alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Kedisiplinan Jadi Atensi, Pemberlakuan Larangan Merokok Ditolak

BANGKALAN – Kedisiplinan anggota DPRD Bangkalan dalam mengikuti rapat paripurna menjadi atensi. Kemarin (30/9) Badan Kehormatan (BK) mengumpulkan pimpinan fraksi dan komisi. BK berupaya agar ke depan tidak ada lagi rapat molor hingga berjam-jam.

Ketua BK DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengutarakan, pimpinan fraksi dan komisi dikumpulkan untuk membahas kedisiplinan anggota dewan yang selama ini dinilai kurang baik. Terutama ketika rapat paripurna dan rapat dengan mitra kerja.

”Kami ingin kedisiplinan anggota dewan tidak hanya menjadi tanggung jawab BK, tapi tanggung jawab bersama. Makanya, kami kumpulkan pimpinan fraksi dan komisi,” katanya kemarin.

Kedisiplinan menjadi prioritas utama. Diharapkan, molornya rapat paripurna tidak terjadi untuk DPRD Bangkalan periode ini. Pimpinan fraksi dan komisi bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan anggota agar disiplin. ”Nanti kalau tetap mokong, kami berikan teguran tertulis dan secara lisan,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Sidik Dugaan Penipuan Oknum Dewan

Jika tetap tidak mengindahkan, teguran tertulis akan langsung dilayangkan melalui pimpinan dewan dan pimpinan partai politik (parpol). ”Supaya pimpinan tahu kalau kelakuan anggotanya tidak disiplin,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, hal lain yang menjadi usulan dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi dan komisi yaitu larangan merokok. Hampir semua pimpinan fraksi dan komisi tidak sepakat anggota dewan dilarang merokok di gedung DPRD. Alasannya, belum ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

”Untuk pemberlakuan larangan merokok, belum sepakat. Mungkin bisa diterapkan di gedung dewan yang baru nanti. Di sana nanti ada ruangan khusus merokok,” paparnya.

Ketua Fraksi PPP Sonhaji mengatakan, pihaknya mengusulkan pemberlakuan larangan merokok karena anggota dewan periode ini ada tiga srikandi. Mereka sangat terganggu, apalagi tidak semua anggota dewan merokok. ”Tiga srikandi itu patut dihargai. Lagi pula, ada anggota dewan yang juga tidak merokok,” katanya.

Baca Juga :  Demokrat Ingin Buat Gerbong Besar

Dia berharap, setidak-tidaknya pemberlakuan larangan merokok diterapkan saat rapat paripurna dan rapat dengan mitra kerja OPD. Sebab, kurang elok dilihat ketika asap rokok bertebaran ke mana-mana. Lain lagi misalnya ada yang punya penyakit. ”Kalau paripurna ada forkopimpda dan pejabat-pejabat. Kurang elok kalau merokok. Tapi sayang, teman-teman tidak sepakat,” sebutnya.

Berkaitan dengan kedisiplinan, Fraksi PPP siap hadir tepat waktu saat rapat paripurna. Hal tersebut memang menjadi komitmen bersama. ”Kebiasaan molor harus dihilangkan. Kami setuju soal ini,” pungkasnya. 

BANGKALAN – Kedisiplinan anggota DPRD Bangkalan dalam mengikuti rapat paripurna menjadi atensi. Kemarin (30/9) Badan Kehormatan (BK) mengumpulkan pimpinan fraksi dan komisi. BK berupaya agar ke depan tidak ada lagi rapat molor hingga berjam-jam.

Ketua BK DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengutarakan, pimpinan fraksi dan komisi dikumpulkan untuk membahas kedisiplinan anggota dewan yang selama ini dinilai kurang baik. Terutama ketika rapat paripurna dan rapat dengan mitra kerja.

”Kami ingin kedisiplinan anggota dewan tidak hanya menjadi tanggung jawab BK, tapi tanggung jawab bersama. Makanya, kami kumpulkan pimpinan fraksi dan komisi,” katanya kemarin.


Kedisiplinan menjadi prioritas utama. Diharapkan, molornya rapat paripurna tidak terjadi untuk DPRD Bangkalan periode ini. Pimpinan fraksi dan komisi bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan anggota agar disiplin. ”Nanti kalau tetap mokong, kami berikan teguran tertulis dan secara lisan,” ujarnya.

Baca Juga :  Demokrat Ingin Buat Gerbong Besar

Jika tetap tidak mengindahkan, teguran tertulis akan langsung dilayangkan melalui pimpinan dewan dan pimpinan partai politik (parpol). ”Supaya pimpinan tahu kalau kelakuan anggotanya tidak disiplin,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, hal lain yang menjadi usulan dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi dan komisi yaitu larangan merokok. Hampir semua pimpinan fraksi dan komisi tidak sepakat anggota dewan dilarang merokok di gedung DPRD. Alasannya, belum ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

”Untuk pemberlakuan larangan merokok, belum sepakat. Mungkin bisa diterapkan di gedung dewan yang baru nanti. Di sana nanti ada ruangan khusus merokok,” paparnya.

Ketua Fraksi PPP Sonhaji mengatakan, pihaknya mengusulkan pemberlakuan larangan merokok karena anggota dewan periode ini ada tiga srikandi. Mereka sangat terganggu, apalagi tidak semua anggota dewan merokok. ”Tiga srikandi itu patut dihargai. Lagi pula, ada anggota dewan yang juga tidak merokok,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Setujui Pertanggungjawaban APBD Bangkalan 2016

Dia berharap, setidak-tidaknya pemberlakuan larangan merokok diterapkan saat rapat paripurna dan rapat dengan mitra kerja OPD. Sebab, kurang elok dilihat ketika asap rokok bertebaran ke mana-mana. Lain lagi misalnya ada yang punya penyakit. ”Kalau paripurna ada forkopimpda dan pejabat-pejabat. Kurang elok kalau merokok. Tapi sayang, teman-teman tidak sepakat,” sebutnya.

Berkaitan dengan kedisiplinan, Fraksi PPP siap hadir tepat waktu saat rapat paripurna. Hal tersebut memang menjadi komitmen bersama. ”Kebiasaan molor harus dihilangkan. Kami setuju soal ini,” pungkasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/