alexametrics
25.1 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Pilih Sesuai Hati Nurani

SETIAP suara rakyat amat berharga. Menggunakan hak pilih tentu dengan pertimbangan rasional dan sesuai hati nurani. Bukan karena embel-embel tertentu. Apalagi karena uang.

Menurut Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Pamekasan Muhammad Elman, lima menit di bilik suara menentukan nasib Indonesia untuk lima tahun ke depan. Masyarakat harus memilih sesuai dengan hati nurani.

Kedewasaan berdemokrasi belum sepenuhnya dimiliki pelaku politik. Membeli suara untuk memuluskan hasratnya mendapatkan kursi jabatan kerap dilakukan. Padahal, praktik tersebut justru merusak tatanan demokrasi.

Ironisnya, masyarakat terbawa dengan permainan kontestan. Tanpa uang, ada sebagian warga yang enggan datang ke TPS. Perilaku semacam itu harus disudahi. Memilih pemimpin bukan karena uang, melainkan karena visi-misi serta program kerja yang ditawarkan.

Masyarakat harus memanfaatkan secara maksimal hak pilih yang dimiliki. Pilih calon pemimpin yang baik dan memiliki program nyata. ”Kami mengimbau kepada seluruh warga, datang ke TPS, pilih pemimpin sesuai hati,” katanya kemarin (16/4).

Baca Juga :  Masih Kekurangan Ribuan Surat Suara

Tawaran politik uang memang menggiurkan. Namun, masyarakat sebaiknya menghindari hal itu agar demokrasi tidak ternodai. Apalagi, politik uang itu bisa menimbulkan perilaku koruptif jika calon tersebut terpilih.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Subhan mengimbau masyarakat datang ke TPS. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikasi keberhasilan pemilu.

Masyarakat yang menyalurkan suaranya juga harus memahami aturan di bilik suara. Sebab, jika melanggar bisa dijatuhi sanksi. ”Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pemilih ketika di bilik suara,” terangnya.

Yakni, calon pemilih tidak diperkenankan membawa telepon genggam ke dalam bilik suara. Lalu, tidak boleh memublikasikan pilihan politik di media sosial. Sebab, tindakan tersebut dinilai bisa mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilih dilarang mengajak orang lain tidak memilih atau golput. Lalu, dilarang memengaruhi pemilih lain agar bertindak sesuatu sehingga surat suara tidak sah. Jika terbukti, pelaku bisa dipidana hukuman maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta.

Baca Juga :  Tak Bisa Nyoblos di TPS Asal, Jangan Cemas. Ini yang Harus Dilakukan

Mantan aktivis PMII itu menyampaikan, aturan main di dalam TPS tersebut disosialisasikan sejak jauh hari kepada masyarakat. Sosialisasi itu melibatkan relawan demokrasi. Diharapkan, calon pemilih mematuhi regulasi.

Ketua KPU Sumenep A. Warits juga mengajak seluruh warga menggunakan hak suaranya. Sebab, satu suara sangat penting guna menentukan masa depan bangsa selama lima tahun ke depan. Dia berharap, warga tidak golput.

Warits juga mengingatkan agar pemilih menaati aturan terkait kepemiluan. Salah satunya, pemilih tidak boleh memotret surat suara yang dicoblos. ”Hal itu bertujuan menjaga kerahasiaan pemilu,” imbaunya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim juga mengajak warga menyukseskan Pemilu 2019. Baginya, menyukseskan pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak. Termasuk setiap warga juga punya tanggung jawab mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan kondusif.

 

- Advertisement -

SETIAP suara rakyat amat berharga. Menggunakan hak pilih tentu dengan pertimbangan rasional dan sesuai hati nurani. Bukan karena embel-embel tertentu. Apalagi karena uang.

Menurut Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Pamekasan Muhammad Elman, lima menit di bilik suara menentukan nasib Indonesia untuk lima tahun ke depan. Masyarakat harus memilih sesuai dengan hati nurani.

Kedewasaan berdemokrasi belum sepenuhnya dimiliki pelaku politik. Membeli suara untuk memuluskan hasratnya mendapatkan kursi jabatan kerap dilakukan. Padahal, praktik tersebut justru merusak tatanan demokrasi.


Ironisnya, masyarakat terbawa dengan permainan kontestan. Tanpa uang, ada sebagian warga yang enggan datang ke TPS. Perilaku semacam itu harus disudahi. Memilih pemimpin bukan karena uang, melainkan karena visi-misi serta program kerja yang ditawarkan.

Masyarakat harus memanfaatkan secara maksimal hak pilih yang dimiliki. Pilih calon pemimpin yang baik dan memiliki program nyata. ”Kami mengimbau kepada seluruh warga, datang ke TPS, pilih pemimpin sesuai hati,” katanya kemarin (16/4).

Baca Juga :  Tujuh Belas Pesantren Dukung Paslon Mantap

Tawaran politik uang memang menggiurkan. Namun, masyarakat sebaiknya menghindari hal itu agar demokrasi tidak ternodai. Apalagi, politik uang itu bisa menimbulkan perilaku koruptif jika calon tersebut terpilih.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Subhan mengimbau masyarakat datang ke TPS. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikasi keberhasilan pemilu.

Masyarakat yang menyalurkan suaranya juga harus memahami aturan di bilik suara. Sebab, jika melanggar bisa dijatuhi sanksi. ”Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pemilih ketika di bilik suara,” terangnya.

Yakni, calon pemilih tidak diperkenankan membawa telepon genggam ke dalam bilik suara. Lalu, tidak boleh memublikasikan pilihan politik di media sosial. Sebab, tindakan tersebut dinilai bisa mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilih dilarang mengajak orang lain tidak memilih atau golput. Lalu, dilarang memengaruhi pemilih lain agar bertindak sesuatu sehingga surat suara tidak sah. Jika terbukti, pelaku bisa dipidana hukuman maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta.

Baca Juga :  Panwaslu Ekstra Hati-Hati Terkait ”Salam Jempol” Ketua KPU

Mantan aktivis PMII itu menyampaikan, aturan main di dalam TPS tersebut disosialisasikan sejak jauh hari kepada masyarakat. Sosialisasi itu melibatkan relawan demokrasi. Diharapkan, calon pemilih mematuhi regulasi.

Ketua KPU Sumenep A. Warits juga mengajak seluruh warga menggunakan hak suaranya. Sebab, satu suara sangat penting guna menentukan masa depan bangsa selama lima tahun ke depan. Dia berharap, warga tidak golput.

Warits juga mengingatkan agar pemilih menaati aturan terkait kepemiluan. Salah satunya, pemilih tidak boleh memotret surat suara yang dicoblos. ”Hal itu bertujuan menjaga kerahasiaan pemilu,” imbaunya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim juga mengajak warga menyukseskan Pemilu 2019. Baginya, menyukseskan pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak. Termasuk setiap warga juga punya tanggung jawab mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan kondusif.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/