PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Bantuan sarana dan prasarana (sarpras) produksi garam dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sampai saat ini belum terealisasi. Padahal, petani tengah memproduksi kristal asin yang mengandung natrium klorida tersebut.
Kasi Pengelolaan dan Kawasan Budi Daya Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Muzanni menyebutkan, ada 16 kelompok petani garam yang diajukan mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Namun, yang disetujui hanya tiga kelompok petani. ”Pengajuannya 2019, maka realisasinya tahun ini,” ujarnya kemarin (30/7).
Muzanni tidak menampik sampai saat ini bantuan tersebut belum terealisasi. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, bantuan itu merupakan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Jawa Timur.
”Survei kepada kelompok penerima sudah dilakukan. Tetapi, bantuannya belum turun,” kata Muzanni.
Ada beberapa bantuan sarpras yang akan diberikan Pemprov Jatim kepada tiga kelompok petani garam di Bumi Gerbang Salam. Misalnya, alat pengangkut garam, geomembran, dan mesim pompa air.
Idealnya, bantuan tersebut terealisasi sebelum masa produksi garam dilakukan. Namun, pengadaan mungkin terkendala. Karena itu, realisasi bantuan sarpras tersebut belum dapat dilakukan hingga saat ini. ”Mungkin masih harus lelang dan sebagainya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala DPK Provinsi Jatim Moh. Gunawan Saleh beralasan pengadaan sarpras tersebut tidak berjalan baik. Dengan demikian, tender harus dibatalkan dan bantuan belum dapat diberikan.
”Memang sempat ada masalah di pelelangan. Misalnya, administrasi peserta lelang dan sebagainya. Maka, sekarang kami upayakan pengadaan dilakukan melalui e-katalog saja,” paparya.
Pejabat asal Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, itu membenarkan idealnya bantuan terealisasi sebelum masa produksi garam. Pihaknya menargetkan pengadaan akan tuntas satu sampai dua bulan mendatang. ”Setelah selesai pasti akan kami serahkan ke kelompok yang menerimanya langsung,” janjinya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail meminta pemerintah agar pembinaan tetap dilakukan kepada petani garam. Harapannya, realisasi bantuan yang telat tidak menjadi penghambat dalam proses produksi yang dilakukan petani.
”Kualitas dan kuantitasnya dalam produksi tahun ini harus semakin meningkat,” sarannya. (jup)
