alexametrics
28.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Bahas RAPBD 2019, Pemkab Pamekasan Gunakan Data 2015

PAMEKASAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) masuk meja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan. Alat kelengkapan dewan itu mengkaji draf yang disampaikan eksekutif.

Terdapat kejanggalan pada draf yang disampaikan eksekutif. Data kemiskinan yang disajikan menggunakan data lawas. Yakni, data keluaran 2015. Tak ayal, dewan geram meminta data terbaru. Jika tidak diperbaiki, RAPBD bakal diboikot.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, tahapan pembahasan RAPBD 2019 dimulai. Sejumlah program yang masuk dalam KUA PPAS dikaji oleh banggar. Seharusnya, data terbaru yang menjadi acuan. ”Data sudah empat tahun yang lalu, pasti banyak perubahan,” katanya Rabu (1/8).

Apalagi, data kemiskinan di Pamekasan cenderung tidak valid. Terbukti, banyak warga miskin yang tidak terakomodasi bantuan pemerintah lantaran tidak tercatat sebagai warga miskin. Sebaliknya, ditemukan warga yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi tercatat sebagai warga miskin.

Akibatnya, bantuan pemerintah ditujukan kepada warga tersebut. ”Harus diubah. Kalau tidak diubah, RAPBD 2019 tidak akan kami bahas,” katanya.

Dengan demikian, sebelum RAPBD 2019 dibahas, data kemiskinan tersebut wajib diganti. Sebab, data itu menjadi acuan pendistribusian anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD).

Harun mengatakan, pola penganggaran di Pamekasan mengacu pada strategi pembangunan nasional. Secara nasional, pemerintah ingin menekan angka kemiskinan melalui sejumlah program peningkatan ekonomi.

Baca Juga :  Musnahkan Ribuan Botol Miras

Semangat pemerintah itu juga selaras dengan strategi pembangunan Pamekasan. Antar OPD diharapkan ada sinergitas untuk menekan angka kemiskinan. ”Maka dari itu, data kemiskinan ini sangat penting,” katanya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, dalam waktu dekat bakal meminta klarifikasi terhadap eksekutif mengenai data kemiskinan itu. Dewan berpandangan, data yang dijadikan acuan untuk APBD 2019 harus yang terbaru.

Dengan demikian, diketahui jumlah riil warga kurang mampu di Kota Gerbang Salam. Mengingat, data tersebut menjadi acuan penyebaran program terhadap OPD. ”Nanti kami minta jawaban dari eksekutif,” katanya.

Halili menyadari kerap ditemukan data kemiskinan dari pemerintah tidak valid. Dengan demikian, dipandang perlu adanya bank data yang dikeluarkan pemerintah daerah. Data tersebut bisa dipadukan dengan data yang turun dari pemerintah pusat.

Sementara Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengakui data kemiskinan yang disertakan pada KUA PPAS data keluaran 2015. Data tersebut didapat dari pusat data terpadu pemerintah pusat. Pria asal Sumenep itu juga tidak mengelak bahwa data tersebut memang perlu diperbarui. Tetapi, untuk melakukan sensus ke lapangan, butuh biaya besar. Pemerintah tidak memiliki dana tersebut. ”Kami tetap menggunakan data itu (keluaran 2015, Red),” katanya.

Baca Juga :  Bukti Dukungan Susulan Ra Bir Aly Telat Dua Menit

Meski demikian, pemerintah berupaya mengkroscek data tersebut ke lapangan melalui petugas pemerintah. Jika ada tambahan warga miskin, bisa dimasukkan. Perubahan data itu dinamis sesuai kroscek yang dilakukan.

Alwi menegaskan, data kemiskinan tersebut valid. Tetapi, diakui butuh update agar lebih riil sesuai dengan kondisi terkini. ”Tidak memungkinkan menunggu data baru, tetap menggunakan data itu,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), empat kabupaten di Pulau Garam masuk di enam besar daftar kabupaten/kota termiskin. Posisi pertama disandang Sampang dengan jumlah penduduk miskin 227.800 orang. Disusul Sumenep 216.140 orang. Bangkalan berada di posisi empat dengan jumlah penduduk miskin 205.710 orang.

Sementara Pamekasan di posisi paling buncit. Yakni, posisi enam dengan jumlah warga miskin 142.320 orang. Data tersebut hasil rekapitulasi pendataan warga miskin pada 2016. Jumlah warga miskin di Bumi Pamelingan itu 60 persen dari total penduduk 800 ribu jiwa.

Angka tersebut lebih rendah dibanding 2014 yang tembus 148,76 ribu jiwa. Sedangkan data kemiskinan Pamekasan pada 2015 sebanyak 146,92 ribu jiwa.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) masuk meja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan. Alat kelengkapan dewan itu mengkaji draf yang disampaikan eksekutif.

Terdapat kejanggalan pada draf yang disampaikan eksekutif. Data kemiskinan yang disajikan menggunakan data lawas. Yakni, data keluaran 2015. Tak ayal, dewan geram meminta data terbaru. Jika tidak diperbaiki, RAPBD bakal diboikot.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, tahapan pembahasan RAPBD 2019 dimulai. Sejumlah program yang masuk dalam KUA PPAS dikaji oleh banggar. Seharusnya, data terbaru yang menjadi acuan. ”Data sudah empat tahun yang lalu, pasti banyak perubahan,” katanya Rabu (1/8).


Apalagi, data kemiskinan di Pamekasan cenderung tidak valid. Terbukti, banyak warga miskin yang tidak terakomodasi bantuan pemerintah lantaran tidak tercatat sebagai warga miskin. Sebaliknya, ditemukan warga yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi tercatat sebagai warga miskin.

Akibatnya, bantuan pemerintah ditujukan kepada warga tersebut. ”Harus diubah. Kalau tidak diubah, RAPBD 2019 tidak akan kami bahas,” katanya.

Dengan demikian, sebelum RAPBD 2019 dibahas, data kemiskinan tersebut wajib diganti. Sebab, data itu menjadi acuan pendistribusian anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD).

Harun mengatakan, pola penganggaran di Pamekasan mengacu pada strategi pembangunan nasional. Secara nasional, pemerintah ingin menekan angka kemiskinan melalui sejumlah program peningkatan ekonomi.

Baca Juga :  Bupati Kerahkan Semua Kekuatan Mulai Tingkat Desa hingga Kabupaten

Semangat pemerintah itu juga selaras dengan strategi pembangunan Pamekasan. Antar OPD diharapkan ada sinergitas untuk menekan angka kemiskinan. ”Maka dari itu, data kemiskinan ini sangat penting,” katanya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, dalam waktu dekat bakal meminta klarifikasi terhadap eksekutif mengenai data kemiskinan itu. Dewan berpandangan, data yang dijadikan acuan untuk APBD 2019 harus yang terbaru.

Dengan demikian, diketahui jumlah riil warga kurang mampu di Kota Gerbang Salam. Mengingat, data tersebut menjadi acuan penyebaran program terhadap OPD. ”Nanti kami minta jawaban dari eksekutif,” katanya.

Halili menyadari kerap ditemukan data kemiskinan dari pemerintah tidak valid. Dengan demikian, dipandang perlu adanya bank data yang dikeluarkan pemerintah daerah. Data tersebut bisa dipadukan dengan data yang turun dari pemerintah pusat.

Sementara Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi mengakui data kemiskinan yang disertakan pada KUA PPAS data keluaran 2015. Data tersebut didapat dari pusat data terpadu pemerintah pusat. Pria asal Sumenep itu juga tidak mengelak bahwa data tersebut memang perlu diperbarui. Tetapi, untuk melakukan sensus ke lapangan, butuh biaya besar. Pemerintah tidak memiliki dana tersebut. ”Kami tetap menggunakan data itu (keluaran 2015, Red),” katanya.

Baca Juga :  Pelipatan Surat Suara Dijaga Polisi

Meski demikian, pemerintah berupaya mengkroscek data tersebut ke lapangan melalui petugas pemerintah. Jika ada tambahan warga miskin, bisa dimasukkan. Perubahan data itu dinamis sesuai kroscek yang dilakukan.

Alwi menegaskan, data kemiskinan tersebut valid. Tetapi, diakui butuh update agar lebih riil sesuai dengan kondisi terkini. ”Tidak memungkinkan menunggu data baru, tetap menggunakan data itu,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), empat kabupaten di Pulau Garam masuk di enam besar daftar kabupaten/kota termiskin. Posisi pertama disandang Sampang dengan jumlah penduduk miskin 227.800 orang. Disusul Sumenep 216.140 orang. Bangkalan berada di posisi empat dengan jumlah penduduk miskin 205.710 orang.

Sementara Pamekasan di posisi paling buncit. Yakni, posisi enam dengan jumlah warga miskin 142.320 orang. Data tersebut hasil rekapitulasi pendataan warga miskin pada 2016. Jumlah warga miskin di Bumi Pamelingan itu 60 persen dari total penduduk 800 ribu jiwa.

Angka tersebut lebih rendah dibanding 2014 yang tembus 148,76 ribu jiwa. Sedangkan data kemiskinan Pamekasan pada 2015 sebanyak 146,92 ribu jiwa.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Beto Bisa Jadi Duet Maut Rakic

Melindungi Nurani dari Tindakan Koruptif

Selangkah Lagi Menjadi IAIN

Artikel Terbaru

/