alexametrics
29.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

PPP Bereskan Internal

DUGAAN pergeseran dan penggelembungan suara yang disuarakan caleg PPP di dapil 4 Pamekasan antiklimaks. Partai Kakbah memilih menyelesaikan persoalan tersebut di internal. Sementara persoalan di dapil 1 tetap dilanjutkan.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, ada dua gugatan yang direkomendasikan DPP PPP untuk dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni, dugaan kecurangan berupa pergeseran dan penggelembungan suara. Satu gugatan diajukan caleg PPP dari dapil 1 yang meliputi Kecamatan Tlanakan dan Kota Pamekasan.

Sementara gugatan lainnya dari dapil 4 yang meliputi Kecamatan Kadur, Pakong, dan Pegantenan. Saran DPP PPP, gugatan dari dapil 4 diselesaikan secara internal. Sebab, pergeseran suara yang digugat masih menyangkut caleg partai Kakbah. Instruksi pengurus partai pusat itu langsung ditindaklanjuti.

Gugatan dari dapil 1 tetap dilanjutkan. Bahkan, PPP akan menjadi pihak terkait dari gugatan partai lain. ”Semua yang mengurus gugatan ke MK itu DPP,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris LPP DPC PPP Pamekasan Ulul Arham menyatakan, bukti materiel terkait gugatan itu lengkap. Bahkan, ada beberapa bukti lain yang disarankan DPP sudah dilengkapi.

Baca Juga :  Berani Bangkit, Beriman, dan Salam Berebut Dukungan

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengaku siap mengikuti proses hukum di MK. Apa pun rekomendasi MK akan ditindaklanjuti. ”Setiap peserta pemilu memiliki hak melayangkan gugatan,” katanya.

Sengketa yang diajukan DPC PPP Pamekasan yakni terkait hasil di dapil 1. Partai Kakbah menilai ada kecurangan. Akibat pergeseran suara itu, PPP yang seharusnya memperoleh 2 kursi dewan hanya memperoleh 1 kursi. Jatah kursi kedelapan direbut Wardatus Syarifah dari Partai Nasdem dengan perolehan 5.154 suara.

Selisih antara Nasdem dengan PPP untuk kursi kedua hanya terpaut 80 suara. Total perolehan partai Kakbah di dapil tersebut 15.221 suara. Setelah dibagi tiga, suara tersisa 5.074.

Laporan dugaan kecurangan sebenarnya dimasukkan ke Bawaslu Pamekasan. Beberapa bukti pergeseran suara juga disampaikan. Namun, partai berlatar warna hijau itu kurang puas sehingga dilanjutkan ke MK.

Sementara itu, kelanjutan kasus pemindahan sekitar 2.500 suara antarpartai di Sampang buram. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam kajian sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Padahal, dugaan pelanggaran tersebut berhasil dibuktikan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan hasil rekap C1 plano di tingkat desa dan kecamatan.

Baca Juga :  Caleg PPP Lengkapi Bukti Kecurangan

Protes pertama dilakukan Huzairi, pendukung caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfianto. Berdasarkan C1 di 14 tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Petapan, PKS tidak ada satu pun suara. Belasan TPS itu berisi suara caleg Partai Hanura Ali Sadikin.

Setelah dilakukan rekap tingkat kecamatan, suara 14 TPS itu berubah. Sekitar 2.500 suara Ali Sadikin berubah ke Rahmad Hidayat. Karena itu, Huzairi tidak menandatangani form plano di tingkat kecamatan, tetapi mengisi form keberatan hasil rekapitulasi.

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Alighafi menjelaskan, kasus tersebut saat ini masih dalam kajian gakkumdu. Bawaslu sudah menyatakan tindakan tersebut melanggar.

Lutfianto berharap pelanggaran tersebut ditindaklanjuti. Kasus itu tidak boleh dibiarkan, apalagi dihentikan. ”Publik bertanya kelanjutan kasus tersebut. Terkesan ada main dan kongkalikong karena tak berujung,” singkatnya.

DUGAAN pergeseran dan penggelembungan suara yang disuarakan caleg PPP di dapil 4 Pamekasan antiklimaks. Partai Kakbah memilih menyelesaikan persoalan tersebut di internal. Sementara persoalan di dapil 1 tetap dilanjutkan.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin mengatakan, ada dua gugatan yang direkomendasikan DPP PPP untuk dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni, dugaan kecurangan berupa pergeseran dan penggelembungan suara. Satu gugatan diajukan caleg PPP dari dapil 1 yang meliputi Kecamatan Tlanakan dan Kota Pamekasan.

Sementara gugatan lainnya dari dapil 4 yang meliputi Kecamatan Kadur, Pakong, dan Pegantenan. Saran DPP PPP, gugatan dari dapil 4 diselesaikan secara internal. Sebab, pergeseran suara yang digugat masih menyangkut caleg partai Kakbah. Instruksi pengurus partai pusat itu langsung ditindaklanjuti.

Gugatan dari dapil 1 tetap dilanjutkan. Bahkan, PPP akan menjadi pihak terkait dari gugatan partai lain. ”Semua yang mengurus gugatan ke MK itu DPP,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris LPP DPC PPP Pamekasan Ulul Arham menyatakan, bukti materiel terkait gugatan itu lengkap. Bahkan, ada beberapa bukti lain yang disarankan DPP sudah dilengkapi.

Baca Juga :  Dewan Sumenep Kompak Dorong Pembangunan

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengaku siap mengikuti proses hukum di MK. Apa pun rekomendasi MK akan ditindaklanjuti. ”Setiap peserta pemilu memiliki hak melayangkan gugatan,” katanya.

Sengketa yang diajukan DPC PPP Pamekasan yakni terkait hasil di dapil 1. Partai Kakbah menilai ada kecurangan. Akibat pergeseran suara itu, PPP yang seharusnya memperoleh 2 kursi dewan hanya memperoleh 1 kursi. Jatah kursi kedelapan direbut Wardatus Syarifah dari Partai Nasdem dengan perolehan 5.154 suara.

Selisih antara Nasdem dengan PPP untuk kursi kedua hanya terpaut 80 suara. Total perolehan partai Kakbah di dapil tersebut 15.221 suara. Setelah dibagi tiga, suara tersisa 5.074.

Laporan dugaan kecurangan sebenarnya dimasukkan ke Bawaslu Pamekasan. Beberapa bukti pergeseran suara juga disampaikan. Namun, partai berlatar warna hijau itu kurang puas sehingga dilanjutkan ke MK.

Sementara itu, kelanjutan kasus pemindahan sekitar 2.500 suara antarpartai di Sampang buram. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam kajian sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Padahal, dugaan pelanggaran tersebut berhasil dibuktikan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan hasil rekap C1 plano di tingkat desa dan kecamatan.

Baca Juga :  Mengenal Novi Kamalia, Caleg PPP Dapil Madura

Protes pertama dilakukan Huzairi, pendukung caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfianto. Berdasarkan C1 di 14 tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Petapan, PKS tidak ada satu pun suara. Belasan TPS itu berisi suara caleg Partai Hanura Ali Sadikin.

Setelah dilakukan rekap tingkat kecamatan, suara 14 TPS itu berubah. Sekitar 2.500 suara Ali Sadikin berubah ke Rahmad Hidayat. Karena itu, Huzairi tidak menandatangani form plano di tingkat kecamatan, tetapi mengisi form keberatan hasil rekapitulasi.

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Alighafi menjelaskan, kasus tersebut saat ini masih dalam kajian gakkumdu. Bawaslu sudah menyatakan tindakan tersebut melanggar.

Lutfianto berharap pelanggaran tersebut ditindaklanjuti. Kasus itu tidak boleh dibiarkan, apalagi dihentikan. ”Publik bertanya kelanjutan kasus tersebut. Terkesan ada main dan kongkalikong karena tak berujung,” singkatnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/