alexametrics
29.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

PPP Jadi Juru Kunci

SEMENTARA itu, setelah sebulan dilantik, anggota DPRD Pamekasan akhirnya menggelar rapat paripurna kemarin (19/9). Agenda rapat tertinggi itu perihal penetapan susunan pengurus fraksi.

Terdapat tujuh fraksi di DPRD Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Lima fraksi mandiri dan dua fraksi gabungan. Perinciannya, Fraksi Gerindra diketuai Rida’i, Ismail memimpin Fraksi Demokrat, dan Ahmadi menakhodai Fraksi PPP. Selanjutnya, Hairul Umam memimpin Fraksi PKB dan Suryono memegang kendali Fraksi PKS.

Sementara Fraksi Madani yang merupakan gabungan Golkar, Perindo, dan PBB dipimpin Ach. Tatang. Sedang Hamidi memimpin Fraksi Panas, gabungan PAN dan Nasdem.

Setelah penetapan susunan fraksi, legislatif akan membahas tata tertib (tatib). Agenda pembahasan itu belum menyentuh pada kepentingan rakyat. Sebab, pimpinan definitif belum dibentuk. Rekomendasi dari PPP belum turun.

Ketua Sementara DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, pelantikan pimpinan dewan belum bisa dilakukan. Sebab, PPP belum menyetorkan nama anggota dewan yang ditunjuk mengisi posisi strategis itu.

Baca Juga :  Tunjangan Eselon II-III Dipangkas

Tiga partai lain menyetorkan nama. PKB menunjuk Syafiuddin, Hermanto dari Demokrat, dan Harun Suyitno dari PKS. Sementara untuk PPP belum ada keputusan dari DPP.

Akibatnya, pimpinan dewan definitif belum bisa dilantik. Sembari menunggu rekomendasi dari Partai Kakbah, anggota dewan akan membahas tatib. Tiap fraksi diminta perwakilan dalam tim yang membahas dokumen tersebut.

Halili yang juga ketua DPC PPP Pamekasan itu mengaku tidak bisa memastikan kapan rekomendasi bakal turun. Belum ada informasi dari pengurus partai di Jakarta. Hanya, diyakini dalam waktu dekat penunjukan itu turun.

Halili tidak menyampaikan alasan lambannya rekomendasi itu. Menurut dia, DPP PPP menyeleksi tiga nama yang diusulkan. Yakni, Maskur Rasid, Fathorrahman, dan Halili Yasin sendiri. ”Kita kan partai Islam, jadi sebelum mengambil keputusan istikharah dulu,” katanya.

Baca Juga :  Fasilitas Maksimal, Kinerja Harus Optimal

Pria berkacamata itu menyadari pelantikan pimpinan dewan definitif mendesak. Sebab, ada segudang agenda penting menunggu. Di antaranya, pengesahan APBD Perubahan 2019.

Meski demikian, dia yakin perubahan anggaran itu bisa terealisasi dengan baik. Sebab, masih ada waktu dua bulan bagi rekanan mengerjakan. ”Masih banyak waktu, pasti terealisasi dengan baik,” katanya.

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, pelantikan pimpinan definitif sangat mendesak. APBD perubahan tidak bisa terealisasi jika dewan tetap dinakhodai pimpinan sementara.

Jika tidak segera direalisasikan, akan banyak program yang terbengkalai. Kalaupun terealisasi, terancam dikerjakan asal-asalan. ”Pelantikan pimpinan dewan definitif sangat lambat, masyarakat bisa jadi korban,” tandasnya.

SEMENTARA itu, setelah sebulan dilantik, anggota DPRD Pamekasan akhirnya menggelar rapat paripurna kemarin (19/9). Agenda rapat tertinggi itu perihal penetapan susunan pengurus fraksi.

Terdapat tujuh fraksi di DPRD Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Lima fraksi mandiri dan dua fraksi gabungan. Perinciannya, Fraksi Gerindra diketuai Rida’i, Ismail memimpin Fraksi Demokrat, dan Ahmadi menakhodai Fraksi PPP. Selanjutnya, Hairul Umam memimpin Fraksi PKB dan Suryono memegang kendali Fraksi PKS.

Sementara Fraksi Madani yang merupakan gabungan Golkar, Perindo, dan PBB dipimpin Ach. Tatang. Sedang Hamidi memimpin Fraksi Panas, gabungan PAN dan Nasdem.


Setelah penetapan susunan fraksi, legislatif akan membahas tata tertib (tatib). Agenda pembahasan itu belum menyentuh pada kepentingan rakyat. Sebab, pimpinan definitif belum dibentuk. Rekomendasi dari PPP belum turun.

Ketua Sementara DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, pelantikan pimpinan dewan belum bisa dilakukan. Sebab, PPP belum menyetorkan nama anggota dewan yang ditunjuk mengisi posisi strategis itu.

Baca Juga :  DPD dan DPR RI Setuju Pemekaran Pamekasan

Tiga partai lain menyetorkan nama. PKB menunjuk Syafiuddin, Hermanto dari Demokrat, dan Harun Suyitno dari PKS. Sementara untuk PPP belum ada keputusan dari DPP.

Akibatnya, pimpinan dewan definitif belum bisa dilantik. Sembari menunggu rekomendasi dari Partai Kakbah, anggota dewan akan membahas tatib. Tiap fraksi diminta perwakilan dalam tim yang membahas dokumen tersebut.

Halili yang juga ketua DPC PPP Pamekasan itu mengaku tidak bisa memastikan kapan rekomendasi bakal turun. Belum ada informasi dari pengurus partai di Jakarta. Hanya, diyakini dalam waktu dekat penunjukan itu turun.

Halili tidak menyampaikan alasan lambannya rekomendasi itu. Menurut dia, DPP PPP menyeleksi tiga nama yang diusulkan. Yakni, Maskur Rasid, Fathorrahman, dan Halili Yasin sendiri. ”Kita kan partai Islam, jadi sebelum mengambil keputusan istikharah dulu,” katanya.

Baca Juga :  Herman Terancam Dipecat dari PKB

Pria berkacamata itu menyadari pelantikan pimpinan dewan definitif mendesak. Sebab, ada segudang agenda penting menunggu. Di antaranya, pengesahan APBD Perubahan 2019.

Meski demikian, dia yakin perubahan anggaran itu bisa terealisasi dengan baik. Sebab, masih ada waktu dua bulan bagi rekanan mengerjakan. ”Masih banyak waktu, pasti terealisasi dengan baik,” katanya.

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, pelantikan pimpinan definitif sangat mendesak. APBD perubahan tidak bisa terealisasi jika dewan tetap dinakhodai pimpinan sementara.

Jika tidak segera direalisasikan, akan banyak program yang terbengkalai. Kalaupun terealisasi, terancam dikerjakan asal-asalan. ”Pelantikan pimpinan dewan definitif sangat lambat, masyarakat bisa jadi korban,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/