alexametrics
23.9 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Pansus Temukan 24 Permasalahan LKPj

SUMENEP – Panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati Sumenep tahun anggaran 2017 menggelar rapat internal Selasa (17/4). Rapat yang berlangsung di lantai dua gedung DPRD Sumenep itu dipimpin Ketua Pansus Darul Hasyim Fath.

Rapat tersebut merekomendasi 24 catatan untuk Pemkab Sumenep. Di antaranya, mengevaluasi kinerja BLUD RSUD Sumenep dari segi manajemen, keuangan, pelayanan, serta hasil evaluasi badan pengawas. Pansus juga mempertanyakan susunan badan pengawas RSUD yang dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

Kemudian, pansus mempertanyakan prosedur pengangkatan komisaris BPRS. Pansus juga menyebut dinas peternakan dan dinas pendidikan gagal menjalankan program selama 2017. Termasuk, mereka mengkritik anggaran pansel Sekkab yang tidak terlaksana pada 2017.

Baca Juga :  Calon Independen Harus Kumpulkan Minimal 51.055 KTP

Perkembangan penggunaan anggaran perencanaan kantor DPRD tahun anggaran 2017 juga dinilai tidak jelas. Ada pula sorotan terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang di bawah 15 persen setiap tahun. Capaian itu dinilai berada di bawah target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Masalah banjir perkotaan sepanjang 2018 juga menjadi evaluasi besar pansel. Mereka menyebut banjir menjadi bukti gagalnya program Menata Kota Membangun Desa. Termasuk, tidak adanya kejelasan program inkubator wirausaha muda Sumenep terhadap peningkatan perekonomian masyarakat juga jadi sorotan.

”Hari ini kita barus rapat internal pansus,” kata Darul. ”Besok (hari ini, Red) kami akan panggil para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) secara maraton,” tambah politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga :  Harta Berbaur-Kholifah Terpaut Rp 8 Miliar

 

- Advertisement -

SUMENEP – Panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati Sumenep tahun anggaran 2017 menggelar rapat internal Selasa (17/4). Rapat yang berlangsung di lantai dua gedung DPRD Sumenep itu dipimpin Ketua Pansus Darul Hasyim Fath.

Rapat tersebut merekomendasi 24 catatan untuk Pemkab Sumenep. Di antaranya, mengevaluasi kinerja BLUD RSUD Sumenep dari segi manajemen, keuangan, pelayanan, serta hasil evaluasi badan pengawas. Pansus juga mempertanyakan susunan badan pengawas RSUD yang dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

Kemudian, pansus mempertanyakan prosedur pengangkatan komisaris BPRS. Pansus juga menyebut dinas peternakan dan dinas pendidikan gagal menjalankan program selama 2017. Termasuk, mereka mengkritik anggaran pansel Sekkab yang tidak terlaksana pada 2017.

Baca Juga :  Harta Berbaur-Kholifah Terpaut Rp 8 Miliar

Perkembangan penggunaan anggaran perencanaan kantor DPRD tahun anggaran 2017 juga dinilai tidak jelas. Ada pula sorotan terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang di bawah 15 persen setiap tahun. Capaian itu dinilai berada di bawah target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Masalah banjir perkotaan sepanjang 2018 juga menjadi evaluasi besar pansel. Mereka menyebut banjir menjadi bukti gagalnya program Menata Kota Membangun Desa. Termasuk, tidak adanya kejelasan program inkubator wirausaha muda Sumenep terhadap peningkatan perekonomian masyarakat juga jadi sorotan.

”Hari ini kita barus rapat internal pansus,” kata Darul. ”Besok (hari ini, Red) kami akan panggil para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) secara maraton,” tambah politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga :  Khofifah Dorong Kawasan Bromo Masuk Proyek Strategis Nasional

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/