alexametrics
28.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Penetapan Bupati Definitif Mendesak

PAMEKASAN – Jabatan bupati Pamekasan kosong cukup lama. Yaitu, sejak Achmad Syafii ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2017. Sebagian tugas bupati dilaksanakan Khalil Asy’ari yang merupakan wakil bupati (Wabup) Pamekasan.

Pengisian kekosongan jabatan bupati dinilai harus segera dilakukan. Apalagi kasus suap yang menyeret Syafii sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Tipikor Surabaya memutus mantan ketua DPRD Pamekasan itu bersalah.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Imam Hosairi menyatakan, sejauh ini belum ada koordinasi mengenai rencana pengangkatan Wabup menjadi bupati definitif. DPRD sifatnya menunggu koordinasi dari pemkab.

Menurut dia, pengangkatan Khalil Asy’ari menjadi bupati Pamekasan definitif cukup mendesak. Sebab, kewenangan Wabup dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki keterbatasan. ”Kewenangan Wabup jelas tidak seperti bupati,” katanya Sabtu (13/1).

Baca Juga :  Pelantikan Komisioner KPU Sampang Diprotes

Pengisian jabatan bupati harus segera dilaksanakan. Politikus PKB itu menyampaikan, masa jabatan Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafii dan Wabup Khalil Asy’ari (Asri) hampir berakhir. Jika penggantian tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, dipersilakan tidak ada pengangkatan bupati definitif.

Tetapi idealnya, jika bupati berhalangan tetap, jabatan tersebut harus segera dilimpahkan kepada Wabup. ”Agar efektivitas pemerintahan berjalan optimal,” tukasnya.

Plt Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, pengisian jabatan bupati akan disegerakan. Pemkab mengupayakan, sebelum masa jabatan Asri berakhir, pelantikan Khalil Asy’ari menjadi bupati sudah terlaksana.

Pemkab masih koordinasi dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sebab, sampai sekarang salinan putusan kasus yang menimpa Syafii belum diterima pemkab. ”Kami masih terus berkoordinasi,” ucapnya.

Baca Juga :  Achmad Syafii Pulang ke Pamekasan. Ada apa?
- Advertisement -

PAMEKASAN – Jabatan bupati Pamekasan kosong cukup lama. Yaitu, sejak Achmad Syafii ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2017. Sebagian tugas bupati dilaksanakan Khalil Asy’ari yang merupakan wakil bupati (Wabup) Pamekasan.

Pengisian kekosongan jabatan bupati dinilai harus segera dilakukan. Apalagi kasus suap yang menyeret Syafii sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Tipikor Surabaya memutus mantan ketua DPRD Pamekasan itu bersalah.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Imam Hosairi menyatakan, sejauh ini belum ada koordinasi mengenai rencana pengangkatan Wabup menjadi bupati definitif. DPRD sifatnya menunggu koordinasi dari pemkab.


Menurut dia, pengangkatan Khalil Asy’ari menjadi bupati Pamekasan definitif cukup mendesak. Sebab, kewenangan Wabup dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki keterbatasan. ”Kewenangan Wabup jelas tidak seperti bupati,” katanya Sabtu (13/1).

Baca Juga :  Gugatan Nur Faizin Kandas

Pengisian jabatan bupati harus segera dilaksanakan. Politikus PKB itu menyampaikan, masa jabatan Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafii dan Wabup Khalil Asy’ari (Asri) hampir berakhir. Jika penggantian tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, dipersilakan tidak ada pengangkatan bupati definitif.

Tetapi idealnya, jika bupati berhalangan tetap, jabatan tersebut harus segera dilimpahkan kepada Wabup. ”Agar efektivitas pemerintahan berjalan optimal,” tukasnya.

Plt Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, pengisian jabatan bupati akan disegerakan. Pemkab mengupayakan, sebelum masa jabatan Asri berakhir, pelantikan Khalil Asy’ari menjadi bupati sudah terlaksana.

Pemkab masih koordinasi dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sebab, sampai sekarang salinan putusan kasus yang menimpa Syafii belum diterima pemkab. ”Kami masih terus berkoordinasi,” ucapnya.

Baca Juga :  PKB Panggil Ketua Dewan
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/