin komunikasi,” katanya kemarin (21/8).

Hanya, dari sekian komunikasi politik yang telah dilakukan, sejauh ini yang cukup intens dengan Partai Hanura. ”Tapi, dengan parpol lain juga berkomunikasi,” ujarnya.

Pria asal Pamekasan itu menyatakan, kemungkinan nanti bisa bergabung dengan Hanura. Tetapi, hal tersebut bisa berubah, bergantung dinamika politik yang ada. ”Karena masih dinamis. Tunggu saja setelah pelantikan,” ucapnya.

Ketua DPC Hanura Bangkalan Mahmudi mengatakan, komunikasi politik untuk rencana pembentukan fraksi sudah dilakukan. Tetapi, pihaknya saat ini belum bisa menyampaikan secara detail.

”Harus gabung dengan parpol lain. Siapa saja. Yang terpenting bisa bersinergi dengan baik,” jelasnya.

Ketua DPC PDIP Bangkalan Fatkurrahman menyatakan, PDIP memang tidak perlu bergabung dengan parpol lain mengenai fraksi. Sebab, PDIP sudah cukup untuk satu fraksi karena memperoleh 8 kursi.

Baca Juga :  Pengisian 69 Jabatan Struktural, Wabup Tunggu Rekomendasi Baperjakat

”PDIP memperoleh suara tertinggi kedua setelah Gerindra. Jadi, tidak perlu ngajak-ngajak untuk fraksi ini,” ucapnya.

Namun, apabila ada parpol lain ingin bergabung silakan. Misalnya, pada periode 2014–2019, itu Partai Nasdem yang gabung fraksinya ke PDIP. ”Intinya, sejauh ini belum berkomunikasi. Tapi, kami tetap terbuka bagi parpol lain yang mau gabung,” paparnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPC Gerindra Bangkalan Imron Amin mengatakan, penyegaran di tubuh Partai Gerindra selalu dilakukan. Termasuk, berkaitan dengan komposisi pimpinan komisi dari Gerindra. ”Pokoknya untuk komisi tidak menutup kemungkinan ada penyegaran. Apalagi, pimpinan komisi dari Gerindra sebelumnya tidak terpilih,” tuturnya.

Adapun posisi Fraksi Gerindra sejauh ini masih dinamis. Misalnya, ada parpol lain ingin gabung, tidak ada persoalan. ”Terbuka kalau ada yang mau gabung,” jelasnya.

Ketua DPC PKB Bangkalan Mondir A. Rofii menyatakan, PKB sebenarnya sangat terbuka untuk parpol lain. Hanya, sampai sekarang belum ada parpol yang membicarakan gabungan fraksi.

”Kalau ada yang mau gabung monggo. Tapi, dengan syarat nama fraksinya tetap PKB,” paparnya. 

 

- Advertisement -

BANGKALAN – Alat kelengkapan DPRD periode 2019–2024 Bangkalan pasti dirombak. Terutama, untuk fraksi dan pimpinan komisi. Sebab, perolehan kursi tiap partai politik (parpol) berubah.

Pimpinan komisi idealnya dipilih oleh anggota komisi. Namun, yang terjadi biasanya parpol perolehan suara tinggi yang dipilih sebagai ketua.

Sebut misalnya, periode 2014–2019. Dari empat komisi, masing-masing yang menjabat sebagai ketua dari partai pemenang. Komisi A dari Gerindra, Komisi B dari Demokrat, Komisi C dari PDIP, dan Komisi D dari PPP.


Tetapi, periode kali ini berbeda. Sebab, Partai Demokrat tidak lagi sebagai parpol dengan perolehan kursi tinggi. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya memperoleh lima kursi. Sementara periode sebelumnya enam kursi.

Adapun komposisi fraksi juga bakal berubah. Sebab, ada enam partai politik yang tidak mencapai satu fraksi. Sementara aturannya, dalam satu fraksi, minimal harus memperoleh 4 kursi.

Hanura hanya mendapat 3 kursi, PAN 3 kursi, Golkar 2 kursi, PKS 3 kursi, Berkarya 2 kursi, dan Perindo 1 kursi. Atas dasar itu, enam parol tersebut harus gabung untuk bisa membentuk fraksi. Namun, hingga kini belum ada satu parpol pun yang terang-terangan bergabung. Hanya, Partai Hanura dan PKS yang berpotensi satu fraksi.

Baca Juga :  Partai Belum Setor Rekening Kampanye

Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin mengutarakan, perolehan kursi PKS kali ini tetap 3 kursi, tidak berubah seperti periode sebelumnya. Dengan demikian, mau tidak mau harus bergabung dengan parpol lain untuk menjadi satu kursi. Semula PKS bergabung dengan Partai Golkar.

”Kami sudah melakukan komunikasi politik dengan parpol lain yang tidak mencukupi satu fraksi. Kami jalin komunikasi,” katanya kemarin (21/8).

Hanya, dari sekian komunikasi politik yang telah dilakukan, sejauh ini yang cukup intens dengan Partai Hanura. ”Tapi, dengan parpol lain juga berkomunikasi,” ujarnya.

Pria asal Pamekasan itu menyatakan, kemungkinan nanti bisa bergabung dengan Hanura. Tetapi, hal tersebut bisa berubah, bergantung dinamika politik yang ada. ”Karena masih dinamis. Tunggu saja setelah pelantikan,” ucapnya.

Ketua DPC Hanura Bangkalan Mahmudi mengatakan, komunikasi politik untuk rencana pembentukan fraksi sudah dilakukan. Tetapi, pihaknya saat ini belum bisa menyampaikan secara detail.

”Harus gabung dengan parpol lain. Siapa saja. Yang terpenting bisa bersinergi dengan baik,” jelasnya.

Ketua DPC PDIP Bangkalan Fatkurrahman menyatakan, PDIP memang tidak perlu bergabung dengan parpol lain mengenai fraksi. Sebab, PDIP sudah cukup untuk satu fraksi karena memperoleh 8 kursi.

Baca Juga :  Tak Dapat Kursi, Golkar Tunggu KPU

”PDIP memperoleh suara tertinggi kedua setelah Gerindra. Jadi, tidak perlu ngajak-ngajak untuk fraksi ini,” ucapnya.

Namun, apabila ada parpol lain ingin bergabung silakan. Misalnya, pada periode 2014–2019, itu Partai Nasdem yang gabung fraksinya ke PDIP. ”Intinya, sejauh ini belum berkomunikasi. Tapi, kami tetap terbuka bagi parpol lain yang mau gabung,” paparnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPC Gerindra Bangkalan Imron Amin mengatakan, penyegaran di tubuh Partai Gerindra selalu dilakukan. Termasuk, berkaitan dengan komposisi pimpinan komisi dari Gerindra. ”Pokoknya untuk komisi tidak menutup kemungkinan ada penyegaran. Apalagi, pimpinan komisi dari Gerindra sebelumnya tidak terpilih,” tuturnya.

Adapun posisi Fraksi Gerindra sejauh ini masih dinamis. Misalnya, ada parpol lain ingin gabung, tidak ada persoalan. ”Terbuka kalau ada yang mau gabung,” jelasnya.

Ketua DPC PKB Bangkalan Mondir A. Rofii menyatakan, PKB sebenarnya sangat terbuka untuk parpol lain. Hanya, sampai sekarang belum ada parpol yang membicarakan gabungan fraksi.

”Kalau ada yang mau gabung monggo. Tapi, dengan syarat nama fraksinya tetap PKB,” paparnya. 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/