alexametrics
22.2 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Pasca OTT KPK, Sejumlah PPTK Mundur

PAMEKASAN – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak trauma. Setelah komisi antirasuah itu melakukan ”bersih-bersih” di Pamekasan, sejumlah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) memilih mundur.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifuddin mengatakan, pasca-OTT, ada dampak yang dirasakan. Salah satunya, sejumlah PPTK mundur.

Alasannya, PPTK itu tidak memiliki keahlian di bidangnya. Jika dipaksakan, khawatir berdampak buruk yang mengarah pada pelanggaran hukum di kemudian hari. ”PPTK saya mundur secara tertulis,” katanya Senin (14/8).

Achmad mengatakan, pihaknya lebih berhati-hati merealisasikan proyek. Jika ada pekerjaan yang dinilai tidak cukup waktu jika dilakanakan tahun ini, dia memilih dianggarkan kembali melalui dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun depan.

Baca Juga :  Achmad Syafii Pulang ke Pamekasan. Ada apa?

”Saya akui, pasca-OTT itu ada dampak yang dirasakan. Penyelengara anggaran lebih hati-hati merealisasikan pekerjaan di masing-masing instansi,” ujar mantan kepala dinas PU pengairan itu.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengaku belum mengetahui secara pasti mundurnya sejumlah PPTK. Jika itu benar, dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap realisasi proyek.

Sebab, aturan main, jika PPTK mundur, secara otomatis akan dialihkan ke pengguna anggaran (PA). ”Kalau PPTK tidak ada, maka akan dialihkan kepada kepala dinas masing-masing selaku PA,” katanya.

Mengenai PPTK yang tidak memiliki keahlian di bidang pengadaan, seharusnya tidak perlu mundur. Sebab, setiap pekerjaan memiliki konsultan pengawas yang punya keahlian khusus di bidangnya.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, Ra Bir Aly Siap Maju dengan Ra Imam

Dengan demikian, jika ada sesuatu yang kurang dipahami PPTK, bisa konsultasi dengan konsultan. Bahkan, jika pekerjaan tidak sesuai ketentuan, PPTK diberi hak menolak pekerjaan itu. ”Kalau alasannya karena tidak memiliki keahlian, seharusnya tidak perlu mundur,” tandasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak trauma. Setelah komisi antirasuah itu melakukan ”bersih-bersih” di Pamekasan, sejumlah pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) memilih mundur.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifuddin mengatakan, pasca-OTT, ada dampak yang dirasakan. Salah satunya, sejumlah PPTK mundur.

Alasannya, PPTK itu tidak memiliki keahlian di bidangnya. Jika dipaksakan, khawatir berdampak buruk yang mengarah pada pelanggaran hukum di kemudian hari. ”PPTK saya mundur secara tertulis,” katanya Senin (14/8).


Achmad mengatakan, pihaknya lebih berhati-hati merealisasikan proyek. Jika ada pekerjaan yang dinilai tidak cukup waktu jika dilakanakan tahun ini, dia memilih dianggarkan kembali melalui dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L) tahun depan.

Baca Juga :  Penetapan Plt Bupati Pamekasan Tunggu Titah Gubernur

”Saya akui, pasca-OTT itu ada dampak yang dirasakan. Penyelengara anggaran lebih hati-hati merealisasikan pekerjaan di masing-masing instansi,” ujar mantan kepala dinas PU pengairan itu.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengaku belum mengetahui secara pasti mundurnya sejumlah PPTK. Jika itu benar, dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap realisasi proyek.

Sebab, aturan main, jika PPTK mundur, secara otomatis akan dialihkan ke pengguna anggaran (PA). ”Kalau PPTK tidak ada, maka akan dialihkan kepada kepala dinas masing-masing selaku PA,” katanya.

Mengenai PPTK yang tidak memiliki keahlian di bidang pengadaan, seharusnya tidak perlu mundur. Sebab, setiap pekerjaan memiliki konsultan pengawas yang punya keahlian khusus di bidangnya.

Baca Juga :  Jabatan Ketua Dewan Separo Periode

Dengan demikian, jika ada sesuatu yang kurang dipahami PPTK, bisa konsultasi dengan konsultan. Bahkan, jika pekerjaan tidak sesuai ketentuan, PPTK diberi hak menolak pekerjaan itu. ”Kalau alasannya karena tidak memiliki keahlian, seharusnya tidak perlu mundur,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Program PTSL Bangkalan Capai Target

DBS III Tanggung Jawab PT ASSI

Artikel Terbaru

/