PAMEKASAN – Puluhan petani tembakau dan mahasiswa turun jalan kemarin (28/8). Mereka mendatangi kantor bupati Pamekasan lantaran menilai pemerintah ingkar janji terkait tata niaga tembakau.
Korlap aksi Iklal mengatakan, pada masa kampanye, Bupati Baddrut Tamam berjanji harga tembakau harus tinggi. Pemerintah akan mengawal tata niaga tembakau agar menguntungkan petani.
Tetapi faktanya, harga daun emas itu anjlok. Banyak pabrikan yang membeli di bawah harga break-even point (BEP). ”Jangankan untung, justru petani merugi,” katanya.
Sebagian pabrikan juga terlihat mempermainkan petani. Indikasinya, mereka membuka pembelian dalam waktu sepekan. Kemudian, tiba-tiba pembelian ditutup. Sementara tembakau di petani masih banyak.
Selain itu, sejumlah pabrikan belum melakukan pembelian. Bandol tidak membeli di tingkat petani lantaran tidak bisa memasok. Ironisnya, petani tidak bisa menjual langsung ke pabrikan. ”Akhirnya tembakau yang sudah dirajang tertahan,” katanya.
Persoalan lain yang dihadapi petani yakni, ada salah satu pabrikan yang hanya membeli tembakau milik petani mitra. Jika ada tembakau di luar mitra langsung ditolak. Kebijakan tersebut sangat tidak bijaksana dan merugikan petani.
Kondisi karut-marutnya industri tembakau itu dinilai luput dari perhatian pemerintah. Sampai sekarang, belum ada solusi yang digulirkan pemerintah. Akibatnya, petani kalang kabut karena tidak bisa menjual daun emas yang dipanen.
Pemerintah abai terhadap nasib petani tembakau. Koordinasi dengan pabrikan sebelum pembelian tidak jalan. Padahal, pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol pembelian tembakau.
Tim pemantau juga belum bekerja optimal. Seharusnya, seluruh pabrikan dipantau agar tidak melakukan tindakan yang merugikan petani. ”Bupati tidak menepati janjinya untuk menyejahterakan petani tembakau,” katanya.
Kepala Disperindag Pamekasan Bambang Edy Suprapto mengatakan, aspirasi demonstran akan disampaikan kepada Bupati Baddrut Tamam. Dalam waktu dekat, pabrikan akan diundang dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembelian.
Hampir seluruh pabrikan melakukan pembelian. Pemerintah juga menekan agar penentuan harga disesuaikan dengan kualitas tembakau yang dijual petani. Jika kualitasnya bagus, harganya juga harus tinggi. ”Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati,” tandasnya.
Setelah menyampaikan orasi, demonstran memaksa perwakilan pemerintah turun ke pabrikan untuk mengontrol pembelian tembakau. Gudang yang dituju milik Sampoerna. Namun, awak media dilarang masuk ke area gudang.
