alexametrics
24 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Pertanyakan Keseriusan Pemkab Kelola Pendidikan

PAMEKASAN – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap nota penjelasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bupati digelar kemarin (30/1). Sejumlah fraksi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan.

Jubir Fraksi Demokrat Ismail menilai, pemerintah belum memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan guru. Terbukti, masih ditemukan guru dengan upah yang sangat tidak layak.

Fraksi Demokrat menjumpai guru tidak tetap dibayar hanya Rp 150 ribu–Rp 250 ribu per bulan. Padahal, pengabdian mereka sangat lama. ”Ada yang mengajar sudah sepuluh tahun hingga belasan tahun,” ungkap Ismail kemarin.

Tugas yang diemban guru honorer cukup berat. Bahkan, lebih banyak berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar dibanding pegawai yang statusnya aparatur sipil negara (ASN) di sekolah. Sebab, ada beberapa sekolah yang jumlah pegawai PNS hanya dua sampai tiga orang. Selebihnya berstatus honorer.

Baca Juga :  Siswa Konvoi Kelulusan, Sekolah Kecolongan

”Kami Fraksi Demokrat mendukung dan mendorong kepada Bapak Bupati mencari solusi terbaik,” kata Ismail.

Hal serupa disampaikan Jubir Fraksi Golkar Imam Syafii Yahya. Menurut dia, masih ditemukan angka putus sekolah di Pamekasan. Hal tersebut dipicu oleh kondisi perekonomian yang kurang baik. ”Pernikahan dini serta remaja yang melahirkan juga masih ditemukan,” bebernya.

Jubir Fraksi PPP Muksin Salim juga menyinggung terkait pengembangan pendidikan. Program pemerintah sebelumnya yang belum terealisasi dengan baik adalah peningkatan kesejahteraan guru ngaji.

Dia berharap, program tersebut dijalankan secara optimal pada pemerintahan Berbaur. Kemudian, perhatian terhadap lembaga keagamaan, madrasah diniyah, dan para guru yang mengajar di madrasah tersebut masih dinilai minim. ”Perhatian terhadap madrasah dan guru diniyah harus ditingkatkan,” pintanya.

Baca Juga :  Berharap Segera Realisasikan ASN Wajib Pakai Batik

Bupati Baddrut menyampaikan, PU fraksi dewan itu akan ditampung. Dalam rencana strategis (renstra) pemerintah, akan dibahas lebih detail. ”Nanti akan dibahas lebih detail di renstra,” janjinya. 

PAMEKASAN – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap nota penjelasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bupati digelar kemarin (30/1). Sejumlah fraksi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola pendidikan.

Jubir Fraksi Demokrat Ismail menilai, pemerintah belum memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan guru. Terbukti, masih ditemukan guru dengan upah yang sangat tidak layak.

Fraksi Demokrat menjumpai guru tidak tetap dibayar hanya Rp 150 ribu–Rp 250 ribu per bulan. Padahal, pengabdian mereka sangat lama. ”Ada yang mengajar sudah sepuluh tahun hingga belasan tahun,” ungkap Ismail kemarin.


Tugas yang diemban guru honorer cukup berat. Bahkan, lebih banyak berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar dibanding pegawai yang statusnya aparatur sipil negara (ASN) di sekolah. Sebab, ada beberapa sekolah yang jumlah pegawai PNS hanya dua sampai tiga orang. Selebihnya berstatus honorer.

Baca Juga :  Juknis Zonasi PPDB SMP Belum Final

”Kami Fraksi Demokrat mendukung dan mendorong kepada Bapak Bupati mencari solusi terbaik,” kata Ismail.

Hal serupa disampaikan Jubir Fraksi Golkar Imam Syafii Yahya. Menurut dia, masih ditemukan angka putus sekolah di Pamekasan. Hal tersebut dipicu oleh kondisi perekonomian yang kurang baik. ”Pernikahan dini serta remaja yang melahirkan juga masih ditemukan,” bebernya.

Jubir Fraksi PPP Muksin Salim juga menyinggung terkait pengembangan pendidikan. Program pemerintah sebelumnya yang belum terealisasi dengan baik adalah peningkatan kesejahteraan guru ngaji.

Dia berharap, program tersebut dijalankan secara optimal pada pemerintahan Berbaur. Kemudian, perhatian terhadap lembaga keagamaan, madrasah diniyah, dan para guru yang mengajar di madrasah tersebut masih dinilai minim. ”Perhatian terhadap madrasah dan guru diniyah harus ditingkatkan,” pintanya.

Baca Juga :  Siswa Konvoi Kelulusan, Sekolah Kecolongan

Bupati Baddrut menyampaikan, PU fraksi dewan itu akan ditampung. Dalam rencana strategis (renstra) pemerintah, akan dibahas lebih detail. ”Nanti akan dibahas lebih detail di renstra,” janjinya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/