alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Pemkab Bangkalan Komitmen Kawal dan Sukseskan Pilkada 2018

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan bertekad ikut serta menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bersama Polri, TNI, kejari, KPU, dan panwaslu menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi antar-stakeholder penguatan tiga pilar Selasa (3/4). Yakni, bintara pembina desa (babinsa), bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) serta kepala desa (Kades) atau lurah.

Sosialisasi tersebut dikemas dengan tema Mewujudkan Bangkalan Aman dan Kondusif Menghadapi Pilkada Serentak 2018. Tiga pilar itu diminta menjaga independensi dan netralitas selama tahapan pilkada berlangsung.

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh mengatakan, pelaksanaan pilkada ini merupakan pesta demokrasi lima tahunan. Semua pihak harus ikut menyukseskan kontestasi ini dengan aman dan kondusif.

Karena itu, tiga pilar ini harus diperkuat dan diberi pemahaman secara utuh. ”Sekarang ini kami berkumpul dan bertemu. Kodim 0829 punya babinsa, polres punya bhabinkamtibmas, dan kami punya Kades atau lurah,” kata Indra.

Baca Juga :  KPU Belum Sikapi Putusan MK soal PPK

Dijelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panitia pengawas pemilu (panwaslu) menjaga independensi. Tiga pilar itu juga harus menjaga netralitas. Sebab, mereka merupakan penentu pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan aman dan lancar. ”Mereka penentu jalannya pilkada sukses dan aman,” jelasnya.

Dengan demikian, sosialisasi ini penting digelar karena sebagai bagian dari koordinasi semua pihak. Mulai dari forum pimpinan daerah (forpimda) hingga ke jajaran tingkat bawah. Komunikasi dibangun sejak awal itu sangat bagus. ”Kami harap semua menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik,” harapnya.

Indra menekankan kepada ASN di lingkungan pemkab dan kepala desa serta lurah benar-benar menjaga netralitas dan tidak memihak kepada siapa pun. Sebab, mereka sangat rentan dan mudah ditarik-tarik dalam kegiatan politik praktis pasangan calon (paslon) tertentu.

Baca Juga :  Pj Bupati: Tidak Boleh Ada Titipan Dalam Lelang Proyek

”Kalau TNI, Polri masih bisa. Sebab, mereka tidak punya hak pilih dan dipilih. Tapi, ASN, camat dan Kades, mereka sangat mudah dan rentan,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya menginginkan ASN di lingkungan pemkab dan kepala desa serta lurah tidak berafiliasi dengan paslon yang tengah berkontestan di Pilkada 2018. ”Kami ingin mengingatkan itu. Jangan sampai hal itu terjadi,” terangnya.

- Advertisement -

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan bertekad ikut serta menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bersama Polri, TNI, kejari, KPU, dan panwaslu menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi antar-stakeholder penguatan tiga pilar Selasa (3/4). Yakni, bintara pembina desa (babinsa), bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) serta kepala desa (Kades) atau lurah.

Sosialisasi tersebut dikemas dengan tema Mewujudkan Bangkalan Aman dan Kondusif Menghadapi Pilkada Serentak 2018. Tiga pilar itu diminta menjaga independensi dan netralitas selama tahapan pilkada berlangsung.

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh mengatakan, pelaksanaan pilkada ini merupakan pesta demokrasi lima tahunan. Semua pihak harus ikut menyukseskan kontestasi ini dengan aman dan kondusif.


Karena itu, tiga pilar ini harus diperkuat dan diberi pemahaman secara utuh. ”Sekarang ini kami berkumpul dan bertemu. Kodim 0829 punya babinsa, polres punya bhabinkamtibmas, dan kami punya Kades atau lurah,” kata Indra.

Baca Juga :  Partisipasi Pemilih di Bawah 70 Persen

Dijelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panitia pengawas pemilu (panwaslu) menjaga independensi. Tiga pilar itu juga harus menjaga netralitas. Sebab, mereka merupakan penentu pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan aman dan lancar. ”Mereka penentu jalannya pilkada sukses dan aman,” jelasnya.

Dengan demikian, sosialisasi ini penting digelar karena sebagai bagian dari koordinasi semua pihak. Mulai dari forum pimpinan daerah (forpimda) hingga ke jajaran tingkat bawah. Komunikasi dibangun sejak awal itu sangat bagus. ”Kami harap semua menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik,” harapnya.

Indra menekankan kepada ASN di lingkungan pemkab dan kepala desa serta lurah benar-benar menjaga netralitas dan tidak memihak kepada siapa pun. Sebab, mereka sangat rentan dan mudah ditarik-tarik dalam kegiatan politik praktis pasangan calon (paslon) tertentu.

Baca Juga :  Pilkada Bangkalan, Gerindra Jagokan Kader PPP

”Kalau TNI, Polri masih bisa. Sebab, mereka tidak punya hak pilih dan dipilih. Tapi, ASN, camat dan Kades, mereka sangat mudah dan rentan,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya menginginkan ASN di lingkungan pemkab dan kepala desa serta lurah tidak berafiliasi dengan paslon yang tengah berkontestan di Pilkada 2018. ”Kami ingin mengingatkan itu. Jangan sampai hal itu terjadi,” terangnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/