alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

DKPP Panggil Tim Paslon Mantap

SAMPANG – Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018 sudah usai. Akan tetapi, upaya tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor 2 Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) mencari keadilan masih membara. Dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan tidak hanya dilaporkan ke Bawaslu Sampang dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun juga kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Laporan tersebut dilakukan dua hari setelah PSU. Laporan diminta untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, tim pemenangan paslon Mantap mendapat surat panggilan sidang. Yakni nomor: 4/67/DKPP/SJ/PP.00/XI/2018 yang dibuat pada Jumat (2/11).

Pertimbangan surat tersebut ialah untuk kepentingan sidang pemeriksaan Pertama. DKPP memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. Dasarnya, pasal 458 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedua, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Baca Juga :  Gambar Caleg ”Hiasi” Depan Sekolah

Ketiga, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Keempat, pengaduan nomor: 287/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 4 Oktober yang diregistrasi dengan perkara nomor: 272/DKPP-PKE-VII/2018 atas nama Abd. Muhlis.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Mantap Abd. Muhlis mengatakan, pihaknya selain melapor ke MK juga melapor ke DKPP tentang kinerja penyelenggara. Pertama tentang jumlah DPT. Awalnya penyelenggara ngotot bahwa DPT benar. Tapi akhirnya diperbaiki dan turun 36 ribu. Walaupun Bawaslu merekomendasikan masih ada 5 ribu DPT ganda. ”Itu dibiarkan oleh KPU,” ujarnya.

Pria asal Kecamatan Omben itu menambahkan, laporan ke DKPP bahwa Bawaslu selaku badan pengawas pilkada akan bergerak atau melangkah manakala menerima laporan dari masyarakat atau tim paslon. Pihaknya sudah menyampaikan bukti-bukti. ”Alhamdulillah sudah direspons DKPP,” ucapnya.

Baca Juga :  Coklit, PPK Torjun-Forpimcam Bersinergi

Pihaknya dipanggil DKPP untuk menjadi saksi pertama. ”Laporan ke DKPP terkait profesionalisme dan netralitas penyelenggara,” ujar dia. ”Jadwal sidang pertama di DKPP Senin (12/11),” imbuh Muhlis.

Dia berharap mendapatkan dukungan atau respons dari masyarakat. Pihaknya melangkah bukan dari tim sukses. Pihaknya menginginkan demokrasi di Sampang berjalan walaupun  tidak sesuai harapan undang-undang. Tapi setidaknya ada perbaikan demokrasi di Sampang. ”Terutama penyelenggara yang belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai aturan,” sebutnya.

- Advertisement -

SAMPANG – Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018 sudah usai. Akan tetapi, upaya tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor 2 Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) mencari keadilan masih membara. Dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan tidak hanya dilaporkan ke Bawaslu Sampang dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun juga kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Laporan tersebut dilakukan dua hari setelah PSU. Laporan diminta untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, tim pemenangan paslon Mantap mendapat surat panggilan sidang. Yakni nomor: 4/67/DKPP/SJ/PP.00/XI/2018 yang dibuat pada Jumat (2/11).

Pertimbangan surat tersebut ialah untuk kepentingan sidang pemeriksaan Pertama. DKPP memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. Dasarnya, pasal 458 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedua, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, Ra Bir Aly Dapat Restu Prabowo

Ketiga, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Keempat, pengaduan nomor: 287/I-P/L-DKPP/2018 tanggal 4 Oktober yang diregistrasi dengan perkara nomor: 272/DKPP-PKE-VII/2018 atas nama Abd. Muhlis.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Mantap Abd. Muhlis mengatakan, pihaknya selain melapor ke MK juga melapor ke DKPP tentang kinerja penyelenggara. Pertama tentang jumlah DPT. Awalnya penyelenggara ngotot bahwa DPT benar. Tapi akhirnya diperbaiki dan turun 36 ribu. Walaupun Bawaslu merekomendasikan masih ada 5 ribu DPT ganda. ”Itu dibiarkan oleh KPU,” ujarnya.

Pria asal Kecamatan Omben itu menambahkan, laporan ke DKPP bahwa Bawaslu selaku badan pengawas pilkada akan bergerak atau melangkah manakala menerima laporan dari masyarakat atau tim paslon. Pihaknya sudah menyampaikan bukti-bukti. ”Alhamdulillah sudah direspons DKPP,” ucapnya.

Baca Juga :  Tanpa Kampanye, Pemkab Sediakan Rp 25 Miliar

Pihaknya dipanggil DKPP untuk menjadi saksi pertama. ”Laporan ke DKPP terkait profesionalisme dan netralitas penyelenggara,” ujar dia. ”Jadwal sidang pertama di DKPP Senin (12/11),” imbuh Muhlis.

Dia berharap mendapatkan dukungan atau respons dari masyarakat. Pihaknya melangkah bukan dari tim sukses. Pihaknya menginginkan demokrasi di Sampang berjalan walaupun  tidak sesuai harapan undang-undang. Tapi setidaknya ada perbaikan demokrasi di Sampang. ”Terutama penyelenggara yang belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai aturan,” sebutnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/