alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Gagal Selesaikan Lima Raperda

SUMENEP – Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep tidak berjalan optimal. Buktinya, alat kelengkapan DPRD itu tidak mampu menyelesaikan rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018.

Dari 16 raperda yang diusulkan, hanya 11 yang tuntas digelar. Sementara lima raperda sisanya sampai hari ini belum tuntas dibahas. Padahal sisa waktu tahun anggaran 2018 tinggal 11 hari lagi menuju kalender 2019. Sisa waktu ini tidak memungkinkan bagi BP2D DPRD Sumenep untuk menuntaskan pembahasan lima raperda.

Raperda yang dipastikan tidak tuntas dibahas tahun ini yakni, raperda pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD), raperda pengelolaan barang milik daerah, dan raperda pengelola dana partisipasi migas. Kemudian, raperda penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan desa dan raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Bluto, Saronggi, dan Pragaan 2018–2038.

Baca Juga :  Warga Pantura Siap Menangkan Baddrut Tamam

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengatakan, tidak tuntasnya pembahasan raperda bukan tanpa sebab. Sampai saat ini naskah akademik raperda itu belum disetor ke DPRD.

Padahal, naskah akademik menjadi keharusan sebelum raperda itu dibahas di internal pansus. ”Setelah kami konfirmasi ke bagian hukum, ternyata naskah akademik itu harus ada sebelum raperda dibahas,” jelasnya.

Ditanya siapa yang diperintahkan menyusun naskah akademik? Dia mengaku tidak mengetahui. Sebab hal itu sudah masuk ranah teknis dan bukan wewenang pimpinan DPRD. Menurut dia, penyusunan naskah akademik lazimnya diserahkan kepada pihak ketiga. ”Biasanya naskah akademik dilakukan pihak kampus,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Menurut dia, tidak tuntasnya pembahasan raperda karena banyak hal. Selain karena tidak ada naskah akademik, ada juga kendala teknis lainnya. ”Itu bukan tidak mau diselesaikan. Tapi, anggarannya sudah tidak mencukupi. Anggaran untuk membahas raperda sudah habis,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pindah Dapil, Tak Bisa Pilih DPRD

Ditanya berapa anggaran yang disiapkan setiap pembahasan satu raperda? Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku lupa. ”Saya tidak ingat kalau sudah masuk ke teknis,” dalihnya.

Sementara itu, Ketua BP2D DPRD Sumenep Hosaini Adhim mengatakan, tidak tuntasnya pembahasan raperda bukan karena kelalaian. Akan tetapi, tahun ini agenda di DPRD Sumenep cukup padat. Akibatnya, pembahasan raperda tidak tuntas seratus persen.

 

- Advertisement -

SUMENEP – Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep tidak berjalan optimal. Buktinya, alat kelengkapan DPRD itu tidak mampu menyelesaikan rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018.

Dari 16 raperda yang diusulkan, hanya 11 yang tuntas digelar. Sementara lima raperda sisanya sampai hari ini belum tuntas dibahas. Padahal sisa waktu tahun anggaran 2018 tinggal 11 hari lagi menuju kalender 2019. Sisa waktu ini tidak memungkinkan bagi BP2D DPRD Sumenep untuk menuntaskan pembahasan lima raperda.

Raperda yang dipastikan tidak tuntas dibahas tahun ini yakni, raperda pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD), raperda pengelolaan barang milik daerah, dan raperda pengelola dana partisipasi migas. Kemudian, raperda penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan desa dan raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Bluto, Saronggi, dan Pragaan 2018–2038.

Baca Juga :  Kecewa Raperda Poligami Ditolak

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengatakan, tidak tuntasnya pembahasan raperda bukan tanpa sebab. Sampai saat ini naskah akademik raperda itu belum disetor ke DPRD.

Padahal, naskah akademik menjadi keharusan sebelum raperda itu dibahas di internal pansus. ”Setelah kami konfirmasi ke bagian hukum, ternyata naskah akademik itu harus ada sebelum raperda dibahas,” jelasnya.

Ditanya siapa yang diperintahkan menyusun naskah akademik? Dia mengaku tidak mengetahui. Sebab hal itu sudah masuk ranah teknis dan bukan wewenang pimpinan DPRD. Menurut dia, penyusunan naskah akademik lazimnya diserahkan kepada pihak ketiga. ”Biasanya naskah akademik dilakukan pihak kampus,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pernyataan berbeda disampaikan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Menurut dia, tidak tuntasnya pembahasan raperda karena banyak hal. Selain karena tidak ada naskah akademik, ada juga kendala teknis lainnya. ”Itu bukan tidak mau diselesaikan. Tapi, anggarannya sudah tidak mencukupi. Anggaran untuk membahas raperda sudah habis,” ungkapnya.

Baca Juga :  121 SDM PKH Double Job

Ditanya berapa anggaran yang disiapkan setiap pembahasan satu raperda? Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku lupa. ”Saya tidak ingat kalau sudah masuk ke teknis,” dalihnya.

Sementara itu, Ketua BP2D DPRD Sumenep Hosaini Adhim mengatakan, tidak tuntasnya pembahasan raperda bukan karena kelalaian. Akan tetapi, tahun ini agenda di DPRD Sumenep cukup padat. Akibatnya, pembahasan raperda tidak tuntas seratus persen.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/