Senin, 06 Dec 2021
Radar Madura
Home / Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

Kemendagri: Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Mengamini

03 Februari 2021, 07: 50: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Kemendagri: Pilkada Serentak 2024

BAHTIAR. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. (BAHTIAR FOR RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang simpang siur membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara. Melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemengdagri menyatakan bahwa pesta demokrasi tersebut klir digelar 2024.

”Saya tegaskan pilkada serentak itu 2024,” ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Jawa Pos Radar Madura melalui sambungan seluler kemarin (2/2).

Menurut Bahtiar, Pilkada Serentak 2024 itu merupakan amanat undang-undang (UU) yang ada. Yakni, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Habaib dan Ulama Restui Paslon Sumenep Barokah

Dalam perubahan tersebut di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024. Perubahan itu juga bukanlah tanpa dasar, tetapi telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

”Karena itu, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu. Tentu ada alasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan tujuan yang hendak dicapai mengapa pilkada diserentakkan 2024,” jelas Bahtiar.

Kendati demikian, pelaksanaan pilkada serentak semestinya tetap sesuai dengan UU tersebut. Lalu, amanat UU itu harus dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian dievaluasi setelah dilaksanakan. ”Evaluasi itu menjadi dasar dalam menentukan apakah revisi perlu dilakukan atau tidak,” sebutnya.

Bahtiar menjelaskan, ketika 2024 sudah dilaksanakan pilkada serentak, semisal hasil evaluasinya harus direvisi, itu urusan nanti. ”Apakah perlu UU 10/2016 harus diubah atau tidak, yang terpenting dilaksanakan dulu,” tegasnya.

Posisi revisi UU pemilu yang kini dalam pembahasan di parlemen jangan sampai mengabaikan UU 10/2016. ”Intinya, saya tegaskan pilkada serentak itu tetap 2024,” tegasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan Zainal Arifin mengaku dari awal pihaknya sudah menyampaikan, menurut UU yang ada, pelaksanaan pilkada serentak, termasuk Kabupaten Bangkalan, itu digelar 2024. ”Kan saya sudah bilang, jika menurut UU, ya 2024,” katanya.

Zainal menambahkan, opsi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2022, 2023, dan 2024 itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diadopsi dalam RUU pemilu yang sampai saat ini belum selesai. ”Tetapi, sekali lagi, jika menurut UU yang berlaku tetap 2024,” pungkasnya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia