PAMEKASAN – Puluhan Relawan PPP melapor ke kantor Bawaslu Pamekasan, Senin (29/4) pukul 11.00. Sebab, menemukan kejanggalan di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pakong, Kadur dan Pegantenan.
Abdul Hadi, salah satu relawan PPP mengungkapkan, pihaknya telah menemukan kejanggalan ketidaksesuaian formulir C1 ke DA1 di TPS 25 dan 26 Kecamatan Kadur.
“Di TPS 26, total DPT 209 orang dan seluruhnya telah dicoblos. Padahal, masyarakat yang menyalurkan hak suaranya tidak 100 persen. Sebagian ada yang ke luar negeri dan meninggal dunia,” ujarnya.
Dijelaskan, kejanggalan serupa terjadi di Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pegantenan. Karena itu, pihaknya menuntut untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Abdullah Saidi, Ketua Bawaslu Bangkalan berjanji akan menindaklanjuti temuan dan laporan relawan PPP. Alat bukti yang telah diserahkan, akan dicek untuk diverifikasi.
“Berkas-berkas sebagai alat bukti dari pelapor akan diverifikasi keabsahannya. Kami akan mencocokan dengan berkas yang ada di KPU atau internal partai,” tandasnya. (Santi Stia Wardani)
PAMEKASAN – Puluhan Relawan PPP melapor ke kantor Bawaslu Pamekasan, Senin (29/4) pukul 11.00. Sebab, menemukan kejanggalan di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pakong, Kadur dan Pegantenan.
Abdul Hadi, salah satu relawan PPP mengungkapkan, pihaknya telah menemukan kejanggalan ketidaksesuaian formulir C1 ke DA1 di TPS 25 dan 26 Kecamatan Kadur.
“Di TPS 26, total DPT 209 orang dan seluruhnya telah dicoblos. Padahal, masyarakat yang menyalurkan hak suaranya tidak 100 persen. Sebagian ada yang ke luar negeri dan meninggal dunia,” ujarnya.
Dijelaskan, kejanggalan serupa terjadi di Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pegantenan. Karena itu, pihaknya menuntut untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Abdullah Saidi, Ketua Bawaslu Bangkalan berjanji akan menindaklanjuti temuan dan laporan relawan PPP. Alat bukti yang telah diserahkan, akan dicek untuk diverifikasi.
“Berkas-berkas sebagai alat bukti dari pelapor akan diverifikasi keabsahannya. Kami akan mencocokan dengan berkas yang ada di KPU atau internal partai,” tandasnya. (Santi Stia Wardani)
