PAMEKASAN – Pendataan warga miskin di Pamekasan masih amburadul. Buktinya, sampai saat ini masih banyak warga miskin yang tidak terdata oleh pemkab. Mereka yang hidup serba kekurangan bahkan ada yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
Kenyataan itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail kemarin (27/12). Dirinya prihatin melihat masih banyak warga miskin tidak mendapat bantuan. Salah satunya nenek Junna, warga Desa Taraban, Kecamatan Larangan.
”Dia bahkan tidak punya dokumen kependudukan. Akhirnya, selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah,” kata Ismail.
Kasus Junna ini bukan kali pertama dia temukan. Di Kecamatan Tlanakan, dia juga menemukan banyak warga miskin yang tidak mendapat perhatian pemerintah. Mereka tidak tercantum dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
”Kita patut curiga bahwa pendataan warga miskin di Pamekasan ini tidak sesuai fakta di lapangan,” jelasnya.
Karena itulah, pihaknya berharap agar pemerintah segera membuat regulasi tentang pendataan warga miskin. Setidaknya menyediakan kantor terpadu yang bisa menjadi tempat mengadu warga, baik perseorangan ataupun lembaga.
”Data terpadu ini akan menjadi rujukan pemkab dalam mengambil kebijakan,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Sekkab Pamekasan Mohamad Alwi mengakui bahwa saat ini masih ada warga miskin yang tidak terdata. Terkait pelayanan kepada warga miskin sudah ditangani dinas sosial. Warga miskin yang tidak terdata bisa langsung melapor.
”Tetapi, perlu juga keterlibatan dari pemerintah desa untuk melapor ke pemkab. Pada saat yang sama, dinas sosial juga harus sering turun ke bawah melakukan sosialisasi,” sarannya.
PAMEKASAN – Pendataan warga miskin di Pamekasan masih amburadul. Buktinya, sampai saat ini masih banyak warga miskin yang tidak terdata oleh pemkab. Mereka yang hidup serba kekurangan bahkan ada yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
Kenyataan itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail kemarin (27/12). Dirinya prihatin melihat masih banyak warga miskin tidak mendapat bantuan. Salah satunya nenek Junna, warga Desa Taraban, Kecamatan Larangan.
”Dia bahkan tidak punya dokumen kependudukan. Akhirnya, selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah,” kata Ismail.
Kasus Junna ini bukan kali pertama dia temukan. Di Kecamatan Tlanakan, dia juga menemukan banyak warga miskin yang tidak mendapat perhatian pemerintah. Mereka tidak tercantum dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
”Kita patut curiga bahwa pendataan warga miskin di Pamekasan ini tidak sesuai fakta di lapangan,” jelasnya.
Karena itulah, pihaknya berharap agar pemerintah segera membuat regulasi tentang pendataan warga miskin. Setidaknya menyediakan kantor terpadu yang bisa menjadi tempat mengadu warga, baik perseorangan ataupun lembaga.
”Data terpadu ini akan menjadi rujukan pemkab dalam mengambil kebijakan,” tandasnya.
- Advertisement -
Dikonfirmasi terpisah, Plt Sekkab Pamekasan Mohamad Alwi mengakui bahwa saat ini masih ada warga miskin yang tidak terdata. Terkait pelayanan kepada warga miskin sudah ditangani dinas sosial. Warga miskin yang tidak terdata bisa langsung melapor.
”Tetapi, perlu juga keterlibatan dari pemerintah desa untuk melapor ke pemkab. Pada saat yang sama, dinas sosial juga harus sering turun ke bawah melakukan sosialisasi,” sarannya.
