alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Momon Hambat Pengunduran Diri Mohni

BANGKALAN – Niat Kepala Disdik Bangkalan Mohni maju sebagai bacawabup mendampingi Ketua DPC PPP Abdul Latif Amin Imron tidak berjalan mulus. Hingga kemarin (2/1), bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad alias Momon belum menyetujui surat pengunduran diri dan pensiun dini yang sudah diajukan jauh-jauh hari oleh Mohni.

Kuasa hukum Mohni mendatangi kantor Pemkab Bangkalan kemarin. Namun sayang, Momon tidak ada di ruang kerjanya. Kuasa hukum Mohni hanya ditemui Kabag Hukum Triyanto Yani dan Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi.

Muhammad Sholeh, kuasa hukum Mohni mengatakan, kedatangannya ke kantor Pemkab Bangkalan untuk menemui Bupati Muh. Makmun. Namun bupati tidak ada. ”Kami ingin mengingatkan kepada bupati agar tidak salah dalam melangkah. Sebab, sampai sekarang Pak Mohni tidak direspons mengenai pengunduran diri sebagai kepala disdik dan pensiun dini,” ujarnya.

Dia menilai, tindakan bupati tidak mengizinkan Mohni pensiun dini salah. Sebab, pensiun dini merupakan hak semua aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga bebas memutuskan untuk berkompetisi dalam pilkada.

Dijelaskan, Mohni sadar ketika memutuskan untuk maju sebagai bacawabup. Pilihannya harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala disdik. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga mau pensiun dini. Namun, semua yang ditempuh itu tidak mendapat respons dari Bupati Momon.

Baca Juga :  RAPBD 2019 Ditetapkan Hari Ini

”Kami tidak habis pikir. Ini bupati karena sayang kepada Pak Mohni atau ada upaya untuk menjegal,” ucap Sholeh. Mohni mengajukan pengunduran diri sejak 16 September 2016. Kemudian, pada 28 September ada surat balasan dari bupati.

Isi surat tersebut, tenaga dan pikiran Mohni masih dibutuhkan sehingga dipertahankan sebagai kepala Disdik Bangkalan. ”Itu ada semacam untuk menjegal. Alasan bupati bias, juga tidak mendasar,” terangnya.

Iktikad baik Mohni mengajukan pengunduran diri jauh-jauh hari itu jarang dilakukan pejabat yang mau berkompetisi di pilkada. Biasanya, pejabat di kabupaten lain mengajukan pengunduran diri ketika sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. ”Pak Mohni ini tidak. Justru dia mau ambil risiko. Meski sebelum ditetapkan oleh KPU, dia sudah mengajukan pengunduran diri,” bebernya.

Sholeh menegaskan, tidak ada alasan bagi bupati untuk tidak menyetujui pengunduran diri Mohni dari kepala Disdik Bangkalan. Bahkan, yang disayangkan lagi, tentang pengajuan pensiun dini. Upaya Mohni itu juga tidak direspons.

Informasinya, bupati tidak memberikan disposisi kepada BKPSDA untuk memproses pensiun dini. ”Ini apa namanya kalau tidak ada upaya untuk menjegal. Pensiun dini itu hak ASN. Lagi pula, Pak Mohni sudah memenuhi syarat. Misalnya, usia 58 tahun,” jelasnya.

Baca Juga :  Nasdem Partai Pertama Lolos Verifikasi

Menurut Sholeh, setelah pengajuan pengunduran diri sebagai kepala disdik tidak direspons, September Mohni langsung mengajukan pensiun dini. ”Tapi, sampai sekarang juga tidak direspons,” papar Sholeh.

Tim kuasa hukum Mohni memberikan waktu hingga tadi malam. Apabila bupati tetap bersikukuh tidak merespons upaya Mohni tersebut, tim kuasa hukum tidak akan segan-segan menggugat tindakan Momon ini ke PTUN Surabaya.

”Kami akan gugat ke PTUN besok (hari ini, Red). Hal ini sudah kami jelaskan ke Kabag Hukum dan asisten pemkab untuk disampaikan ke bupati,” tegasnya.

Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi mengatakan, permintaan kuasa hukum Mohni akan disampaikan kepada bupati. ”Kebetulan beliau (bupati, Red) sekarang tidak ada. Beliau ke luar kota,” katanya.

Sekretaris BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto menyatakan, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti surat pensiun dini Mohni. Sebab, pihaknya tidak punya dasar untuk memproses karena tidak ada disposisi dari bupati. ”Tembusan ke kami ada. Tapi, disposisi dari bupati sampai sekarang tidak ada. Jadi kami tidak punya dasar untuk memperoses,” dalihnya.

BANGKALAN – Niat Kepala Disdik Bangkalan Mohni maju sebagai bacawabup mendampingi Ketua DPC PPP Abdul Latif Amin Imron tidak berjalan mulus. Hingga kemarin (2/1), bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad alias Momon belum menyetujui surat pengunduran diri dan pensiun dini yang sudah diajukan jauh-jauh hari oleh Mohni.

Kuasa hukum Mohni mendatangi kantor Pemkab Bangkalan kemarin. Namun sayang, Momon tidak ada di ruang kerjanya. Kuasa hukum Mohni hanya ditemui Kabag Hukum Triyanto Yani dan Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi.

Muhammad Sholeh, kuasa hukum Mohni mengatakan, kedatangannya ke kantor Pemkab Bangkalan untuk menemui Bupati Muh. Makmun. Namun bupati tidak ada. ”Kami ingin mengingatkan kepada bupati agar tidak salah dalam melangkah. Sebab, sampai sekarang Pak Mohni tidak direspons mengenai pengunduran diri sebagai kepala disdik dan pensiun dini,” ujarnya.


Dia menilai, tindakan bupati tidak mengizinkan Mohni pensiun dini salah. Sebab, pensiun dini merupakan hak semua aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga bebas memutuskan untuk berkompetisi dalam pilkada.

Dijelaskan, Mohni sadar ketika memutuskan untuk maju sebagai bacawabup. Pilihannya harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala disdik. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga mau pensiun dini. Namun, semua yang ditempuh itu tidak mendapat respons dari Bupati Momon.

Baca Juga :  Logistik untuk Kepulauan Dikirim Tengah Malam

”Kami tidak habis pikir. Ini bupati karena sayang kepada Pak Mohni atau ada upaya untuk menjegal,” ucap Sholeh. Mohni mengajukan pengunduran diri sejak 16 September 2016. Kemudian, pada 28 September ada surat balasan dari bupati.

Isi surat tersebut, tenaga dan pikiran Mohni masih dibutuhkan sehingga dipertahankan sebagai kepala Disdik Bangkalan. ”Itu ada semacam untuk menjegal. Alasan bupati bias, juga tidak mendasar,” terangnya.

Iktikad baik Mohni mengajukan pengunduran diri jauh-jauh hari itu jarang dilakukan pejabat yang mau berkompetisi di pilkada. Biasanya, pejabat di kabupaten lain mengajukan pengunduran diri ketika sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. ”Pak Mohni ini tidak. Justru dia mau ambil risiko. Meski sebelum ditetapkan oleh KPU, dia sudah mengajukan pengunduran diri,” bebernya.

Sholeh menegaskan, tidak ada alasan bagi bupati untuk tidak menyetujui pengunduran diri Mohni dari kepala Disdik Bangkalan. Bahkan, yang disayangkan lagi, tentang pengajuan pensiun dini. Upaya Mohni itu juga tidak direspons.

Informasinya, bupati tidak memberikan disposisi kepada BKPSDA untuk memproses pensiun dini. ”Ini apa namanya kalau tidak ada upaya untuk menjegal. Pensiun dini itu hak ASN. Lagi pula, Pak Mohni sudah memenuhi syarat. Misalnya, usia 58 tahun,” jelasnya.

Baca Juga :  Nasdem Partai Pertama Lolos Verifikasi

Menurut Sholeh, setelah pengajuan pengunduran diri sebagai kepala disdik tidak direspons, September Mohni langsung mengajukan pensiun dini. ”Tapi, sampai sekarang juga tidak direspons,” papar Sholeh.

Tim kuasa hukum Mohni memberikan waktu hingga tadi malam. Apabila bupati tetap bersikukuh tidak merespons upaya Mohni tersebut, tim kuasa hukum tidak akan segan-segan menggugat tindakan Momon ini ke PTUN Surabaya.

”Kami akan gugat ke PTUN besok (hari ini, Red). Hal ini sudah kami jelaskan ke Kabag Hukum dan asisten pemkab untuk disampaikan ke bupati,” tegasnya.

Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan Ismet Effendi mengatakan, permintaan kuasa hukum Mohni akan disampaikan kepada bupati. ”Kebetulan beliau (bupati, Red) sekarang tidak ada. Beliau ke luar kota,” katanya.

Sekretaris BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto menyatakan, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti surat pensiun dini Mohni. Sebab, pihaknya tidak punya dasar untuk memproses karena tidak ada disposisi dari bupati. ”Tembusan ke kami ada. Tapi, disposisi dari bupati sampai sekarang tidak ada. Jadi kami tidak punya dasar untuk memperoses,” dalihnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/