alexametrics
21.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Cegah Politik Uang

PENGAWALAN pesta demokrasi yang bersih juga dilakukan perbankan. Beberapa kebijakan diambil. Di antaranya, caleg tidak diperkenankan mengajukan kredit.

Pimpinan Bank Jatim Cabang Pamekasan M. Arif Firdausi mengatakan, menjelang pemilu tidak ada penarikan uang dalam jumlah banyak. Pihak perbankan mengontrol dengan baik transaksi warga.

Jika ada penarikan uang dalam jumlah tidak lazim langsung dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ”Kalau ada yang menarik uang Rp 500 juta, kami laporkan ke PPATK,” katanya.

Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun menyampaikan, jelang pencoblosan banyak kegiatan caleg. Karena itu, Bawaslu semakin giat mengawasi untuk meminimalkan pelanggaran. Salah satunya, dengan patroli pengawasan antipolitik uang mulai 12–16 April 2019. Patroli dilaksanakan bersama Satlantas Polres Sampang dan Diskominfo Sampang.

Baca Juga :  Pernyataan Bawaslu Berubah-ubah

Petugas patroli 80 orang. Perinciannya, 20 staf sekretariat Bawaslu, 42 panwascam, dan 18 panitia pengawas lapangan (PPL). Armada yang digunakan 95 unit. Perinciannya, 80 roda dua, 13 roda empat, satu mobil operasional diskominfo dan mobil patwal satlantas.

”Praktik politik uang tidak boleh dan sangat dilarang. Ancaman bagi pelaku atau pemberi tidak main-main. Di pasal 523 UU 7/2017 ancamannya 4 tahun penjara dan denda Rp 48 juta,” terangnya.

Money politics tidak hanya berupa uang. Bisa juga berupa imbalan kepada pemilih untuk memengaruhi suara. Misalnya, berupa barang, pakaian, sembako, dan semacamnya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh juga menegaskan akan lebih aktif mengendus politik uang. Petugasnya ada di mana-mana untuk mendeteksi politik uang. ”Kita akan lebih sering-sering berada di tempat keramaian, dan titik yang dianggap sentra seperti simpangan jalan,” ucapnya. (jup)

Baca Juga :  Ajukan Helikopter Pengamanan Pilkada
- Advertisement -

PENGAWALAN pesta demokrasi yang bersih juga dilakukan perbankan. Beberapa kebijakan diambil. Di antaranya, caleg tidak diperkenankan mengajukan kredit.

Pimpinan Bank Jatim Cabang Pamekasan M. Arif Firdausi mengatakan, menjelang pemilu tidak ada penarikan uang dalam jumlah banyak. Pihak perbankan mengontrol dengan baik transaksi warga.

Jika ada penarikan uang dalam jumlah tidak lazim langsung dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ”Kalau ada yang menarik uang Rp 500 juta, kami laporkan ke PPATK,” katanya.


Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun menyampaikan, jelang pencoblosan banyak kegiatan caleg. Karena itu, Bawaslu semakin giat mengawasi untuk meminimalkan pelanggaran. Salah satunya, dengan patroli pengawasan antipolitik uang mulai 12–16 April 2019. Patroli dilaksanakan bersama Satlantas Polres Sampang dan Diskominfo Sampang.

Baca Juga :  Kasus Jual Beli Suara Distop

Petugas patroli 80 orang. Perinciannya, 20 staf sekretariat Bawaslu, 42 panwascam, dan 18 panitia pengawas lapangan (PPL). Armada yang digunakan 95 unit. Perinciannya, 80 roda dua, 13 roda empat, satu mobil operasional diskominfo dan mobil patwal satlantas.

”Praktik politik uang tidak boleh dan sangat dilarang. Ancaman bagi pelaku atau pemberi tidak main-main. Di pasal 523 UU 7/2017 ancamannya 4 tahun penjara dan denda Rp 48 juta,” terangnya.

Money politics tidak hanya berupa uang. Bisa juga berupa imbalan kepada pemilih untuk memengaruhi suara. Misalnya, berupa barang, pakaian, sembako, dan semacamnya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh juga menegaskan akan lebih aktif mengendus politik uang. Petugasnya ada di mana-mana untuk mendeteksi politik uang. ”Kita akan lebih sering-sering berada di tempat keramaian, dan titik yang dianggap sentra seperti simpangan jalan,” ucapnya. (jup)

Baca Juga :  Kojor Bangkalan Tuntut Panwaslu Beri Sanksi
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Waspadai Gejolak Pasca Pilkades

PNS Dilarang Nge-Like Paslon di Medsos

Cetak Gol Sebanyak Mungkin

Artikel Terbaru

/