alexametrics
22.9 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

67 Warga Binaan Bisa Nyoblos

BANGKALAN – Jumlah penghuni Rutan Kelas II-B Bangkalan sebanyak 327 orang. Namun, yang memiliki hak pilih dalam Pilkada 2018 hanya 67 orang. Sisanya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan sebagian bukan warga Kota Salak.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, pendataan dan pemutakhiran data pemilih itu basisnya e-KTP dan surat keterangan (suket) dari dispendukcapil. Elemen data yang bersifat wajib, yakni NIK dan nomor KK.

Ketentuan itu juga berlaku ketika pemutakhiran data pemilih bagi penghuni Rutan Kelas II-B Bangkalan. ”Pada saat coklit pertama, kami menerima data penghuni rutan sebanyak 327 orang,”  katanya Selasa (17/4).

Namun, jumlah yang diberikan ke KPU tersebut hanya berupa nama dan alamat tanpa disertakan NIK dan nomor KK. ”Pihak rutan juga kesulitan untuk mendapatkan NIK dan nomor KK (para penghuni),” ujarnya.

Baca Juga :  Gugatan Mohni Bakal Masuk Agenda Sidang

Karena itu, dari 327 nama-nama penghuni rutan itu, KPU lalu mengecek di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). ”Ketemulah 101 orang. Itu setelah kami cari satu per satu di DP4,” ungkap Fauzan.

Dari 101 orang di DP4 itu kemudian dimasukkan ke sistem informasi data pemilih (sidalih). Hasilnya, yang memiliki NIK dan nomor KK hanya 97 orang. ”Namun, yang fixed hanya 67 orang,” tuturnya.

Sisanya, kata Fauzan, banyak nomor KK dan NIK ganda. Tersebar di beberapa desa dan kecamatan yang lain. ” Jadi, kami anggap tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Untuk itu, yang bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) nanti hanya 67 orang. KPU menyiapkan dan membuat tempat pemungutan suara (TPS) di dalam rutan. ”Kami buatkan TPS sendiri di sana. Yakni, TPS 5 Kelurahan Pejagan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Perubahan Perolehan Suara Pileg 2014 dan Pileg 2019

 

 

- Advertisement -

BANGKALAN – Jumlah penghuni Rutan Kelas II-B Bangkalan sebanyak 327 orang. Namun, yang memiliki hak pilih dalam Pilkada 2018 hanya 67 orang. Sisanya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan sebagian bukan warga Kota Salak.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, pendataan dan pemutakhiran data pemilih itu basisnya e-KTP dan surat keterangan (suket) dari dispendukcapil. Elemen data yang bersifat wajib, yakni NIK dan nomor KK.

Ketentuan itu juga berlaku ketika pemutakhiran data pemilih bagi penghuni Rutan Kelas II-B Bangkalan. ”Pada saat coklit pertama, kami menerima data penghuni rutan sebanyak 327 orang,”  katanya Selasa (17/4).


Namun, jumlah yang diberikan ke KPU tersebut hanya berupa nama dan alamat tanpa disertakan NIK dan nomor KK. ”Pihak rutan juga kesulitan untuk mendapatkan NIK dan nomor KK (para penghuni),” ujarnya.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, 7.268 Jiwa Tak Memenuhi Syarat Pemilih

Karena itu, dari 327 nama-nama penghuni rutan itu, KPU lalu mengecek di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). ”Ketemulah 101 orang. Itu setelah kami cari satu per satu di DP4,” ungkap Fauzan.

Dari 101 orang di DP4 itu kemudian dimasukkan ke sistem informasi data pemilih (sidalih). Hasilnya, yang memiliki NIK dan nomor KK hanya 97 orang. ”Namun, yang fixed hanya 67 orang,” tuturnya.

Sisanya, kata Fauzan, banyak nomor KK dan NIK ganda. Tersebar di beberapa desa dan kecamatan yang lain. ” Jadi, kami anggap tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Untuk itu, yang bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) nanti hanya 67 orang. KPU menyiapkan dan membuat tempat pemungutan suara (TPS) di dalam rutan. ”Kami buatkan TPS sendiri di sana. Yakni, TPS 5 Kelurahan Pejagan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Panwaslu Interogasi PNS Terlibat Politik Praktis

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/