alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

9 Anggota Dewan Bolos di Paripurna Perdana

DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna perdana kemarin (11/9). Namun, dari 50 wakil rakyat yang baru dilantik, sembilan di antaranya absen.

Rapat paripurna perdana itu membahas tentang pengumuman susunan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD dan pengumuman calon pimpinan DPRD Bangkalan. Rapat paripurna perdana kemarin memang tidak dicatat sebagai syarat kuorum. Sebab, hanya sekadar rapat pengumuman.

Ketua Sementara DPRD Bangkalan Muhammad Fahad tidak menampik jika masih ada anggota dewan yang tidak hadir pada rapat paripurna. Namun, lebih separo anggota dewan masa jabatan 2019–2024 hadir.

”Dari segi waktu mulai membaik. Artinya tidak molor seperti yang lalu-lalu,” kata dia kemarin.

Menurut Fahad, berkaitan dengan anggota dewan yang tidak hadir pada rapat paripurna perdana, dimungkinkan mereka masih sibuk menemui konstituen. Sebab, sebagai penampung aspirasi masyarakat, tentu mereka tidak bisa lepas dari konstituen.

”Tetapi, saya yakin pada paripurna berikutnya tidak akan ada lagi yang tidak hadair. Termasuk tidak ada lagi kata molor,” ujarnya.

Baca Juga :  Diskusi Publik Klarifikasi Layanan RSUD

Sementara itu, Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin menyampaikan, ketidakhadiran anggota dewan dari PKS sejauh ini belum ada konfirmasi. Namun, untuk saudara Mujiburrahman kondisinya masih sakit. Sementara Musawwir belum diketahui alasannya kenapa tidak hadir.

”Dari awal kami sudah mewanti-wanti agar setiap kegiatan kedewanan untuk melapor ke struktural partai,” tegasnya.

Bahkan, kalaupun berhalangan hadir, tetap harus konfirmasi terlebih dahulu ke partai. Sebab, PKS ingin menciptakan kader-kader PKS yang bertanggung jawab dan profesional. ”Kami menganggap paripurna itu sangat penting dan sakral. Karenanya harus hadir kalau tidak ada halangan yang urgen,” terangnya.

Pria asal Pamekasan itu menyatakan, setiap tiga bulan sekali PKS menggelar rapat evaluasi bersama. Sebab itu, pihaknya akan sampaikan kepada kader PKS yang dapat mandat sebagai anggota dewan untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas.

Baca Juga :  GMNI Tolak Revisi UU MD3

”Kami ingin kader PKS itu benar-benar sebagai wakil rakyat yang bisa mengemban amanah rakyat,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC PKB Bangkalan Mondir A. Rofii mengatakan, anggota dewan dari PKB punya tanggung jawab, termasuk hadir pada rapat paripurna. ”Ketika dilantik sebagai anggota dewan, tanggung jawab dan kewajiban sudah melekat, termasuk menghadiri paripurna,” kata mantan wakil bupati Bangkalan itu.

Mondir sangat menyayangkan ketidakhadiran anggota dewan dari PKB. Ke depan, diharapkan tidak terulang lagi. ”Saya berharap kewajibannya dipatuhi. Kewajiban masuk kantor dan hadir paripurna,” imbaunya.

PKB berkomitmen kadernya yang ada di parlemen benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai legislasi yang bertanggung jawab. ”Hak mereka kan sudah dipenuhi. Berarti tinggal kewajibannya yang harus dijalankan. Nanti kami sampaikan di rapat bulanan sebagai bahan evaluasi,” tandasnya.

DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna perdana kemarin (11/9). Namun, dari 50 wakil rakyat yang baru dilantik, sembilan di antaranya absen.

Rapat paripurna perdana itu membahas tentang pengumuman susunan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD dan pengumuman calon pimpinan DPRD Bangkalan. Rapat paripurna perdana kemarin memang tidak dicatat sebagai syarat kuorum. Sebab, hanya sekadar rapat pengumuman.

Ketua Sementara DPRD Bangkalan Muhammad Fahad tidak menampik jika masih ada anggota dewan yang tidak hadir pada rapat paripurna. Namun, lebih separo anggota dewan masa jabatan 2019–2024 hadir.

”Dari segi waktu mulai membaik. Artinya tidak molor seperti yang lalu-lalu,” kata dia kemarin.

Menurut Fahad, berkaitan dengan anggota dewan yang tidak hadir pada rapat paripurna perdana, dimungkinkan mereka masih sibuk menemui konstituen. Sebab, sebagai penampung aspirasi masyarakat, tentu mereka tidak bisa lepas dari konstituen.

”Tetapi, saya yakin pada paripurna berikutnya tidak akan ada lagi yang tidak hadair. Termasuk tidak ada lagi kata molor,” ujarnya.

Baca Juga :  Janji Mengabdi untuk Ibu Pertiwi

Sementara itu, Ketua DPD PKS Bangkalan Akhmad Moestamin menyampaikan, ketidakhadiran anggota dewan dari PKS sejauh ini belum ada konfirmasi. Namun, untuk saudara Mujiburrahman kondisinya masih sakit. Sementara Musawwir belum diketahui alasannya kenapa tidak hadir.

”Dari awal kami sudah mewanti-wanti agar setiap kegiatan kedewanan untuk melapor ke struktural partai,” tegasnya.

Bahkan, kalaupun berhalangan hadir, tetap harus konfirmasi terlebih dahulu ke partai. Sebab, PKS ingin menciptakan kader-kader PKS yang bertanggung jawab dan profesional. ”Kami menganggap paripurna itu sangat penting dan sakral. Karenanya harus hadir kalau tidak ada halangan yang urgen,” terangnya.

Pria asal Pamekasan itu menyatakan, setiap tiga bulan sekali PKS menggelar rapat evaluasi bersama. Sebab itu, pihaknya akan sampaikan kepada kader PKS yang dapat mandat sebagai anggota dewan untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas.

Baca Juga :  Gerindra Layangkan Surat Pembatalan H-1 Pelantikan

”Kami ingin kader PKS itu benar-benar sebagai wakil rakyat yang bisa mengemban amanah rakyat,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPC PKB Bangkalan Mondir A. Rofii mengatakan, anggota dewan dari PKB punya tanggung jawab, termasuk hadir pada rapat paripurna. ”Ketika dilantik sebagai anggota dewan, tanggung jawab dan kewajiban sudah melekat, termasuk menghadiri paripurna,” kata mantan wakil bupati Bangkalan itu.

Mondir sangat menyayangkan ketidakhadiran anggota dewan dari PKB. Ke depan, diharapkan tidak terulang lagi. ”Saya berharap kewajibannya dipatuhi. Kewajiban masuk kantor dan hadir paripurna,” imbaunya.

PKB berkomitmen kadernya yang ada di parlemen benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai legislasi yang bertanggung jawab. ”Hak mereka kan sudah dipenuhi. Berarti tinggal kewajibannya yang harus dijalankan. Nanti kami sampaikan di rapat bulanan sebagai bahan evaluasi,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/