alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

KPK Imbau Mayarakat Jangan Pilih Calon yang Ngasih Uang

BANGKALAN – Rentan terjadi money politics atau politik uang dalam Pilkada serentak tahun ini. Tidak terkecuali di Bangkalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan pemantauan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pilkada jangan sampai masyarakat Bangkalan tergoda dengan pemberian uang. Dia menyarankan, pilihlah calon pemimpin yang memilik track record bagus dan jujur.

Cara demikian lebih dekat pada terpilihnya pemimpin yang baik dan tidak korupsi. ”Kalau memilih berdasarkan uang, nanti calon pemimpin akan mencari kembalian. APBD akan dicuri,” kata Agus ditemui di sela-sela menghadiri Mubes I Alumni dan Simpatisan PP Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Sabtu (31/3).

Dia menyampaikan, calon pemimpin yang dari awal memberi uang untuk dipilih, itu pertanda selama lima tahun akan mencari cara untuk mengembalikan uang yang sudah dibagi-bagikan. ”Pasti akan merampok kita. Karena itu, hati-hati dalam memilih calon. Tidak mungkin memberi terus tidak minta balasan,” jelasnya.

Baca Juga :  Waspadai Praktik Perjudian

Agus menyatakan, dalam pilkada, tidak terkecuali di Bangkalan, pihaknya tidak memihak. Bahkan dia mengaku tidak kenal calon-calon peserta Pilkada Bangkalan 2018. Dia hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.

Kalau perlu, sebelum memilih baca salawat. Tujuannya, supaya dapat petunjuk memilih pemimpin baik. ”Lihat kejujurannya di masa lalu. Itu yang menjadi bekal. Jujur diutamakan,” tegasnya.

Agus mengaku tidak habis pikir ada bupati tiap proyek minta fee 25 persen. Hal seperti itu merugikan masyarakat. ”Bupati yang seperti itu sudah ada contohnya,” ungkap dia.

Pihaknya siap memantau pelaksanaan pilkada serentak. Masyarakat juga perlu terlibat melakukan pemantauan. ”Pemantauan kita berjalan,” ucapnya.

Siapa pun yang melihat tindakan melawan hukum selama pelaksanaan pilkada, diharapkan melapor dan membawa bukti-bukti lengkap. ”Nanti KPK akan berikan reward,” tegasnya.

Baca Juga :  Gugatan Mohni Bakal Masuk Agenda Sidang

Laporan tersebut harus lengkap dan bukan fitnah. Maka, KPK siap menindaklanjuti laporan itu. ”Dari hasil korupsi yang dikembalikan, pelapor akan dapat bagian atau reward dari KPK,” pungkas Agus.

BANGKALAN – Rentan terjadi money politics atau politik uang dalam Pilkada serentak tahun ini. Tidak terkecuali di Bangkalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan pemantauan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pilkada jangan sampai masyarakat Bangkalan tergoda dengan pemberian uang. Dia menyarankan, pilihlah calon pemimpin yang memilik track record bagus dan jujur.

Cara demikian lebih dekat pada terpilihnya pemimpin yang baik dan tidak korupsi. ”Kalau memilih berdasarkan uang, nanti calon pemimpin akan mencari kembalian. APBD akan dicuri,” kata Agus ditemui di sela-sela menghadiri Mubes I Alumni dan Simpatisan PP Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Sabtu (31/3).

Dia menyampaikan, calon pemimpin yang dari awal memberi uang untuk dipilih, itu pertanda selama lima tahun akan mencari cara untuk mengembalikan uang yang sudah dibagi-bagikan. ”Pasti akan merampok kita. Karena itu, hati-hati dalam memilih calon. Tidak mungkin memberi terus tidak minta balasan,” jelasnya.

Baca Juga :  Empat Bacaleg Mengundurkan Diri

Agus menyatakan, dalam pilkada, tidak terkecuali di Bangkalan, pihaknya tidak memihak. Bahkan dia mengaku tidak kenal calon-calon peserta Pilkada Bangkalan 2018. Dia hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas.

Kalau perlu, sebelum memilih baca salawat. Tujuannya, supaya dapat petunjuk memilih pemimpin baik. ”Lihat kejujurannya di masa lalu. Itu yang menjadi bekal. Jujur diutamakan,” tegasnya.

Agus mengaku tidak habis pikir ada bupati tiap proyek minta fee 25 persen. Hal seperti itu merugikan masyarakat. ”Bupati yang seperti itu sudah ada contohnya,” ungkap dia.

Pihaknya siap memantau pelaksanaan pilkada serentak. Masyarakat juga perlu terlibat melakukan pemantauan. ”Pemantauan kita berjalan,” ucapnya.

Siapa pun yang melihat tindakan melawan hukum selama pelaksanaan pilkada, diharapkan melapor dan membawa bukti-bukti lengkap. ”Nanti KPK akan berikan reward,” tegasnya.

Baca Juga :  Gugatan Mohni Bakal Masuk Agenda Sidang

Laporan tersebut harus lengkap dan bukan fitnah. Maka, KPK siap menindaklanjuti laporan itu. ”Dari hasil korupsi yang dikembalikan, pelapor akan dapat bagian atau reward dari KPK,” pungkas Agus.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/