alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Pemilih Pemula Tangkal Konten Negatif

SAMPANG – Menjelang hari pencoblosan, kampanye hitam, isu menyesatkan, berita bohong, dan konten negatif lainnya bakal sulit ditangkal. Untuk menghentikan tidak hanya dengan cara represif. Harus diimbangi dengan cara-cara preventif.

Cara-cara preventif yang perlu dilakukan adalah pembangunan karakter. Terutama kepada pemilih pemula. Demikian disampaikan Komisioner KPU Sampang Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Miftahur Rozaq, Kamis (18/1).

Dia menerangkan, masa kampanye dimulai 15 Februari–23 Juni. Teknisnya sudah diatur. Baik kampanye tatap muka maupun pemasangan alat peraga kampanye (APK). Kampanye melalui media sosial juga diperbolehkan bagi pasangan calon (paslon).

Khusus kampanye melalui medsos, harus dilaporkan kepada KPU. KPU harus mengetahui isi materi kampanye melalui internet itu. Kendati demikian, pihaknya perlu untuk membangun karakter pemilih pemula agar terhindar dari kampanye medsos yang cukup masif.

Pihaknya merencanakan memberikan ruang waktu dan kegiatan yang mendidik agar pemilih pemula menjadi pemilih cerdas dan berkualitas. Menurut Rozaq, sosialisasi kepada pemilih pemula lebih tinggi ketimbang segmen pemilih lain. Sebab, jumlah pemilih pemula sekitar 20 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).

Baca Juga :  Tiga Paslon di Sampang Beradu Program Pembangunan

”Segmen pemilih pemula kita beri porsi lebih untuk pembangunan karakter agar pemilih pemula bisa mereduksi kampanye-kampenye negatif di medsos. Kepastian jumlah pemilih pemula, kami masih melakukan sinkronisasi data,” jelasnya. Rozaq mengakui medsos menjadi ruang publik dalam jaringan (daring) yang cukup berpengaruh dalam melakukan kampanye politik.

Komisioner Panwaslu Sampang Divisi SDM dan Organisasi Insiyatun menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan sosialisasi tentang kampanye santun dan bertanggung jawab kepada masyarakat. ”Programnya sudah kami rencanakan. Kami juga sudah melakukan pemetaan untuk mencegah kampanye negatif melalui medsos terjadi,” terangnya.

Menurut dia, potensi black campaign sangat besar di ruang maya. Terutama di Facebook dan jenis medsos lainnya. Sebab, setiap orang bebas membuat akun tanpa proses verifikasi yang ketat. Akan ada banyak cara yang dilakukan buzzer untuk menjatuhkan lawan politik. ”Isu SARA, rekam jejak lawan, dan isu yang menyangkut hal privasi juga jadi bahan untuk menyerang lawan politik,” ungkap Insiyatun.

Baca Juga :  PSU Hanya Dihadiri 41 Pemilih

Dia pun mengingatkan bahwa black campaign dapat dikenai sanksi dan telah diatur dalam UU. Sanksi perseorangan bisa terkena pidana umum. Sementara tim sukses dan calon, misalnya, sanksi terberat adalah pembatalan sebagai calon. ”Jangan lupa bahwa penyebar fitnah bisa dikenakan sanksi berlapis. Yakni, sanksi pidana dan administrasi,” tandasnya.

Dalam UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU dijelaskan mengenai larangan kampanye hitam. Pasal 69 (b) menyebutkan, dalam kampanye dilarang menghina seseorang. Larangan ini juga dimuat dalam pasal 69 (c) yang mengatur larangan melakukan kampanye berupa hasutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.

”Itu juga diatur dalam UU ITE. Untuk mengantisipasi itu, kami bekerja sama dengan tim siber Polres Sampang, mengantisipasi black campaign di medsos,” tukasnya.

- Advertisement -

SAMPANG – Menjelang hari pencoblosan, kampanye hitam, isu menyesatkan, berita bohong, dan konten negatif lainnya bakal sulit ditangkal. Untuk menghentikan tidak hanya dengan cara represif. Harus diimbangi dengan cara-cara preventif.

Cara-cara preventif yang perlu dilakukan adalah pembangunan karakter. Terutama kepada pemilih pemula. Demikian disampaikan Komisioner KPU Sampang Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Miftahur Rozaq, Kamis (18/1).

Dia menerangkan, masa kampanye dimulai 15 Februari–23 Juni. Teknisnya sudah diatur. Baik kampanye tatap muka maupun pemasangan alat peraga kampanye (APK). Kampanye melalui media sosial juga diperbolehkan bagi pasangan calon (paslon).


Khusus kampanye melalui medsos, harus dilaporkan kepada KPU. KPU harus mengetahui isi materi kampanye melalui internet itu. Kendati demikian, pihaknya perlu untuk membangun karakter pemilih pemula agar terhindar dari kampanye medsos yang cukup masif.

Pihaknya merencanakan memberikan ruang waktu dan kegiatan yang mendidik agar pemilih pemula menjadi pemilih cerdas dan berkualitas. Menurut Rozaq, sosialisasi kepada pemilih pemula lebih tinggi ketimbang segmen pemilih lain. Sebab, jumlah pemilih pemula sekitar 20 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).

Baca Juga :  Deklarasi H Hisan Didampingi 134 Kades dan 85 Tomas

”Segmen pemilih pemula kita beri porsi lebih untuk pembangunan karakter agar pemilih pemula bisa mereduksi kampanye-kampenye negatif di medsos. Kepastian jumlah pemilih pemula, kami masih melakukan sinkronisasi data,” jelasnya. Rozaq mengakui medsos menjadi ruang publik dalam jaringan (daring) yang cukup berpengaruh dalam melakukan kampanye politik.

Komisioner Panwaslu Sampang Divisi SDM dan Organisasi Insiyatun menyampaikan, pihaknya tengah menyiapkan sosialisasi tentang kampanye santun dan bertanggung jawab kepada masyarakat. ”Programnya sudah kami rencanakan. Kami juga sudah melakukan pemetaan untuk mencegah kampanye negatif melalui medsos terjadi,” terangnya.

Menurut dia, potensi black campaign sangat besar di ruang maya. Terutama di Facebook dan jenis medsos lainnya. Sebab, setiap orang bebas membuat akun tanpa proses verifikasi yang ketat. Akan ada banyak cara yang dilakukan buzzer untuk menjatuhkan lawan politik. ”Isu SARA, rekam jejak lawan, dan isu yang menyangkut hal privasi juga jadi bahan untuk menyerang lawan politik,” ungkap Insiyatun.

Baca Juga :  Pilkada Sampang, PKS Setor Enam Balon ke DPW

Dia pun mengingatkan bahwa black campaign dapat dikenai sanksi dan telah diatur dalam UU. Sanksi perseorangan bisa terkena pidana umum. Sementara tim sukses dan calon, misalnya, sanksi terberat adalah pembatalan sebagai calon. ”Jangan lupa bahwa penyebar fitnah bisa dikenakan sanksi berlapis. Yakni, sanksi pidana dan administrasi,” tandasnya.

Dalam UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU dijelaskan mengenai larangan kampanye hitam. Pasal 69 (b) menyebutkan, dalam kampanye dilarang menghina seseorang. Larangan ini juga dimuat dalam pasal 69 (c) yang mengatur larangan melakukan kampanye berupa hasutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.

”Itu juga diatur dalam UU ITE. Untuk mengantisipasi itu, kami bekerja sama dengan tim siber Polres Sampang, mengantisipasi black campaign di medsos,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Pemilu 2019 Rukun, Aman, dan Damai

JPRM Santuni Puluhan Anak Yatim

Pemadaman Listrik tanpa Pemberitahuan

Artikel Terbaru

/