PAMEKASAN – Belasan organisasi perangkat daerah (OPD) dipimpin pelaksana tugas (Plt). Pengisian kekosongan jabatan itu menunggu evaluasi kelembagaan oleh Presiden Joko Widodo.
Wabup Raja’e mengatakan, 13 jabatan pimpinan tinggi pratama mengalami kekosongan. Dua di antaranya sudah dilelang. Sisanya akan digelar dalam waktu dekat.
Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah. Di antaranya, jumlah peserta lelang belum memenuhi syarat, seperti pada lelang jabatan kepala dinas kesehatan (dinkes). Kendala lain, belum adanya evaluasi kelembagaan dari pemerintah pusat. Sementara, Presiden Joko Widodo berencana mengevaluasi kelembagaan, sehingga OPD di daerah harus menyesuaikan.
Mantan Kades Bujur Barat itu menyampaikan, di Pamekasan sangat memungkinkan dilakukan perampingan OPD. Rencana sudah dibicarakan tetapi belum diputuskan. ”Kita kaji betul keberadaan OPD sesuai visi misi kita, kalau tidak sesuai kita evaluasi,” katanya kemarin (28/10).
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama itu harus segera digelar. OPD tidak bisa berjalan optimal jika dipimpin pelaksana tugas. ”OPD yang kekosongan jabatan kepala harus segera diisi,” katanya.
Kekosongan jabatan kepala OPD berlangsung sangat lama. Pemerintah daerah tidak bertindak cepat. Sementara, program harus terus jalan. Kewenangan Plt sangat terbatas. Akibatnya, OPD tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. ”Nunggu apalagi, kekosongan jabatan kepala OPD harus segara diisi,” tandasnya.
PAMEKASAN – Belasan organisasi perangkat daerah (OPD) dipimpin pelaksana tugas (Plt). Pengisian kekosongan jabatan itu menunggu evaluasi kelembagaan oleh Presiden Joko Widodo.
Wabup Raja’e mengatakan, 13 jabatan pimpinan tinggi pratama mengalami kekosongan. Dua di antaranya sudah dilelang. Sisanya akan digelar dalam waktu dekat.
Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah. Di antaranya, jumlah peserta lelang belum memenuhi syarat, seperti pada lelang jabatan kepala dinas kesehatan (dinkes). Kendala lain, belum adanya evaluasi kelembagaan dari pemerintah pusat. Sementara, Presiden Joko Widodo berencana mengevaluasi kelembagaan, sehingga OPD di daerah harus menyesuaikan.
Mantan Kades Bujur Barat itu menyampaikan, di Pamekasan sangat memungkinkan dilakukan perampingan OPD. Rencana sudah dibicarakan tetapi belum diputuskan. ”Kita kaji betul keberadaan OPD sesuai visi misi kita, kalau tidak sesuai kita evaluasi,” katanya kemarin (28/10).
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama itu harus segera digelar. OPD tidak bisa berjalan optimal jika dipimpin pelaksana tugas. ”OPD yang kekosongan jabatan kepala harus segera diisi,” katanya.
Kekosongan jabatan kepala OPD berlangsung sangat lama. Pemerintah daerah tidak bertindak cepat. Sementara, program harus terus jalan. Kewenangan Plt sangat terbatas. Akibatnya, OPD tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. ”Nunggu apalagi, kekosongan jabatan kepala OPD harus segara diisi,” tandasnya.
