alexametrics
24.9 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Minta Anulir Kebijakan Impor Garam

PAMEKASAN – Kebijakan pemerintah untuk mengimpor 2,3 juta ton garam masih menuai penolakan. Pemerintah diminta menganulir kebijakan tersebut. Sebab, penentuan itu tanpa menghitung hasil produksi garam pada musim 2018.

Desakan itu disampaikan Aktivis Koalisi Pemuda Garam Pamekasan Slamet Budiarto. Padahal, musim garam masih berlangsung. Bahkan, jika dilihat dari cuaca, diprediksi jumlah produksi bakal tinggi.

Dijelaskan, berdasarkan prediksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi garam 2018 bisa mencapai 1,5 juta ton. Kebutuhan garam secara nasional sebanyak 4,4 juta ton. Sementara, produksi 2017 mencapai 2,2 juta ton.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan nasional, hanya diperlukan 2,2 juta ton garam. Jika produksi 2018 mencapai 1,5 juta ton, kebutuhan garam impor seharusnya tidak sampai 1 juta ton.

Baca Juga :  Minta Warga Antisipasi Daerah Rawan Bencana

Tetapi, karena tidak mempertimbangkan jumlah produksi, kuota impor cukup tinggi, yakni 2,3 juta ton. Kebijakan impor itu tertuang dalam PP 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Impor garam itu tetap berdampak pada petani. Jika Indonesia dibanjiri garam dari luar negeri, produk lokal bisa tidak laku. ”Sedikit atau banyak, impor garam tetap berdampak pada petani,” katanya Jumat (30/3).

Pemerintah daerah harus menyuarakan aspirasi petani kepada pemerintah pusat. Sebab, jika hanya masyarakat kecil yang menyampaikan kegelisahannya mengenai impor garam, sulit didengar.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno berjanji akan menyuarakan aspirasi masyarakat. Keluh kesah petani akan disampaikan kepada pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan impor itu.

Baca Juga :  PT MTS Impor 49 Ribu Ton Garam

Menurut Harun, kalaupun Indonesia mengimpor garam, dipastikan Madura tidak akan kecipratan. Sebab, garam yang diimpor itu khusus untuk kepentingan industri. Sementara, di Madura tidak ada perusahaan industri besar seperti kimia dan tekstil.

Dengan demikian, pemerintah akan mengawasi dengan ketat setiap garam yang masuk. Kerja sama dengan kepolisian juga akan dibangun. Tujuannya, jika ada yang menyalahgunakan garam impor itu, bisa ditindak secara pidana.

”Mari, masyarakat juga bahu membahu mengawasi peredaran garam industri yang diimpor dari luar negeri itu. Kami pastikan, Madura tidak butuh garam industri,” tandas politikus PKS tersebut.

 

 

 

PAMEKASAN – Kebijakan pemerintah untuk mengimpor 2,3 juta ton garam masih menuai penolakan. Pemerintah diminta menganulir kebijakan tersebut. Sebab, penentuan itu tanpa menghitung hasil produksi garam pada musim 2018.

Desakan itu disampaikan Aktivis Koalisi Pemuda Garam Pamekasan Slamet Budiarto. Padahal, musim garam masih berlangsung. Bahkan, jika dilihat dari cuaca, diprediksi jumlah produksi bakal tinggi.

Dijelaskan, berdasarkan prediksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi garam 2018 bisa mencapai 1,5 juta ton. Kebutuhan garam secara nasional sebanyak 4,4 juta ton. Sementara, produksi 2017 mencapai 2,2 juta ton.


Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan nasional, hanya diperlukan 2,2 juta ton garam. Jika produksi 2018 mencapai 1,5 juta ton, kebutuhan garam impor seharusnya tidak sampai 1 juta ton.

Baca Juga :  Dukung Usulan Garam sebagai Bahan Pokok

Tetapi, karena tidak mempertimbangkan jumlah produksi, kuota impor cukup tinggi, yakni 2,3 juta ton. Kebijakan impor itu tertuang dalam PP 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Impor garam itu tetap berdampak pada petani. Jika Indonesia dibanjiri garam dari luar negeri, produk lokal bisa tidak laku. ”Sedikit atau banyak, impor garam tetap berdampak pada petani,” katanya Jumat (30/3).

Pemerintah daerah harus menyuarakan aspirasi petani kepada pemerintah pusat. Sebab, jika hanya masyarakat kecil yang menyampaikan kegelisahannya mengenai impor garam, sulit didengar.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno berjanji akan menyuarakan aspirasi masyarakat. Keluh kesah petani akan disampaikan kepada pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan impor itu.

Baca Juga :  PT MTS Impor 49 Ribu Ton Garam

Menurut Harun, kalaupun Indonesia mengimpor garam, dipastikan Madura tidak akan kecipratan. Sebab, garam yang diimpor itu khusus untuk kepentingan industri. Sementara, di Madura tidak ada perusahaan industri besar seperti kimia dan tekstil.

Dengan demikian, pemerintah akan mengawasi dengan ketat setiap garam yang masuk. Kerja sama dengan kepolisian juga akan dibangun. Tujuannya, jika ada yang menyalahgunakan garam impor itu, bisa ditindak secara pidana.

”Mari, masyarakat juga bahu membahu mengawasi peredaran garam industri yang diimpor dari luar negeri itu. Kami pastikan, Madura tidak butuh garam industri,” tandas politikus PKS tersebut.

 

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/