Senin, 06 Dec 2021
Radar Madura
Home / Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

Ketua Partai Demokrat Dicopot

11 Maret 2021, 19: 26: 18 WIB | editor : Abdul Basri

Ketua Partai Demokrat Dicopot

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Perpecahan di tubuh Partai Demokrat berujung pada pencopotan. Dua pengurus DPC Demokrat Sumenep dicopot dari jabatan. Sebab, mereka diklaim terlibat dalam kegiatan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Akhmad Suhaimi mengungkapkan, pihaknya jelas ada pada pihak yang sah sesuai peraturan undang-undang. Yakni, menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum berdasarkan hasil Kongres V Partai Demokrat yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Kongres ini diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat dan dikuti oleh pengurus yang memiliki suara yang sah. Tidak seperti kongres di Sumatera Utara yang diklaim sebagai KLB.

Baca juga: Tokoh Madura Titip Angka 35

Sampai saat ini pihaknya tetap menolak hasil dari kegiatan itu. ”Kalaupun itu disebut sebagai kongres, menurut kami itu adalah kongres abal-abal,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai. Selain itu, berupaya mengganggu soliditas Partai Demokrat.

Kegiatan itu juga ada keterlibatan oknum internal DPC Partai Demokrat Sumenep. Yaitu, mantan ketua DPC Soengkono Sidik (almarhum) dan mantan wakil ketua I Joni Junaedi. Keterlibatan mereka telah dideteksi oleh dewan pengurus pusat (DPP) dan telah dicopot. Tepatnya, dua hari sebelum kongres di Deli Serdang itu dilaksanakan.

Dengan demikian, sekalipun mereka mengikuti kegiatan itu, tapi tidak memiliki suara yang sah. Keputusan pencopotan ini diketahui setelah dirinya menerima surat keputusan sebagai Plt Ketua DPC Kamis (4/3).

Suhaimi tidak merunut alur DPP melakukan pendeteksian. Namun, dia memastikan semua berdasarkan langkah yang tidak gegabah. Dengan demikian, mereka sudah tidak berhak berkegiatan dengan mencatut nama Partai Demokrat yang sah. ”Karena pasti ada risiko hukum,” jelasnya. (jun)

(mr/luq/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia