alexametrics
28.5 C
Madura
Monday, May 23, 2022

Internal Partai Kakbah Memanas

PAMEKASAN – Politik internal DPC PPP Pamekasan memanas. Struktur kepengurusan dirombak. Muksin Salim dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris dan digantikan Wazirul Jihad.

Keputusan tersebut dikeluarkan DPW PPP Jatim melalui surat dengan nomor SK 317-B/SK/DPW/C/1/2019. Surat tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin beberapa waktu lalu.

Catatan RadarMadura.id, Wazirul Jihad sebenarnya terpilih sebagai sekretaris DPC PPP Pamekasan dalam Muscab 2016 lalu. Namun, terjadi konflik internal. Kemudian, pria yang akrab disapa Ra Wazir itu diganti.

Penggantian itu dinilai sepihak. Sejumlah pengurus anak cabang (PAC) selaku peserta muscab melayangkan gugatan kepada Mahkamah Partai. Hasilnya, beberapa waktu lalu jabatan sekretaris itu diserahkan kembali kepada Ra Wazir.

Ra Wazir mengatakan, sebagai kader partai harus patuh dan taat terhadap apa pun keputusan partai. Sebab, selama ini partai Kakbah itu selalu mendidik agar ikhlas dalam mengemban amanah.

Baca Juga :  IAIN Madura Raih Dua ISO, Buka Dua Prodi Magister

Menanggapi SK baru yang mengamanahkan jabatan sekretaris, Wazir mengaku menerima dengan penuh tanggung jawab. Dia akan mengedepankan ukhuwah islamiyah. ”Semoga saya mampu mengemban amanah ini,” katanya kemarin (12/10).

Wazir berharap pengurus dan kader partai bersama-sama membesarkan partai. Dia akan berkoordinasi intens dengan Muksin Salim selaku sekretaris sebelumnya untuk menyamakan program.

Di tempat terpisah, Muksin Salim justru mengungkap fakta mengejutkan. Anggota DPRD Pamekasan itu menunjukkan surat keterangan dari Mahkamah Partai. Surat tersebut bernomor 81/MP-DPP-PPP-2019.

Inti dari surat itu menerangkan bahwa SK Nomor 317-A/SK/DPW/C/I/2018 tetap berlaku. SK tersebut berisi tentang struktur kepengurusan DPC PPP Pamekasan yang di dalamnya menyebutkan bahwa dirinya sebagai sekretaris. ”Saya memilih silent,” katanya.

Pergolakan internal DPC PPP Pamekasan terjadi sejak beberapa waktu lalu. DPP PPP mengeluarkan rekomendasi mengejutkan. Yakni, membagi periode ketua DPRD Pamekasan antara Fathor Rohman dan Halili Yasin.

Baca Juga :  Golput Jadi Ancaman Pilkada 2018

Keputusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan. Sebab, ada diksi yang dinilai multitafsir. Dalam surat bernomor 2271/IN/DPP/IX/2019 itu tertulis, merekomendasikan jabatan pimpinan DPRD Pamekasan untuk 2,5 tahun kedua diduduki Halili dalam hal yang bersangkutan tetap menduduki Jabatan ketua DPC PPP Pamekasan.

Sebagian kader partai menafsirkan, Halili berhak menjabat ketua dewan jika tetap menjadi ketua partai. Jika tidak terpilih kembali sebagai ketua partai, haknya bisa hangus. Sementara, muscab akan direncanakan digelar 2020 mendatang.

Akibat multitafsir itu, DPC PPP Pamekasan melayangkan surat permohonan penjelasan. Bahkan, informasi koran ini menyebut, permintaannya bukan sekadar penjelasan, tetapi memita agar kalimat yang dinilai sebagai syarat itu dihapus. 

PAMEKASAN – Politik internal DPC PPP Pamekasan memanas. Struktur kepengurusan dirombak. Muksin Salim dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris dan digantikan Wazirul Jihad.

Keputusan tersebut dikeluarkan DPW PPP Jatim melalui surat dengan nomor SK 317-B/SK/DPW/C/1/2019. Surat tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin beberapa waktu lalu.

Catatan RadarMadura.id, Wazirul Jihad sebenarnya terpilih sebagai sekretaris DPC PPP Pamekasan dalam Muscab 2016 lalu. Namun, terjadi konflik internal. Kemudian, pria yang akrab disapa Ra Wazir itu diganti.


Penggantian itu dinilai sepihak. Sejumlah pengurus anak cabang (PAC) selaku peserta muscab melayangkan gugatan kepada Mahkamah Partai. Hasilnya, beberapa waktu lalu jabatan sekretaris itu diserahkan kembali kepada Ra Wazir.

Ra Wazir mengatakan, sebagai kader partai harus patuh dan taat terhadap apa pun keputusan partai. Sebab, selama ini partai Kakbah itu selalu mendidik agar ikhlas dalam mengemban amanah.

Baca Juga :  Ratusan┬áJabatan Struktural Kosong, Termasuk Sekkab

Menanggapi SK baru yang mengamanahkan jabatan sekretaris, Wazir mengaku menerima dengan penuh tanggung jawab. Dia akan mengedepankan ukhuwah islamiyah. ”Semoga saya mampu mengemban amanah ini,” katanya kemarin (12/10).

Wazir berharap pengurus dan kader partai bersama-sama membesarkan partai. Dia akan berkoordinasi intens dengan Muksin Salim selaku sekretaris sebelumnya untuk menyamakan program.

Di tempat terpisah, Muksin Salim justru mengungkap fakta mengejutkan. Anggota DPRD Pamekasan itu menunjukkan surat keterangan dari Mahkamah Partai. Surat tersebut bernomor 81/MP-DPP-PPP-2019.

Inti dari surat itu menerangkan bahwa SK Nomor 317-A/SK/DPW/C/I/2018 tetap berlaku. SK tersebut berisi tentang struktur kepengurusan DPC PPP Pamekasan yang di dalamnya menyebutkan bahwa dirinya sebagai sekretaris. ”Saya memilih silent,” katanya.

Pergolakan internal DPC PPP Pamekasan terjadi sejak beberapa waktu lalu. DPP PPP mengeluarkan rekomendasi mengejutkan. Yakni, membagi periode ketua DPRD Pamekasan antara Fathor Rohman dan Halili Yasin.

Baca Juga :  Taman Gladak Anyar Jadi Tempat Pesta Miras, FPI Temukan Dua Botol

Keputusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan. Sebab, ada diksi yang dinilai multitafsir. Dalam surat bernomor 2271/IN/DPP/IX/2019 itu tertulis, merekomendasikan jabatan pimpinan DPRD Pamekasan untuk 2,5 tahun kedua diduduki Halili dalam hal yang bersangkutan tetap menduduki Jabatan ketua DPC PPP Pamekasan.

Sebagian kader partai menafsirkan, Halili berhak menjabat ketua dewan jika tetap menjadi ketua partai. Jika tidak terpilih kembali sebagai ketua partai, haknya bisa hangus. Sementara, muscab akan direncanakan digelar 2020 mendatang.

Akibat multitafsir itu, DPC PPP Pamekasan melayangkan surat permohonan penjelasan. Bahkan, informasi koran ini menyebut, permintaannya bukan sekadar penjelasan, tetapi memita agar kalimat yang dinilai sebagai syarat itu dihapus. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/