BANGKALAN – Janji Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron untuk secepatnya memutuskan sepuluh pimpinan OPD hasil lelang meleset. Hingga kemarin (19/9), tiga besar pejabat pilihan pansel melalui lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama untuk masing-masing OPD belum ditentukan oleh bupati.
Padahal, hasil seleksi pansel lelang JPT pratama diumumkan 30 Agustus. Janjinya dalam minggu ini diputuskan. Bupati mengutarakan, penentuan sepuluh pimpinan OPD hasil lelang pansel belum dilakukan.
Bupati mengaku perlu melihat tiga nama pejabat masing-masing OPD. Tetapi tidak lama lagi akan segera diputuskan siapa saja yang akan mengisi pimpinan OPD yang kosong. ”Mohon bersabar dululah. Memang janji saya minggu ini,” katanya kemarin.
Menurut Ra Latif, penentuan pejabat yang akan menempati pimpinan OPD yang kosong harus dilakukan dengan jeli. Supaya pejabat yang dipilih tepat sasaran sesuai dengan kemampuan di jabatannya. ”Kami pilih sesuai keahlian agar OPD tersebut makin berkualitas dan dalam melaksanakan program bagus,” tegas bupati.
Lagipula, lanjutnya, hingga kemarin rekomendasi persetujuan pelantikan dari Komisi ASN belum turun. Bupati masih punya waktu untuk memutuskan. ”Akan segera kami putuskan,” ucapnya.
Prinsipnya, nomor urut pertama hasil penilaian dari pansel tidak ada jaminan akan dipilih. Bupati lebih mengedepankan kesiapan dan integritas dalam memimpin. ”Nomor urut satu tidak ada jaminan. Lihat saja nanti,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman menyarankan secepatnya bupati memutuskan pengisian pejabat. Sebab, hasil lelang jabatan dari pansel sudah diserahkan. Dengan adanya pejabat definitf, diharapkan kinerja OPD lebih maksimal. ”Plt kewenangannya terbatas, beda dengan definitif,” ujar dia.