alexametrics
24 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Fattah Jasin: Bacawabup dari PPP

SUMENEP – Fattah Jasin mengamini pernyataan Ketua DPC PKB Sumenep Imam Hasyim soal rekomendasi DPP turun pada dirinya. Bahkan, dia optimistis sejumlah partai politik (parpol) akan memperkuat gerbong pemenangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.

Fattah Jasin menyatakan, Imam Hasyim memberikan pernyataan demikian mungkin sudah ada komunikasi antara DPP ke DPW dan dilanjutkan ke DPC bahwa rekomendasi itu telah turun. Namun, hal itu belum dipublikasikan. Sebab, menunggu bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang akan diusulkan partai koalisi.

”De facto rekomendasi sudah ada. De jure menunggu bacawabup,” ungkapnya saat berkunjung ke JPRM Biro Sumenep kemarin (16/6). Kepala Bakorwil Pamekasan itu mengaku sudah menjalin komunikasi yang mengarah pada kesepakatan koalisi dengan beberapa partai. Di antaranya, PPP dan Partai Demokrat.

Sedangkan parpol lain yang diajak bergabung masih dirahasiakan. ”PKB memang ingin punya partai koalisi. Meski sebenarnya sudah bisa mengusung calon sendiri dengan modal 10 kursi di DPRD,” katanya.

Menurut dia, hubungan PKB-PPP sudah ada satu titik yang akan mengarah pada kesepakatan. Jika kekuatan dua parpol itu bisa bersatu, upaya merebut kursi bupati dan wakil bupati 2021–2025 semakin besar. ”Sebagai partai pemenang, PKB pastinya memilih posisi bacabup. Bacawabupnya insyaallah dari PPP. Perkembangan terakhir, sudah ada ke arah kesepakatan,” kata Fattah.

Baca Juga :  Kapolsekta Pamekasan Tak Melanggar Pemilu

Setelah mendapat amanat dari DPP PKB, dia berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Dari internal DPC, partai bersutan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga sudah final ikut berkoalisi. Tinggal menunggu rekomendasi resmi dari DPP. ”Komunikasi saya dengan partai-partai lain juga tetap baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PKB Sumenep Imam Hasyim menjelaskan, berdasar informasi dari DPW PKB Jawa Timur, rekomendasi turun pada Fattah Jasin. Untuk memastikan kebenaran restu DPP PKB itu, pihaknya akan melaksanakan deklarasi resmi. ”Yang jelas, PKB koalisinya dengan PPP,” ujarnya Minggu (14/6).

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Timur A. Khairul Fattah menerangkan, pihaknya mengamini jika PPP bisa berkoalisi dengan PKB pada Pilbup Sumenep 2020. Namun, tidak menutup kemungkinan partai berlambang Kakbah itu juga akan berkoalisi dengan parpol lain. Pihaknya juga memastikan tetap memprioritaskan mengusung kader sendiri. Baik di posisi bacabup maupun bacawabup.

Baca Juga :  Mutasi 142 Pejabat Bangkalan Tidak Izin Kemendagri

Di sisi lain, penambahan anggaran pilkada Sumenep tidak hanya diajukan komisi pemilihan umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep juga mengusulkan penambahan anggaran ke pemkab.

Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris menyampaikan, usulan penambahan anggaran itu bertujuan memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD). Mengingat, pesta demokrasi tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19. ”Kami juga harus melaksanakan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Perlidungan kesehatan bagi petugas nantinya berupa pemberian vitamin, masker, hand sanitizer, pelindung wajah, sarung tangan, dan APD lainnya. Hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pihaknya diminta menerapkan protokol kesehatan dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Pemkab wajib menyediakan seluruh usulan penambahan tersebut. ”Sekitar Rp 2 miliar. Kalau sebelumnya sekitar Rp 25 miliar,” ujarnya.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengaku sudah menerima surat usulan penambahan anggaran dari Bawaslu. Selanjutnya, akan diproses sesuai ketentuan Kemendagri. ”Sudah kami terima,” ucapnya.

SUMENEP – Fattah Jasin mengamini pernyataan Ketua DPC PKB Sumenep Imam Hasyim soal rekomendasi DPP turun pada dirinya. Bahkan, dia optimistis sejumlah partai politik (parpol) akan memperkuat gerbong pemenangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.

Fattah Jasin menyatakan, Imam Hasyim memberikan pernyataan demikian mungkin sudah ada komunikasi antara DPP ke DPW dan dilanjutkan ke DPC bahwa rekomendasi itu telah turun. Namun, hal itu belum dipublikasikan. Sebab, menunggu bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang akan diusulkan partai koalisi.

”De facto rekomendasi sudah ada. De jure menunggu bacawabup,” ungkapnya saat berkunjung ke JPRM Biro Sumenep kemarin (16/6). Kepala Bakorwil Pamekasan itu mengaku sudah menjalin komunikasi yang mengarah pada kesepakatan koalisi dengan beberapa partai. Di antaranya, PPP dan Partai Demokrat.


Sedangkan parpol lain yang diajak bergabung masih dirahasiakan. ”PKB memang ingin punya partai koalisi. Meski sebenarnya sudah bisa mengusung calon sendiri dengan modal 10 kursi di DPRD,” katanya.

Menurut dia, hubungan PKB-PPP sudah ada satu titik yang akan mengarah pada kesepakatan. Jika kekuatan dua parpol itu bisa bersatu, upaya merebut kursi bupati dan wakil bupati 2021–2025 semakin besar. ”Sebagai partai pemenang, PKB pastinya memilih posisi bacabup. Bacawabupnya insyaallah dari PPP. Perkembangan terakhir, sudah ada ke arah kesepakatan,” kata Fattah.

Baca Juga :  Puti Guntur Dihadiahi Kerudung Merah dan Doa Sesepuh Muslimat

Setelah mendapat amanat dari DPP PKB, dia berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Dari internal DPC, partai bersutan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga sudah final ikut berkoalisi. Tinggal menunggu rekomendasi resmi dari DPP. ”Komunikasi saya dengan partai-partai lain juga tetap baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PKB Sumenep Imam Hasyim menjelaskan, berdasar informasi dari DPW PKB Jawa Timur, rekomendasi turun pada Fattah Jasin. Untuk memastikan kebenaran restu DPP PKB itu, pihaknya akan melaksanakan deklarasi resmi. ”Yang jelas, PKB koalisinya dengan PPP,” ujarnya Minggu (14/6).

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Timur A. Khairul Fattah menerangkan, pihaknya mengamini jika PPP bisa berkoalisi dengan PKB pada Pilbup Sumenep 2020. Namun, tidak menutup kemungkinan partai berlambang Kakbah itu juga akan berkoalisi dengan parpol lain. Pihaknya juga memastikan tetap memprioritaskan mengusung kader sendiri. Baik di posisi bacabup maupun bacawabup.

Baca Juga :  Mutasi 142 Pejabat Bangkalan Tidak Izin Kemendagri

Di sisi lain, penambahan anggaran pilkada Sumenep tidak hanya diajukan komisi pemilihan umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep juga mengusulkan penambahan anggaran ke pemkab.

Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris menyampaikan, usulan penambahan anggaran itu bertujuan memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD). Mengingat, pesta demokrasi tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19. ”Kami juga harus melaksanakan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Perlidungan kesehatan bagi petugas nantinya berupa pemberian vitamin, masker, hand sanitizer, pelindung wajah, sarung tangan, dan APD lainnya. Hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pihaknya diminta menerapkan protokol kesehatan dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Pemkab wajib menyediakan seluruh usulan penambahan tersebut. ”Sekitar Rp 2 miliar. Kalau sebelumnya sekitar Rp 25 miliar,” ujarnya.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengaku sudah menerima surat usulan penambahan anggaran dari Bawaslu. Selanjutnya, akan diproses sesuai ketentuan Kemendagri. ”Sudah kami terima,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/