alexametrics
22.2 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

DPC PPP Membangkang Tahan SK tentang Pimpinan DPRD

PAMEKASAN – Surat keputusan (SK) tentang pimpinan DPRD Pamekasan dari DPP PPP tak kunjung disetor. Padahal, SK dari DPP PPP sudah keluar pertengahan September lalu. Namun, hingga saat ini surat tersebut masih di tangan DPC PPP Pamekasan.

”Setahu saya, surat persetujuan pimpinan DPRD Pamekasan sudah keluar dari DPP sekitar tanggal 13 September lalu. Masa jabatannya separo-separo antara Pak Fathor Rahman dan Halili,” terang Wasekjen DPP PPP Indra Hakim Hasibuan kemarin (6/10).

Jika DPC PPP Pamekasan belum menyerahkan SK ke sekretariat DPRD, itu berarti bentuk pembangkangan terhadap keputusan DPP PPP. Karena itu, dia meminta agar DPC menjalankan putusan pengurus pusat tersebut. ”Saya kira sudah diserahkan ke Sekwan,” terangnya.

Indra Hakim Hasibuan menegaskan, DPP tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan organisasi. Yaitu, dengan memberikan sanksi baik teguran, bahkan bisa pada pemecatan.

Baca Juga :  Bupati Baru Tak Pengaruhi Kebijakan Strategis

”Kita akan tabayun dan komunikasi dulu terhadap beliau-beliau di DPC dan akan ditindaklanjuti ke pimpinan. Baru kemudian kita ambil tindakan. Bisa teguran dan sanksi-sanksi lainnya” terangnya.

Indra berharap keputusan DPP segera dilaksnakan untuk keberlangsungan partai. Apalagi DPP telah memberikan kebijakan untuk mengakomodasi semua kepentingan. Yaitu, dengan kebijakan separo-separo dalam menjabat ketua DPRD.

”Jangan terbawa oleh ego masing-masing demi kebesaran PPP di Pamekasan. Ini demi kemaslahatan bersama dan SK itu merupakan kebijakan yang adil daripada saling tarik-menarik,” terangnya.

Dia berharap anggota DPRD dari PPP segera bekerja untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. ”Jaga solidaritas dan berjuang untuk hak-hak rakyat agar eksistensi PPP lebih dari yang sudah ada,” terangnya.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin tidak bisa dikonfirmasi kembali. Pesan singkat melalui WA juga tidak dibaca. Informasi dari Sekretaris DPC PPP Muksin Salim, Halili sakit. Selama ini pihaknya masih sibuk mengikuti orientasi kedewanan anggota DPRD dari PPP se-Jatim.

Baca Juga :  Partai Poros Bawah Bentuk Koalisi, Lobi Demokrat-PKB Temui Jalan Buntu

Kami sudah datang dan ada di Madura. Insyaallah besok akan diserahkan ke Sekwan,” janji Muksin. Dia menegaskan, surat DPP itu tidak segera dikirim ke DPRD bukan karena Halili tidak menerima keputusan partai. Tapi, karena kesibukan aktivitas lainnya. ”Beberapa kali pernyataan beliau dalam berbagai kesempatan mengatakan menerima keputusan DPP itu,” terangnya.

Seperti diberitakan, DPP PPP menunjuk dua kader sebagai Ketua DPRD Pamekasan. Dalam surat bernomor 2271/IN/DPP/IX/2019 itu ada dua kader yang ditunjuk menjadi ketua dewan. Fathor Rohman untuk 2,5 tahun pertama dan Halili Yasin untuk 2,5 tahun kedua. Namun, rekomendasi itu belum disetor ke Sekwan. Beredar kabar, ada gelombang penolakan terhadap keputusan tersebut.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Surat keputusan (SK) tentang pimpinan DPRD Pamekasan dari DPP PPP tak kunjung disetor. Padahal, SK dari DPP PPP sudah keluar pertengahan September lalu. Namun, hingga saat ini surat tersebut masih di tangan DPC PPP Pamekasan.

”Setahu saya, surat persetujuan pimpinan DPRD Pamekasan sudah keluar dari DPP sekitar tanggal 13 September lalu. Masa jabatannya separo-separo antara Pak Fathor Rahman dan Halili,” terang Wasekjen DPP PPP Indra Hakim Hasibuan kemarin (6/10).

Jika DPC PPP Pamekasan belum menyerahkan SK ke sekretariat DPRD, itu berarti bentuk pembangkangan terhadap keputusan DPP PPP. Karena itu, dia meminta agar DPC menjalankan putusan pengurus pusat tersebut. ”Saya kira sudah diserahkan ke Sekwan,” terangnya.


Indra Hakim Hasibuan menegaskan, DPP tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan organisasi. Yaitu, dengan memberikan sanksi baik teguran, bahkan bisa pada pemecatan.

Baca Juga :  Borong 1.365 Ekor Kambing Etawa Rp 6,2 Miliar

”Kita akan tabayun dan komunikasi dulu terhadap beliau-beliau di DPC dan akan ditindaklanjuti ke pimpinan. Baru kemudian kita ambil tindakan. Bisa teguran dan sanksi-sanksi lainnya” terangnya.

Indra berharap keputusan DPP segera dilaksnakan untuk keberlangsungan partai. Apalagi DPP telah memberikan kebijakan untuk mengakomodasi semua kepentingan. Yaitu, dengan kebijakan separo-separo dalam menjabat ketua DPRD.

”Jangan terbawa oleh ego masing-masing demi kebesaran PPP di Pamekasan. Ini demi kemaslahatan bersama dan SK itu merupakan kebijakan yang adil daripada saling tarik-menarik,” terangnya.

Dia berharap anggota DPRD dari PPP segera bekerja untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. ”Jaga solidaritas dan berjuang untuk hak-hak rakyat agar eksistensi PPP lebih dari yang sudah ada,” terangnya.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin tidak bisa dikonfirmasi kembali. Pesan singkat melalui WA juga tidak dibaca. Informasi dari Sekretaris DPC PPP Muksin Salim, Halili sakit. Selama ini pihaknya masih sibuk mengikuti orientasi kedewanan anggota DPRD dari PPP se-Jatim.

Baca Juga :  Bawaslu: Media Harus Punya Trik

Kami sudah datang dan ada di Madura. Insyaallah besok akan diserahkan ke Sekwan,” janji Muksin. Dia menegaskan, surat DPP itu tidak segera dikirim ke DPRD bukan karena Halili tidak menerima keputusan partai. Tapi, karena kesibukan aktivitas lainnya. ”Beberapa kali pernyataan beliau dalam berbagai kesempatan mengatakan menerima keputusan DPP itu,” terangnya.

Seperti diberitakan, DPP PPP menunjuk dua kader sebagai Ketua DPRD Pamekasan. Dalam surat bernomor 2271/IN/DPP/IX/2019 itu ada dua kader yang ditunjuk menjadi ketua dewan. Fathor Rohman untuk 2,5 tahun pertama dan Halili Yasin untuk 2,5 tahun kedua. Namun, rekomendasi itu belum disetor ke Sekwan. Beredar kabar, ada gelombang penolakan terhadap keputusan tersebut.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/