PAMEKASAN – Informasi impor garam yang dilakukan PT Mitra Tunggal Swakarsa (MTS) bukan isapan jempol. Perusahaan pengelola garam yang berada di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan itu mendatangkan garam dari luar negeri sebanyak 49 ribu ton.
Public Relation PT MTS Ardi Setya Mudiantara mengatakan, garam impor itu didatangkan dari Australia secara bertahap. Kali pertama sebanyak 26 ribu ton kristal garam tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Tahap selanjutnya juga mendatangkan garam dari Negeri Kanguru itu. Total keseluruhan garam yang tiba di Indonesia sebanyak 49 ribu ton. ”Kami mendapat kuota impor 70 ribu ton. Tapi yang tiba baru 49 ribu ton,” katanya, usai rakor dengan DPRD Pamekasan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Kamis (22/2).
Ardi menyatakan, garam tersebut bukan kuota 2018. Tetapi, sisa kuota 2017 yang penyerapannya maksimal akhir Februari tahun ini. Dengan demikian, sisa kuota impor itu didatangkan. Garam tersebut khusus untuk kebutuhan industri. Kadar NaCl yang terkandung kisaran 97–99 part per million (ppm).
Dia menegaskan, garam industri itu tidak untuk didistribusikan di wilayah Madura. Tetapi, disebarkan ke sejumlah daerah seperti Medan. Namun pengelolaannya, seperti penggilingan, dilaksanakan di Pamekasan.
Sebab, perusahaan tersebut beralamat di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Meski demikian, dipastikan garam itu tidak disebar di Madura. ”Kami ada supplier di luar Madura,” katanya.
Menurut Ardi, untuk kuota impor 2018 belum diputuskan oleh pemerintah. Sampai sekarang masih menjadi pembahasan. Masing-masing perusahaan pengelola garam juga belum mengetahui kuota impor.
Pria berkulit bersih itu menyampaikan, garam yang didatangkan PT MTS sempat ramai diperbincangkan. Bahkan, petani garam melakukan aksi penolakan. Menurut dia, ada dua faktor yang melatarbelakangi keresahan petani.
Yakni, khawatir garam lokal tidak laku. Kemudian, khawatir harga garam anjlok jika impor garam dilakukan. Ardi memastikan, PT MTS tetap membantu petani dalam meningkatkan perekonomian.
Terbukti, klaim dia, PT MTS menyerap garam lokal sebanyak 7.500 ton. Harga yang dipatok lebih tinggi dari harga pasaran. Yakni, membeli garam rakyat seharga Rp 2.700 per kilogram. ”Semoga tidak ada miskomunikasi di tengah masyarakat,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, rapat koordinasi kemarin merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Komisi IV DPR RI. Sebab, sampai sekarang pemerintah belum memutuskan kuota garam yang bakal diimpor.
Pasca rapat dengan PT MTS, dewan memiliki sejumlah catatan yang bakal ditindaklanjuti. Namun, Apik belum memberi kejelasan catatan dimaksud. Politikus Nasdem itu mengaku akan menggelar rapat lanjutan dengan seluruh OPD terkait.
Tujuannya, agar persoalan impor garam yang menjadi keresahan masyarakat segera teratasi. Apalagi, Pamekasan tidak butuh garam impor. ”Ada beberapa kejanggalan yang menjadi catatan kami. Kejanggalan itu akan kami tindak lanjuti,” tandasnya.
Editor : Abdul Basri