alexametrics
22.3 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Tidak Membuat SPj, Siap-Siap Berurusan dengan Hukum

BANGKALAN – Pengurus partai politik (parpol) dikumpulkuan di aula Bakesbangpol Bangkalan kemarin (4/9). Itu dalam rangka pemberian dana banpol dan tata cara pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj). Sebab, sedikit saja salah bisa berurusan dengan hukum.

Dana banpol untuk tahun ini kurang lebih Rp 1,5 miliar. Pencairannya dibagi menjadi dua tahap. Acuannya adalah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dan 2019. Ada beberapa parpol pada 2014 yang mendapat kursi, tetapi pada 2019 tidak memperoleh kursi di DPRD Bangkalan.

Kepala Bakesbangpol Bangkalan Bambang Setiawan mengutarakan, ada sebelas parpol pengurus yang dikumpulkan dalam pemberian pemahaman penggunaan dana banpol dan proses SPj. Pencairan dana banpol tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni, dicairkan dua tahap. ”Tahap pertama jatah delapan bulan. Tahap kedua jatah empat bulan,” katanya.

Baca Juga :  Rekap Suara Tingkat Kecamatan Sudah Klir

Selama ini parpol waswas dan takut melaksanakan penggunaan dana banpol. Tahun lalu PPP tidak mengajukan proposal pencairan dana banpol. Padahal, yang terpenting dana digunakan dengan baik dan tidak fiktif. ”Pengunaan dana banpol itu sederhana. Yakni, untuk pendidikan politik dan operasional partai. Persentasenya harus lebih banyak untuk pendidikan politik,” paparnya.

Pada tahap pertama, dari total sepuluh parpol hasil Pemilu 2019, sudah ada delapan parpol yang mengajukan proposal pencairan dana. Sisa dua parpol yang belum mengajukan yakni PAN dan Nasdem. Sementara untuk tahap kedua, belum dilakukan pengajuan. ”Insyaallah semua parpol mengajukan,” klaimnya.

Mantan kepala Diskominfo Bangkalan itu menyatakan, SPj paling lambat 31 Januari 2020. Jika tidak selesai dalam batas waktu tersebut, sanksi administrasi tidak bisa menerima dana banpol pada tahun berikutnya. ”Bahkan bisa jadi temuan kalau tidak ada SPj. Sebab, nanti diaudit oleh BPK,” tuturnya.

Baca Juga :  Tommy dan Budi Masih Nonjob, Kadinkes Plt

Bagi parpol yang tidak mengajukan, dana kembali ke kas daerah. Bantuan dana banpol merupakan bentuk kepedulian pemerintah pada parpol. ”Bangkalan cukup besar. Tiap suara dihargai Rp 1.900,04 karena regulasinya paling rendah Rp 1.500 per suara,” paparnya.

Pengurus DPD PAN Bangkalan Solihin mengaku, dalam pengajuan dana banpol ada beberapa hal yang perlu dibahas bersama di internal partai. Dana tersebut merupakan bantuan pemerintah. Jadi, harus ada pertanggungjawaban dan tidak boleh sembarangan. ”Proposal PAN nyusul,” ucapnya. 

- Advertisement -

BANGKALAN – Pengurus partai politik (parpol) dikumpulkuan di aula Bakesbangpol Bangkalan kemarin (4/9). Itu dalam rangka pemberian dana banpol dan tata cara pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj). Sebab, sedikit saja salah bisa berurusan dengan hukum.

Dana banpol untuk tahun ini kurang lebih Rp 1,5 miliar. Pencairannya dibagi menjadi dua tahap. Acuannya adalah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dan 2019. Ada beberapa parpol pada 2014 yang mendapat kursi, tetapi pada 2019 tidak memperoleh kursi di DPRD Bangkalan.

Kepala Bakesbangpol Bangkalan Bambang Setiawan mengutarakan, ada sebelas parpol pengurus yang dikumpulkan dalam pemberian pemahaman penggunaan dana banpol dan proses SPj. Pencairan dana banpol tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni, dicairkan dua tahap. ”Tahap pertama jatah delapan bulan. Tahap kedua jatah empat bulan,” katanya.

Baca Juga :  Baddrut Tamam Tekankan Pilkada Santun dan Beradab

Selama ini parpol waswas dan takut melaksanakan penggunaan dana banpol. Tahun lalu PPP tidak mengajukan proposal pencairan dana banpol. Padahal, yang terpenting dana digunakan dengan baik dan tidak fiktif. ”Pengunaan dana banpol itu sederhana. Yakni, untuk pendidikan politik dan operasional partai. Persentasenya harus lebih banyak untuk pendidikan politik,” paparnya.

Pada tahap pertama, dari total sepuluh parpol hasil Pemilu 2019, sudah ada delapan parpol yang mengajukan proposal pencairan dana. Sisa dua parpol yang belum mengajukan yakni PAN dan Nasdem. Sementara untuk tahap kedua, belum dilakukan pengajuan. ”Insyaallah semua parpol mengajukan,” klaimnya.

Mantan kepala Diskominfo Bangkalan itu menyatakan, SPj paling lambat 31 Januari 2020. Jika tidak selesai dalam batas waktu tersebut, sanksi administrasi tidak bisa menerima dana banpol pada tahun berikutnya. ”Bahkan bisa jadi temuan kalau tidak ada SPj. Sebab, nanti diaudit oleh BPK,” tuturnya.

Baca Juga :  Penghuni Ketua Komisi II DPRD Sampang Tarik Ulur

Bagi parpol yang tidak mengajukan, dana kembali ke kas daerah. Bantuan dana banpol merupakan bentuk kepedulian pemerintah pada parpol. ”Bangkalan cukup besar. Tiap suara dihargai Rp 1.900,04 karena regulasinya paling rendah Rp 1.500 per suara,” paparnya.

Pengurus DPD PAN Bangkalan Solihin mengaku, dalam pengajuan dana banpol ada beberapa hal yang perlu dibahas bersama di internal partai. Dana tersebut merupakan bantuan pemerintah. Jadi, harus ada pertanggungjawaban dan tidak boleh sembarangan. ”Proposal PAN nyusul,” ucapnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/