alexametrics
21.6 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Pejabat Jangan Terima Parsel

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti pejabat tidak menerima parsel. Sebab, jelang Lebaran biasanya ada pihak-pihak tertentu, khususnya yang memiliki kepentingan memberikan parsel.

”Menjelang hari raya tidak menutup kemungkinan karena kita budaya timur banyak sekali masyarakat yang akan memberikan parsel atau apa pun bentuknya kepada pejabat di lingkungan pemda atau DPR,” kata Septa Adhi Wibawa selaku PIC Wilayah Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK.

Dia menyarankan agar Bupati Pamekasan Baddrut Tamam membuat surat edaran berkenaan dengan hal tersebut. Itu supaya bisa diperhatikan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

”Mohon izin bupati, mungkin dibuatkan surat edaran agar seluruh ASN tidak menerima gratifikasi,” sarannya.

Baca Juga :  Kopling Bermasalah, Mobil Berpenumpang Empat Orang Terguling

Jika parsel tersebut dikirim ke rumahnya? Maka, pejabat atau ASN diminta untuk melaporkan hal tersebut ke inspektorat dan disampaikan ke KPK. Parsel tersebut tidak harus dikirim ke KPK jika bahannya berupa makanan.

 ”Kalau parsel makanan cukup foto saja, nanti dikirim ke KPK. Rekomendasi dari KPK agar diberikan kepada yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan barangkali pihak ketiga di kemudian hari akan bersinggungan dengan hukum dan ada kaitannya dengan jabatan yang menerima parsel tersebut. Ketika sudah dilaporkan ke inspektorat dan ke KPK, bisa lepas dari masalah hukum.

”Kalau inspektorat menyampaikan ke KPK dan di kemudian hari bersinggungan dengan APH, maka pasti aman,” tukasnya.

Baca Juga :  Penertiban PKL di Kawasan Arek Lancor Berakhir Ricuh

 

- Advertisement -

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti pejabat tidak menerima parsel. Sebab, jelang Lebaran biasanya ada pihak-pihak tertentu, khususnya yang memiliki kepentingan memberikan parsel.

”Menjelang hari raya tidak menutup kemungkinan karena kita budaya timur banyak sekali masyarakat yang akan memberikan parsel atau apa pun bentuknya kepada pejabat di lingkungan pemda atau DPR,” kata Septa Adhi Wibawa selaku PIC Wilayah Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK.

Dia menyarankan agar Bupati Pamekasan Baddrut Tamam membuat surat edaran berkenaan dengan hal tersebut. Itu supaya bisa diperhatikan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.


”Mohon izin bupati, mungkin dibuatkan surat edaran agar seluruh ASN tidak menerima gratifikasi,” sarannya.

Baca Juga :  BRI Serahkan CSR untuk UMKM dan Korban Tanah Longsor

Jika parsel tersebut dikirim ke rumahnya? Maka, pejabat atau ASN diminta untuk melaporkan hal tersebut ke inspektorat dan disampaikan ke KPK. Parsel tersebut tidak harus dikirim ke KPK jika bahannya berupa makanan.

 ”Kalau parsel makanan cukup foto saja, nanti dikirim ke KPK. Rekomendasi dari KPK agar diberikan kepada yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan barangkali pihak ketiga di kemudian hari akan bersinggungan dengan hukum dan ada kaitannya dengan jabatan yang menerima parsel tersebut. Ketika sudah dilaporkan ke inspektorat dan ke KPK, bisa lepas dari masalah hukum.

”Kalau inspektorat menyampaikan ke KPK dan di kemudian hari bersinggungan dengan APH, maka pasti aman,” tukasnya.

Baca Juga :  Pantai Talang Siring Pamekasan akan Dilengkapi Fasilitas Perahu

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/