alexametrics
20.6 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Dorong Presiden Cabut Remisi Susrama

PAMEKASAN – Gelombang protes terhadap remisi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada I Nyoman Susrama bermunculan. Sejumlah jurnalis di Pamekasan meminta remisi terhadap otak pembunuhan berencana wartawan Jawa Pos Radar Bali itu dicabut.

Aksi solidaritas digelar di Monumen Arek Lancor. Sejumlah jurnalis berbagai platform media di Kota Gerbang Salam hadir. Di antaranya, wartawan koran cetak, online, dan elektronik seperti radio serta televisi.

Imam Mahdi, peserta aksi, mengatakan, remisi yang diberikan presiden kepada otak pembunuhan berencana wartawan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa sangat menyakitkan. Sebab, Prabangsa diduga dibunuh lantaran sering memberitakan proyek yang dikerjakan Susrama. Prabangsa dibunuh dengan sangat keji. Mayatnya dibuang ke laut.

Baca Juga :  BNI Banjir Pujian di Loud Fest 2022

Selain pembunuhan berencana, kasus tersebut masuk bagian menghalang-halangi tugas wartawan. Seharusnya, penanganannya tidak disamakan dengan terpidana pembunuhan berencana pada umumnya.

Jurnalis di Pamekasan meminta presiden segera mencabut Kepres 29/2019 yang mengatur tentang remisi untuk Susrama dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara. ”Presiden harus segera mencabut remisi itu,” tegasnya kemarin (29/1).

Imam menyampaikan, kebijakan presiden tersebut sangat menyakitkan hati jurnalis. Selain itu, khawatir tindak premanisme serta penganiayaan yang berujung pada maut semakin banyak. Sebab, pemerintah tidak bertindak tegas.

Justru terpidana pembunuhan berencana terhadap jurnalis diberi keringanan hukuman. Presiden harus mengevaluasi keppres tersebut. Kemudian segera membatalkan pemotongan masa tahanan itu.

Imam menyampaikan, seperti dilansir di beberapa media massa, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Susrama dengan hukuman mati. Tetapi, hakim di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar memutus hukuman seumur hidup.

Baca Juga :  Ketupat Jumbo Pikat Wisatawan

Ketua PWI Pamekasan Abd. Aziz mengatakan, pemberian remisi memang hak prerogatif presiden. Tetapi dalam konteks pemberian keringanan hukuman terhadap otak pembunuhan jurnalis, dinilai mencederai kebebasan pers.

Apalagi motif pembunuhan berencana itu terjadi lantaran Prabangsa kerap memberitakan kasus dugaan korupsi. Padahal, pers juga bertanggung jawab mengontrol sistem pemerintahan agar bebas korupsi.

”Pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan saudara kita (Prabangsa, Red) serasa mengerdilkan, bahkan serasa tidak menghargai upaya insan pers dalam ikut mengawal tindak pidana korupsi,” tandasnya.

PAMEKASAN – Gelombang protes terhadap remisi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada I Nyoman Susrama bermunculan. Sejumlah jurnalis di Pamekasan meminta remisi terhadap otak pembunuhan berencana wartawan Jawa Pos Radar Bali itu dicabut.

Aksi solidaritas digelar di Monumen Arek Lancor. Sejumlah jurnalis berbagai platform media di Kota Gerbang Salam hadir. Di antaranya, wartawan koran cetak, online, dan elektronik seperti radio serta televisi.

Imam Mahdi, peserta aksi, mengatakan, remisi yang diberikan presiden kepada otak pembunuhan berencana wartawan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa sangat menyakitkan. Sebab, Prabangsa diduga dibunuh lantaran sering memberitakan proyek yang dikerjakan Susrama. Prabangsa dibunuh dengan sangat keji. Mayatnya dibuang ke laut.

Baca Juga :  BNI Banjir Pujian di Loud Fest 2022

Selain pembunuhan berencana, kasus tersebut masuk bagian menghalang-halangi tugas wartawan. Seharusnya, penanganannya tidak disamakan dengan terpidana pembunuhan berencana pada umumnya.

Jurnalis di Pamekasan meminta presiden segera mencabut Kepres 29/2019 yang mengatur tentang remisi untuk Susrama dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara. ”Presiden harus segera mencabut remisi itu,” tegasnya kemarin (29/1).

Imam menyampaikan, kebijakan presiden tersebut sangat menyakitkan hati jurnalis. Selain itu, khawatir tindak premanisme serta penganiayaan yang berujung pada maut semakin banyak. Sebab, pemerintah tidak bertindak tegas.

Justru terpidana pembunuhan berencana terhadap jurnalis diberi keringanan hukuman. Presiden harus mengevaluasi keppres tersebut. Kemudian segera membatalkan pemotongan masa tahanan itu.

Imam menyampaikan, seperti dilansir di beberapa media massa, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Susrama dengan hukuman mati. Tetapi, hakim di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar memutus hukuman seumur hidup.

Baca Juga :  Bayar Uang Makan, Lapas Ngutang

Ketua PWI Pamekasan Abd. Aziz mengatakan, pemberian remisi memang hak prerogatif presiden. Tetapi dalam konteks pemberian keringanan hukuman terhadap otak pembunuhan jurnalis, dinilai mencederai kebebasan pers.

Apalagi motif pembunuhan berencana itu terjadi lantaran Prabangsa kerap memberitakan kasus dugaan korupsi. Padahal, pers juga bertanggung jawab mengontrol sistem pemerintahan agar bebas korupsi.

”Pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan saudara kita (Prabangsa, Red) serasa mengerdilkan, bahkan serasa tidak menghargai upaya insan pers dalam ikut mengawal tindak pidana korupsi,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/