alexametrics
29.9 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Melanggar, Pj Bupati Bangkalan Kembalikan 144 Pejabat

BANGKALAN – Perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membatalkan mutasi ratusan pejabat di Bangkalan akhirnya ditindaklanjuti. Rabu (4/4), Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh bersikap.

Keputusan bupati nomor 821.2/08/433.202/2018 tanggal 22 Februari 2018 resmi dibatalkan berdasar surat Mendagri nomor 821/1957/SJ. Ratusan pejabat tersebut harus kembali ke jabatan semula terhitung sejak Kamis (5/4).

Indra mengutarakan, terhitung sejak 4 Februari 2018 pihaknya menerbitkan keputusan pembatalan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan. Hal itu dilakukan sesuai perintah Mendagri. ”Hari ini (kemarin, Red) surat pembatalan sudah saya tanda tangani,” kata Indra saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Menurut Indra, pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) sambil melaporkan hasil pembatalan ini ke Kemendagri. Plt itu akan diambilkan dari pejabat internal pemkab untuk mengisi kekosongan jabatan. ”Saya masih proses ini. Nanti lihat saja hasilnya,” ujarnya.

Suami Annie Retnowati itu menyatakan, mutasi pejabat ini melanggar ketentuan dan perundang-undangan. Sebab, mutasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Padahal, sambung dia, dalam Permendagri UU 10/2016 dan Permendagri 73/2016, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi pejabat. Kecuali dapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Baca Juga :  Bupati Sampang Lantik 45 JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas

”Ada ketentuan perundangan yang dilanggar. Hasil evaluasi dari Kemendagri, saya laksanakan perintah ini. Kalau tidak, saya salah,” terangnya.

Indra menjelaskan, mutasi pejabat bukan 142 pejabat, melainkan 144 pejabat. ”Yang betul itu 144 pejabat. Ya, saya perintahkan untuk dibatalkan,” ucapnya.

Seperti diberitakan, saat masih menjabat bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad melantik ratusan pejabat pada 23 Februari 2018. Ratusan pegawai itu adalah Mohammad Syai’i sebagai Camat Geger, Adi Soharto sebagai Camat Konang, dan Achmad Roniyun Hamid sebagai Kabag ULP Sekkab.

Kemudian, Agus Santoso sebagai Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Ahmad Lasmono sebagai inspektur pembantu wilayah I inspektorat serta Yudistiro sebagai sekretaris dinas PUPR. Lalu, Wildan Wiliyanto sebagai sekretaris dinas PRKP, Sasono Hermanto sebagai sekretaris DPMD, dan R. Achmad Suryadi sebagai sekretaris DPMPTSP.

Selain itu, Ahmad Takdir Puryanto sebagai sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan, Wasisno Mulyanto sebagai sekretaris dispertapahorbun serta Agus Eka sebagai sekretaris disperindag. Juga, Abdullah sebagai sekretaris balitbangda, Jupriyanto sebagai sekretaris BPKAD, dan Abdul Karim sebagai sekretaris bakesbangpol.

Pada kesempatan itu juga dilantik 25 kepala bidang (Kabid), 7 sekretaris kecamatan, 28 Kasubbag, dan 56 Kasi. Kemudian, seorang kepala UPT, 6 Kasubbid, 2 lurah, 1 sekretaris kelurahan, dan 1 pejabat tidak disebutkan.

Baca Juga :  Wabup Sumenep: Ada Mutasi Pejabat Besar-besaran

Daftar pejabat yang dimutasi tersebut berdasar rekaman suara Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron dan Kabid Data dan Pemberhentian BKPSDA Masyhudunnury saat membacakan nama-nama pejabat yang dilantik. Senin (26/3), Masyhudunnury enggan menunjukkan nama-nama pejabat itu dengan dalih tidak berwenang.

Ketika dipanggil Komisi A DPRD Bangkalan Kamis (29/3), Sekretaris BKPSDA Ari Murfianto dan Kabid Pengadaan Pemberhentian Data dan Informasi BKPSDA Masyhudunnury menceritakan kronologi mutasi itu. Ari menuturkan, sejak September 2017 pihaknya mengajukan izin tertulis ke Kemendagri. Namun, tidak ada jawaban. Pada 17 Januari 2018 kembali melayangkan surat izin ke kementerian. Bahkan, sampai tanggal 5 Februari juga tidak ada jawaban.

Pada 20 Februari 2018 dia mengajukan cuti untuk melaksanakan umrah. Segala proses pelantikan yang berlangsung 23 Februari sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala BKPSDA Moh. Gufron. Tapi, hingga mutasi itu dibatalkan tidak ada izin tertulis dari Kemendagri.

Pada 19 Februari atau sehari sebelum cuti dia mengaku sudah mengingatkan agar pelantikan tidak dilanjutkan sebelum ada surat izin. Dalam forum klarifikasi bersama Kemendagri disepakati bahwa mutasi dan pelantikan itu dibatalkan.

- Advertisement -

BANGKALAN – Perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membatalkan mutasi ratusan pejabat di Bangkalan akhirnya ditindaklanjuti. Rabu (4/4), Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh bersikap.

Keputusan bupati nomor 821.2/08/433.202/2018 tanggal 22 Februari 2018 resmi dibatalkan berdasar surat Mendagri nomor 821/1957/SJ. Ratusan pejabat tersebut harus kembali ke jabatan semula terhitung sejak Kamis (5/4).

Indra mengutarakan, terhitung sejak 4 Februari 2018 pihaknya menerbitkan keputusan pembatalan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan. Hal itu dilakukan sesuai perintah Mendagri. ”Hari ini (kemarin, Red) surat pembatalan sudah saya tanda tangani,” kata Indra saat dihubungi melalui sambungan telepon.


Menurut Indra, pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) sambil melaporkan hasil pembatalan ini ke Kemendagri. Plt itu akan diambilkan dari pejabat internal pemkab untuk mengisi kekosongan jabatan. ”Saya masih proses ini. Nanti lihat saja hasilnya,” ujarnya.

Suami Annie Retnowati itu menyatakan, mutasi pejabat ini melanggar ketentuan dan perundang-undangan. Sebab, mutasi dilakukan tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Padahal, sambung dia, dalam Permendagri UU 10/2016 dan Permendagri 73/2016, enam bulan sebelum jabatan berakhir, bupati tidak boleh melakukan pelantikan atau mutasi pejabat. Kecuali dapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Baca Juga :  Selama 13 Hari Dua Plt Kadisdik Bangkalan

”Ada ketentuan perundangan yang dilanggar. Hasil evaluasi dari Kemendagri, saya laksanakan perintah ini. Kalau tidak, saya salah,” terangnya.

Indra menjelaskan, mutasi pejabat bukan 142 pejabat, melainkan 144 pejabat. ”Yang betul itu 144 pejabat. Ya, saya perintahkan untuk dibatalkan,” ucapnya.

Seperti diberitakan, saat masih menjabat bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad melantik ratusan pejabat pada 23 Februari 2018. Ratusan pegawai itu adalah Mohammad Syai’i sebagai Camat Geger, Adi Soharto sebagai Camat Konang, dan Achmad Roniyun Hamid sebagai Kabag ULP Sekkab.

Kemudian, Agus Santoso sebagai Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Ahmad Lasmono sebagai inspektur pembantu wilayah I inspektorat serta Yudistiro sebagai sekretaris dinas PUPR. Lalu, Wildan Wiliyanto sebagai sekretaris dinas PRKP, Sasono Hermanto sebagai sekretaris DPMD, dan R. Achmad Suryadi sebagai sekretaris DPMPTSP.

Selain itu, Ahmad Takdir Puryanto sebagai sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan, Wasisno Mulyanto sebagai sekretaris dispertapahorbun serta Agus Eka sebagai sekretaris disperindag. Juga, Abdullah sebagai sekretaris balitbangda, Jupriyanto sebagai sekretaris BPKAD, dan Abdul Karim sebagai sekretaris bakesbangpol.

Pada kesempatan itu juga dilantik 25 kepala bidang (Kabid), 7 sekretaris kecamatan, 28 Kasubbag, dan 56 Kasi. Kemudian, seorang kepala UPT, 6 Kasubbid, 2 lurah, 1 sekretaris kelurahan, dan 1 pejabat tidak disebutkan.

Baca Juga :  Rekom PKB Sistem Paket

Daftar pejabat yang dimutasi tersebut berdasar rekaman suara Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron dan Kabid Data dan Pemberhentian BKPSDA Masyhudunnury saat membacakan nama-nama pejabat yang dilantik. Senin (26/3), Masyhudunnury enggan menunjukkan nama-nama pejabat itu dengan dalih tidak berwenang.

Ketika dipanggil Komisi A DPRD Bangkalan Kamis (29/3), Sekretaris BKPSDA Ari Murfianto dan Kabid Pengadaan Pemberhentian Data dan Informasi BKPSDA Masyhudunnury menceritakan kronologi mutasi itu. Ari menuturkan, sejak September 2017 pihaknya mengajukan izin tertulis ke Kemendagri. Namun, tidak ada jawaban. Pada 17 Januari 2018 kembali melayangkan surat izin ke kementerian. Bahkan, sampai tanggal 5 Februari juga tidak ada jawaban.

Pada 20 Februari 2018 dia mengajukan cuti untuk melaksanakan umrah. Segala proses pelantikan yang berlangsung 23 Februari sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala BKPSDA Moh. Gufron. Tapi, hingga mutasi itu dibatalkan tidak ada izin tertulis dari Kemendagri.

Pada 19 Februari atau sehari sebelum cuti dia mengaku sudah mengingatkan agar pelantikan tidak dilanjutkan sebelum ada surat izin. Dalam forum klarifikasi bersama Kemendagri disepakati bahwa mutasi dan pelantikan itu dibatalkan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Kaum Hawa Pimpin 13 Desa

Petugas Klinik Siti Aisyah Tak Ramah

Pawai Pergantian Tahun Hijriah Semarak

Artikel Terbaru

/