alexametrics
21.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Bulan Ini Penentu Reposisi Ketua DPRD

SUMENEP – Pergantian Ketua DPRD Sumenep tak kunjung ada titik terang. Sudah dua bulan yang lalu SK reposisi dari DPP PKB diserahkan ke pimpinan DPRD. Tapi, sampai hari ini surat tersebut tak kunjung dibacakan dalam sidang paripurna.

Sementara masa kerja DPRD Sumenep periode 2014–2019 hampir berakhir. Efektif para wakil rakyat akan bekerja hingga Agustus 2019 mendatang alias tinggal delapan bulan lagi. Tak pelak pergantian pucuk pimpinan legislatif pun disebut-sebut akan gagal terwujud.

Problemnya, paling lambat pergantian pimpinan DPRD bisa dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dengan demikian, reposisi bisa dilakukan paling lambat Februari 2019. Tapi berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, awal tahun biasanya DPRD nyaris tidak menggelar paripurna.

Dengan demikian, hanya bulan ini yang paling memungkinkan pergantian ketua DPRD bisa digelar. Masih ada kesempatan bagi DPC PKB untuk memaksakan pimpinan DPRD membacakan surat reposisi. Sebab, ada dua agenda yang akan segera diparipurnakan dalam waktu dekat. Yakni, paripurna hasil reses dan paripurna evaluasi gubernur terhadap perda Tata Tertib DPRD.

”Kami akan mendesak agar pimpinan DPRD segera membacakan surat dari Fraksi PKB,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir. ”Ini kan masih ada hasil reses yang belum diparipurnakan,” tegasnya.

Baca Juga :  Ra Latif Lirik Kadisdik, Untuk Bacawabup di Pilkada 2018

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengatakan, pihaknya pasti akan menggelar paripurna sebelum tutup tahun 2018. Rencananya agenda paripurna akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) yang akan digelar besok. Belum ada kepastian tanggal berapa paripurna akan digelar.

”Paripurna reses dan tatib DPRD pasti bisa kami gelar bulan ini. Kami kan tidak ada jadwal libur,” kata Faisal Muhlis.

Tetapi, bukan perkara mudah bagi PKB untuk mereposisi ketua DPRD. SK dari DPP PKB boleh saja menunjuk Dulsiam sebagai pengganti Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD. Namun rupanya ada gerakan dari sebagian besar anggota dewan agar pergantian itu tidak terwujud.

Indikasinya, sejak surat pergantian dilayangkan ke DPRD, sudah ada dua kali paripurna yang digelar. Yakni, paripurna penetapan APBD dan paripurna hari jadi Sumenep. Tapi, di dua paripurna itu surat dari PKB tidak dibacakan.

Kemudian, DPRD lagi-lagi menjadwalkan agenda paripurna. Bahkan, sudah dua kali diagendakan. Tapi agenda tersebut gagal karena kehadiran anggota dewan tidak mencapai kuorum.

Baca Juga :  Berbaur Janji Langsung Tancap Gas

Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim pun terlihat mulai melunak. Jika awalnya dia sangat marah karena SK reposisi tidak dibacakan, belakangan mantan ketua DPRD Sumenep itu sudah tidak garang lagi. Baginya, reposisi pergantian ketua dewan sudah menjadi wewenang fraksi untuk mengawalnya.

”Nah, masalah dilaksanakan atau tidak, itu bukan tanggung jawab kami. Itu ada di fraksi. Itu pun fraksi sudah menyampaikan surat ke pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma pasrah pada keadaan. Dia mengaku menghormati keputusan PKB yang menghendaki reposisi. Bahkan, dia mengaku siap membacakan surat dari fraksi PKB.

Persoalannya, dia tidak bekerja sendirian. Ada 50 anggota DPRD Sumenep dari berbagai fraksi. Untuk mencapai kuorum, butuh peran aktif fraksi lain. Karena itu, dia meminta agar fraksi PKB turut berkoordinasi dengan fraksi lain supaya ketika digelar paripurna, peserta mencapai kuorum.

”Pimpinan DPRD itu kolektif kolegial. Saya tidak sendirian di lembaga ini,” papar legislator asal Pulau Poteran itu.

- Advertisement -

SUMENEP – Pergantian Ketua DPRD Sumenep tak kunjung ada titik terang. Sudah dua bulan yang lalu SK reposisi dari DPP PKB diserahkan ke pimpinan DPRD. Tapi, sampai hari ini surat tersebut tak kunjung dibacakan dalam sidang paripurna.

Sementara masa kerja DPRD Sumenep periode 2014–2019 hampir berakhir. Efektif para wakil rakyat akan bekerja hingga Agustus 2019 mendatang alias tinggal delapan bulan lagi. Tak pelak pergantian pucuk pimpinan legislatif pun disebut-sebut akan gagal terwujud.

Problemnya, paling lambat pergantian pimpinan DPRD bisa dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dengan demikian, reposisi bisa dilakukan paling lambat Februari 2019. Tapi berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, awal tahun biasanya DPRD nyaris tidak menggelar paripurna.


Dengan demikian, hanya bulan ini yang paling memungkinkan pergantian ketua DPRD bisa digelar. Masih ada kesempatan bagi DPC PKB untuk memaksakan pimpinan DPRD membacakan surat reposisi. Sebab, ada dua agenda yang akan segera diparipurnakan dalam waktu dekat. Yakni, paripurna hasil reses dan paripurna evaluasi gubernur terhadap perda Tata Tertib DPRD.

”Kami akan mendesak agar pimpinan DPRD segera membacakan surat dari Fraksi PKB,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir. ”Ini kan masih ada hasil reses yang belum diparipurnakan,” tegasnya.

Baca Juga :  H. Hisan Daftar Bacabup Sampang ke Partai Demokrat

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengatakan, pihaknya pasti akan menggelar paripurna sebelum tutup tahun 2018. Rencananya agenda paripurna akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) yang akan digelar besok. Belum ada kepastian tanggal berapa paripurna akan digelar.

”Paripurna reses dan tatib DPRD pasti bisa kami gelar bulan ini. Kami kan tidak ada jadwal libur,” kata Faisal Muhlis.

Tetapi, bukan perkara mudah bagi PKB untuk mereposisi ketua DPRD. SK dari DPP PKB boleh saja menunjuk Dulsiam sebagai pengganti Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD. Namun rupanya ada gerakan dari sebagian besar anggota dewan agar pergantian itu tidak terwujud.

Indikasinya, sejak surat pergantian dilayangkan ke DPRD, sudah ada dua kali paripurna yang digelar. Yakni, paripurna penetapan APBD dan paripurna hari jadi Sumenep. Tapi, di dua paripurna itu surat dari PKB tidak dibacakan.

Kemudian, DPRD lagi-lagi menjadwalkan agenda paripurna. Bahkan, sudah dua kali diagendakan. Tapi agenda tersebut gagal karena kehadiran anggota dewan tidak mencapai kuorum.

Baca Juga :  Dewan Jatim Soroti Proyek Dermaga Gili Iyang

Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim pun terlihat mulai melunak. Jika awalnya dia sangat marah karena SK reposisi tidak dibacakan, belakangan mantan ketua DPRD Sumenep itu sudah tidak garang lagi. Baginya, reposisi pergantian ketua dewan sudah menjadi wewenang fraksi untuk mengawalnya.

”Nah, masalah dilaksanakan atau tidak, itu bukan tanggung jawab kami. Itu ada di fraksi. Itu pun fraksi sudah menyampaikan surat ke pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma pasrah pada keadaan. Dia mengaku menghormati keputusan PKB yang menghendaki reposisi. Bahkan, dia mengaku siap membacakan surat dari fraksi PKB.

Persoalannya, dia tidak bekerja sendirian. Ada 50 anggota DPRD Sumenep dari berbagai fraksi. Untuk mencapai kuorum, butuh peran aktif fraksi lain. Karena itu, dia meminta agar fraksi PKB turut berkoordinasi dengan fraksi lain supaya ketika digelar paripurna, peserta mencapai kuorum.

”Pimpinan DPRD itu kolektif kolegial. Saya tidak sendirian di lembaga ini,” papar legislator asal Pulau Poteran itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Penerapan SPP MA Gratis Buram

Data 476 Penerima JPS Tumpang Tindih

PLN Melacak, Instalatur Mengelak

Artikel Terbaru

/