alexametrics
20.5 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Komisi II Dorong Penyiapan SDM UMKM Terampil

PAMEKASAN – Kota Gerbang Salam memiliki ribuan pelaku usaha di berbagai bidang. Tetapi jurang antara keterampilan yang dimiliki tidak mampu mengimbangi gempuran revolusi industri generasi keempat (4.0) yang sedang berkembang. Komisi II DPRD Pamekasan menyoroti tantangan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik menyerukan agar reformasi SDM berjalan dengan baik. Tujuan utamanya, mengatasi kesenjangan ekonomi. Angka kemiskinan di Pamekasan masih lebih baik dari tiga kabupaten lain di Madura.

”Tetapi kalau di Jawa Timur, angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Pamekasan cukup tinggi. Yang jelas Madura ini ada di urutan bawah soal kesenjangan,” kata Apik Minggu (24/4).

Baca Juga :  Kookmin Bank Dukung Right Issue Bank Bukopin

Dia menyampaikan, tanpa mereformasi SDM, Pamekasan akan kesulitan menghadapi era revolusi industri. Karena itu, saatnya pemerintah hadir membenahi tatanan. Calon kepala daerah bisa berinovasi membuat terobosan baru.

”Sehingga kesenjangan ekonomi di Pamekasan bisa beranjak naik. Kalau SDM-nya dibenahi, saya rasa akan banyak lapangan kerja yang dinamis dan tersegmentasi pada keahlian tertentu,” ucap Apik.

Apik mengakui, saat ini tidak ada peningkatan yang cukup signifikan yang dapat mengubah situasi ekonomi di Pamekasan menjadi lebih baik. Pemerintah akan mendapat tantangan pada era otomatisasi dan digitalisasi. Sebab, SDM berpendidikan cenderung rendah.

”Makanya pemerinta daerah harus konsisten dan berani mengambil konsekuensi. Untuk bisa menghadapi revolusi industri, yang pertama memang harus mereformasi SDM yang ada,” tandasnya.

Baca Juga :  Stok Pupuk Bersubsidi Aman, Dewan Minta Perketat Pengawasan

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro A.M. Yulianto mengatakan, saat ini bantuan modal untuk pelaku usaha sudah tidak ada. Instansi itu tidak menyediakan suntikan modal untuk membantu UMKM secara cuma-cuma. Semua bersifat pinjaman modal.

Bantuan modal hanya dianggarkan melalui dana channeling senilai Rp 9 miliar. Sedangkan pelaku UMKM cukup banyak. Apalagi kekuatan APBD tidak hanya diperuntukkan untuk UMKM. Ada program lain yang lebih diprioritaskan. 

”Harus bertahap dan tidak bisa sekaligus. Ini memang menjadi pekerjaan kami bagaimana pelaku UMKM bisa maju dan berkembang,” terangnya.

 

PAMEKASAN – Kota Gerbang Salam memiliki ribuan pelaku usaha di berbagai bidang. Tetapi jurang antara keterampilan yang dimiliki tidak mampu mengimbangi gempuran revolusi industri generasi keempat (4.0) yang sedang berkembang. Komisi II DPRD Pamekasan menyoroti tantangan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik menyerukan agar reformasi SDM berjalan dengan baik. Tujuan utamanya, mengatasi kesenjangan ekonomi. Angka kemiskinan di Pamekasan masih lebih baik dari tiga kabupaten lain di Madura.

”Tetapi kalau di Jawa Timur, angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Pamekasan cukup tinggi. Yang jelas Madura ini ada di urutan bawah soal kesenjangan,” kata Apik Minggu (24/4).

Baca Juga :  164 UMKM Terdampak Belum Tersentuh Bantuan

Dia menyampaikan, tanpa mereformasi SDM, Pamekasan akan kesulitan menghadapi era revolusi industri. Karena itu, saatnya pemerintah hadir membenahi tatanan. Calon kepala daerah bisa berinovasi membuat terobosan baru.

”Sehingga kesenjangan ekonomi di Pamekasan bisa beranjak naik. Kalau SDM-nya dibenahi, saya rasa akan banyak lapangan kerja yang dinamis dan tersegmentasi pada keahlian tertentu,” ucap Apik.

Apik mengakui, saat ini tidak ada peningkatan yang cukup signifikan yang dapat mengubah situasi ekonomi di Pamekasan menjadi lebih baik. Pemerintah akan mendapat tantangan pada era otomatisasi dan digitalisasi. Sebab, SDM berpendidikan cenderung rendah.

”Makanya pemerinta daerah harus konsisten dan berani mengambil konsekuensi. Untuk bisa menghadapi revolusi industri, yang pertama memang harus mereformasi SDM yang ada,” tandasnya.

Baca Juga :  Sinyal Ekonomi Maju, Airlangga: 60 Persen UMKM Dijalankan Perempuan

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro A.M. Yulianto mengatakan, saat ini bantuan modal untuk pelaku usaha sudah tidak ada. Instansi itu tidak menyediakan suntikan modal untuk membantu UMKM secara cuma-cuma. Semua bersifat pinjaman modal.

Bantuan modal hanya dianggarkan melalui dana channeling senilai Rp 9 miliar. Sedangkan pelaku UMKM cukup banyak. Apalagi kekuatan APBD tidak hanya diperuntukkan untuk UMKM. Ada program lain yang lebih diprioritaskan. 

”Harus bertahap dan tidak bisa sekaligus. Ini memang menjadi pekerjaan kami bagaimana pelaku UMKM bisa maju dan berkembang,” terangnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Mengarsip Perilaku Bayi

Rp 200 Juta untuk Pemasangan CCTV ATCS

Artikel Terbaru

/