PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Reformasi birokrasi menjadi program prioritas Pemkab Pamekasan. Salah satu wujudnya, yakni dengan memutasi pejabat dengan tujuan agar kinerja lebih fresh dan prima.
Dalam dua bulan terakhir, Pemkab Pamekasan sudah melakukan empat kali mutasi pejabat. Pertama pada 24 November. Bupati Pamekasan merotasi jabatan eselon II, di antaranya Kasatpol PP Pamekasan, Kadisporapar, dan Kadis Lingkungan Hidup.
Kedua, pada 24 Desember. Bupati Pamekasan kembali merotasi pucuk pimpinan enam OPD. Yakni kepala BKSDM, DPMD, DPMPTSP dan naker, dishub, diskop & UKM, dinkes, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Pamekasan.
Lalu, pada 29 Desember, Pemkab Pamekasan kembali melakukan rotasi akbar. Sebanyak 65 pejabat eselon III dimutasi. Mereka rata-rata menjabat kepala bidang. Prosesi pengambilan sumpah dilaksanakan di Pasar 17 Agustus, Kelurahan Bugih.
Selain itu, sebanyak 176 eselon IV juga dirotasi. Mereka adalah pejabat selevel kepala seksi di OPD. Mereka diambil sumpahnya di Makam Pahlawan, Jalan Raya Panglegur, Kota Pamekasan.
Mutasi besar-besaran tersebut setidaknya menggeser tiga pejabat di posisi strategis. Pertama, pemkab menggeser direktur RSUD Waru. Yang semula dijabat Hendarto, kini dijabat Nanang Suyanto.
Kedua, Kabag Kesra yang semula dijabat Halifaturrahman berpindah tangan ke Abrori Rais. Ketiga, Kabag Perekonomian, yang semula dijabat Sri Puja Astutik berpindah ke tangan Abdul Fata.
Rangkaian mutasi jabatan tersebut ke semuanya dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Dalam setiap kegiatan mutasi dan kenaikan pangkat pejabat, Mas Tamam selalu menyampaikan agar pejabat tidak bermain-main dalam bekerja.
”Tempat pengukuhan kita sengaja pindah-pindah, dari Makam Ronggosukowati, Pasar 17 Agustus hingga ke Makam Pahlawan, agar para pejabat yang baru dikukuhkan ini sadar, mereka bertanggung jawab kepada bangsa dan negara, dan ini disaksikan oleh para arwah,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam kemarin.
Mas Tamam menegaskan tiga hal kepada seluruh pejabat. Pertama, jabatan harus bermakna prestasi. Kepala OPD yang tidak serius mendulang prestasi harus siap turun menjadi staf. Kedua, jabatan harus dimaknai pengabdian, bukan tujuan.
Ketiga, pejabat harus rajin-rajin merenungkan sudah berapa besar sumbangsih kepada bangsa dan negara. ”Kita semua, kerjanya sudah dibayar lunas oleh negara, dan sudah seberapa bermanfaat kerja kita ini,” tegasnya.
Dia menerangkan, jika kerja yang dilakukan pejabat tidak maksimal, bahkan hanya main-main, maka hisabnya para pejabat akan lebih berat ketimbang mereka yang bekerja di non pemerintahan.
”Karena sumpah kita kepada bangsa dan negara bermakna besar. Jabatan ini alat perjuangan dan pengabdian, gak main-main, dan sungguh ini gak main-main,” sambung Mas Tamam.
Dia berharap, seluruh pejabat baru di posisi yang baru benar-benar mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Sehingga, nanti tidak dikenang sebagai pecundang, melainkan sebagai pahlawan kemajuan.
