alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

KPU Ancam Coret Delapan Bacaleg

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan bekerja ekstra untuk menertibkan bakal calon legislatif (bacaleg) dobel pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Terutama, bagi mereka yang masih merangkap pendamping desa (PD) dan pendamping program keluarga harapan (PKH).

Delapan bacaleg dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Bangkalan diketahui sebagai pendamping desa dan pendamping PKH. Perinciannya, bacaleg PKB atas nama Muhammad Hotib sebagai pendamping desa di Kecamatan Kwanyar dan Acek Kusuma sebagai pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Tragah (Gerindra).

Selain itu, Suhul Anam dari PPP jadi PLD di Kecamatan Tanah Merah, Anton Bastoni dari Gerindra jadi pendamping desa teknik industri (PDTI) Tragah, dan Mat Soleh dari Partai Hanura sebagai PLD Tragah. Lalu, Mardi dari Partai Nasdem merupakan PLD Geger serta Choirul Rohman dari PKB dan Sahril dari PDIP merupakan pendamping PKH.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, bacaleg yang masih aktif sebagai pendamping desa dan pendamping PKH itu harus memilih dan memutuskan. Sebab, untuk bisa maju dengan mulus pada Pileg 2019 mendatang harus tidak menerima sumber keuangan dari negara. ”Dari awal sudah kami sampaikan. Tapi, ternyata masih banyak dan delapan orang kami ketahui merangkap sebagai PD dan pendamping PKH,” katanya Jumat (7/9).

Baca Juga :  Rusak, KPU Bangkalan Musnahkan 4.480 Surat Suara Pemilu

Pada saat pengumuman daftar calon sementara (DCS) tidak ada informasi mengenai bacaleg yang merangkap menjadi PD dan pendamping PKH. Bahkan, hingga masuk jadwal masukan dan laporan dari masyarakat tetap tidak ada informasi ke KPU. ”Lalu, KPU melakukan tracking dan mencari tahu. Ternyata banyak juga yang jadi PD dan PKH,” ucapnya.

Selain itu, ada dari pejabat komisi informasi (KI) dan BUMD. Namun, saat mendaftar mereka sudah melayangkan surat pengunduran diri. Hanya, yang belum tinggal SK pemberhentian. ”Sampai sekarang kami juga masih menunggu,” terangnya.

Atas temuan itu, KPU sudah menghubungi penghubung partai politik (parpol) agar delapan bacaleg itu mengajukan pengunduran diri dan disertai SK pemberhentian. Sebab, daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019 sergera ditetapkan. ”Tanggal 20 September sudah penetapan,” tuturnya.

Baca Juga :  Bupati Bocorkan Kriteria Calon Kadis

Apabila hingga 20 September tetap tidak ada iktikad baik dari mereka, pihaknya terpaksa mencoret untuk tidak masuk DCT. Sebab, berdasar aturan memang tidak diperkenankan bagi individu yang mau maju pada pileg itu masih menerima honor dari sumber keuangan negara.

”Kami tidak mau ketika ditetapkan DCT masih ada calon wakil rakyat yang double job,” tegas mantan aktivis PMII itu.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, paling lambat 19 September sudah mengirim surat pernyataan pengunduran diri dan SK pemberhentian. ”KPU tidak boleh tinggal diam. Harus jeli dan peka.” 

- Advertisement -

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan bekerja ekstra untuk menertibkan bakal calon legislatif (bacaleg) dobel pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Terutama, bagi mereka yang masih merangkap pendamping desa (PD) dan pendamping program keluarga harapan (PKH).

Delapan bacaleg dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Bangkalan diketahui sebagai pendamping desa dan pendamping PKH. Perinciannya, bacaleg PKB atas nama Muhammad Hotib sebagai pendamping desa di Kecamatan Kwanyar dan Acek Kusuma sebagai pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Tragah (Gerindra).

Selain itu, Suhul Anam dari PPP jadi PLD di Kecamatan Tanah Merah, Anton Bastoni dari Gerindra jadi pendamping desa teknik industri (PDTI) Tragah, dan Mat Soleh dari Partai Hanura sebagai PLD Tragah. Lalu, Mardi dari Partai Nasdem merupakan PLD Geger serta Choirul Rohman dari PKB dan Sahril dari PDIP merupakan pendamping PKH.


Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, bacaleg yang masih aktif sebagai pendamping desa dan pendamping PKH itu harus memilih dan memutuskan. Sebab, untuk bisa maju dengan mulus pada Pileg 2019 mendatang harus tidak menerima sumber keuangan dari negara. ”Dari awal sudah kami sampaikan. Tapi, ternyata masih banyak dan delapan orang kami ketahui merangkap sebagai PD dan pendamping PKH,” katanya Jumat (7/9).

Baca Juga :  KPU Dukung Event Bazar Takjil

Pada saat pengumuman daftar calon sementara (DCS) tidak ada informasi mengenai bacaleg yang merangkap menjadi PD dan pendamping PKH. Bahkan, hingga masuk jadwal masukan dan laporan dari masyarakat tetap tidak ada informasi ke KPU. ”Lalu, KPU melakukan tracking dan mencari tahu. Ternyata banyak juga yang jadi PD dan PKH,” ucapnya.

Selain itu, ada dari pejabat komisi informasi (KI) dan BUMD. Namun, saat mendaftar mereka sudah melayangkan surat pengunduran diri. Hanya, yang belum tinggal SK pemberhentian. ”Sampai sekarang kami juga masih menunggu,” terangnya.

Atas temuan itu, KPU sudah menghubungi penghubung partai politik (parpol) agar delapan bacaleg itu mengajukan pengunduran diri dan disertai SK pemberhentian. Sebab, daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019 sergera ditetapkan. ”Tanggal 20 September sudah penetapan,” tuturnya.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, Tidak Mungkin Ada Calon Independen

Apabila hingga 20 September tetap tidak ada iktikad baik dari mereka, pihaknya terpaksa mencoret untuk tidak masuk DCT. Sebab, berdasar aturan memang tidak diperkenankan bagi individu yang mau maju pada pileg itu masih menerima honor dari sumber keuangan negara.

”Kami tidak mau ketika ditetapkan DCT masih ada calon wakil rakyat yang double job,” tegas mantan aktivis PMII itu.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengatakan, paling lambat 19 September sudah mengirim surat pernyataan pengunduran diri dan SK pemberhentian. ”KPU tidak boleh tinggal diam. Harus jeli dan peka.” 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/